Beberapa usulan memperbaiki Pemilu 2024

Beberapa usulan memperbaiki Pemilu 2024
Petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menghitung surat suara Pemilu Serentak 2019 untuk dilakukan rekapitulasi surat suara di tingkat Kecamatan di GOR Karang Panjang, Ambon, Maluku, Sabtu, 20 April 2019. ANTARA/ Atika Fauziyyah
LIKE SHARE

STRATEGIC ASSESSMENT. Peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Harlitus Berniawan Telaumbanua (Beni) mengatakan tim seleksi penyelenggara Pemilu 2024 harus memiliki integritas. Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Penting memastikan tim seleksi memiliki integritas dan kompetensi yang memadai,” kata Beni dalam diskusi virtual yang diselenggarakan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu 2024 bertajuk “Tantangan Menuju Pemilu Serentak 2024”, Ahad (8/8). Integritas, lanjut Beni, adalah bagaimana yang bersangkutan tidak membawa kepentingan-kepentingan, baik kepentingan sendiri maupun kepentingan aktor politik, di sekitarnya. Kompetensi timsel, kata dia, juga tidak kalah penting.

Dalam rangka menghadirkan penyelenggara pemilu yang memiliki kapasitas, tentu perlu didalami secara maksimal oleh timsel dengan kemampuan yang memadai. “Alangkah baiknya jika mereka yang menguji masing-masing calon dalam seleksi punya juga kapasitas dan pengetahuan yang memadai mengenai isu kepemiluan,” ujarnya.

Lembaga riset Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan simulasi tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Sebab, terdapat potensi tahapan yang saling bersinggungan dapat berisiko menimbulkan kerumitan. “Penentuan jadwal dan tahapan ini perlu disimulasikan juga, tidak sebatas legal formal semata,” ujar Peneliti Kode Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana kepada Republika.co.id, Senin (9/8) Menurutnya, usulan KPU agar memulai tahapan Pemilu pada Januari 2022 dapat menghindari benturan dengan tahapan Pilkada.

Namun, penyusunan tahapan dengan waktu yang panjang selama 25 bulan sebelum hari pemungutan suara yang direncanakan pada 21 Februari itu harus diperhitungkan secara matang. Ihsan menuturkan, pada saat KPU melakukan penetapan jadwal dan tahapan Pemilu 2024, KPU juga harus sudah memiliki jadwal dan tahapan Pilkada 2024.

Apabila simulasi tidak dilakukan dan tetap terjadi benturan, sama saja tidak ada maknanya waktu 25 bulan tersebut. Ihsan menyarankan KPU melakukan pemetaan jadwal dan tahapan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang (UU). Misalnya, ketentuan tahapan Pemilu harus dimulai paling lambat 20 bulan sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperkuat manajemen risiko untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, kata Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, hingga saat ini belum ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.

Misalnya, pandemi masih berlangsung, meski kita berharap segera berakhir, (namun) apapun harus diantisipasi, maka KPU memperhitungkannya dengan istilah manajemen risiko atau mitigasi yang perlu dipersiapkan,” kata saat diskusi Podcast Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, kemarin. a merujuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah yang diklaim berhasil meski dalam kondisi pandemi Covid-19.

Salah satu langkah antisipasi adalah dengan membatasi usia PPK, PPS, KPPS maksimal berusia 50 tahun, kemudian juga dilakukan pemeriksaan, untuk menjamin kesehatan para petugas yang prima. Bahkan jika diperlukan, pihaknya juga akan mensyaratkan vaksinasi Covid-19 bagi petugas yang terlibat dalam Pemilu 2024 (Red)


LIKE SHARE

No Responses

Translate »