GANTI PRESIDEN, JEBAKAN DEMOKRASI ALA KELOMPOK RADIKAL


STRATEGIC ASSESSMENT

587,907 total views, 1 views today

Oleh M. Anis

STRATEGIC ASSESSMENT-1Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki masa transisi dari otoritarian menuju pemerintahan demokratis. Namun sayang, euforia reformasi malah berujung pada demokrasi yang kebablasan. Ruang kebebasan dibuka sangat lebar tanpa pengawasan, yang justru menghasilkan kebebasan tanpa keadaban. Ini jelas menghasilkan praktik demokrasi yang berkualitas sangat rendah.

Pada gilirannya, demokrasi yang terlalu longgar ini justru memberi kesempatan kepada kelompok-kelompok radikal intoleran, baik relijius maupun sekular, untuk tampil dan unjuk kekuatan. Seperti saat ini, kita bisa saksikan bagaimana ormas-ormas anti-NKRI maupun gerakan-gerakan makar berani berkampanye secara terang-terangan. Bahkan, mereka bisa menghimpun massa yang besar untuk menekan siapa saja yang tidak sepaham dengan mereka.

Ini yang tampaknya disinyalir oleh Graham Fuller sebagai “jebakan demokrasi”. Fuller -yang pernah menjadi pejabat senior CIA dan peneliti lembaga riset RAND Corporation di Amerika- dalam bukunya yang terkenal “Democracy Trap: The Perils of The Post-Cold War World” mengkritik pandangan Francis Fukuyama yang mengabaikan beberapa kekurangan dalam proyek demokratisasi. Menurut Fuller, tuntutan kebebasan yang terlalu luas dalam berdemokrasi justru akan menggiring masyarakat menuju libertinisme, yaitu kondisi lenyapnya batasan-batasan nilai. Dampak dari pembusukan nilai ini pada gilirannya akan meruntuhkan disiplin sosial dan menciptakan krisis identitas nasional, yang bisa berujung pada perpecahan dan kekacauan sosial.

Suriah mungkin bisa menjadi contoh korban “jebakan demokrasi” yang berujung pada kehancuran negeri itu. Diawali dengan demonstrasi menuntut demokratisasi, lalu menuntut pelengseran Bashar Asad, tetapi kemudian tiba-tiba berbelok menjadi isu penegakan khilafah dan kekerasan bersenjata.

Di sini ada kemiripan pola dengan fenomena di tanah air. Diawali dengan demonstrasi revolusi NKRI ala 212 bertajuk “aksi bela Islam”, kemudian berlanjut ke gerakan bertagar “ganti presiden” yang dimotori para pegiat khilafah. Ini harus diwaspadai dan diantisipasi, sebelum negeri tercinta ini tersuriahisasi. Karena, mereka itu sejatinya hanya memanfaatkan keran demokrasi yang dibuka terlalu lebar, demi memuluskan agenda mereka.

Oleh sebab itu, Fuller mencoba untuk mengingatkan kita agar berhati-hati dalam berdemokrasi. Sehingga, kita tidak terjatuh ke dalam “jebakan demokrasi”, yang kerap dimainkan oleh kelompok-kelompok yang sejatinya anti-demokrasi tetapi berteriak dengan jubah dan atas nama demokrasi. Dan sayangnya, mereka ini tidak jarang pula dibela oleh para aktivis demokrasi.

Penulis adalah Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.