Selamatkan Rupiah, Jokowi Korbankan 15.200 MW Proyek Listrik


STRATEGIC ASSESSMENT

900,031 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT- Langkah pemerintah untuk menyelamatkan rupiah dan menahan impor semakin konkret. Kali ini adalah dengan memundurkan target dan jadwal operasional pembangkit listrik sebanyak 15.200 Megawatt.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memaparkan 15.200 MW proyek listrik yang ditunda ini merupakan bagian dari 35 ribu MW yang digagas oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan dijalankan oleh PT PLN (PERSERO).”ini yang dari 35 ribu MW yang direncanakn dan belum mencapai finansial closing. Dan sudah digeser ke tahun-tahun berikutnya adalah sebesar 15.200 MW,” ujarnya di Kementerian ESDM, Selasa (4/9/2018).

Proyek 15.200 MW ini pada mulanya diharapkan bisa selesai di 2019, namun kini ditunda sampai ke 2021 bahkan 2026 sesuai dengan permintaan kelistrikan. Mundurnya target operasional ini sekaligus untuk menyesuaikan pertumbuhan konsumsi listrik yang di kuartal II kemarin hanya sebesar 4,7%.

“Tahun ini estimasi kami pertumbuhan listrik maksimum sekitar 6%, dari target 8%. Makanya digeser,” jelas Jonan. Dengan pengurangan hampir separuh dari mega proyek 35 ribu MW ini, diperkirakan bisa menekan pengadaan barang impor hingga US$ 8 miliar hingga US$ 10 miliar.

Dalam rapat terbatas di Istana pertengahan Agustus lalu, Presiden Joko Widodo memang memerintahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar untuk meningkatkan komponen dalam negeri. Hal ini dimaksudkan untuk menyelamatkan rupiah yang berada dalam tekanan besar.

“Peningkatan TKDN terutama untuk BUMN besar yang menggunakan komponen impor ini agar diperhatikan, dan pengendalian impor saya kira harus betul-betul kita cermati sehingga impor barang yang sangat penting dan tidak penting,” ujar Jokowi pada rapat itu.

Kebetulan, BUMN yang hadir pada rapat itu adalah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN.Kedua BUMN raksasa tersebut memang terkenal dengan reputasi impor bahan baku maupun barang modal secara besar-besaran.

CNBCINDONESIA