BEM UNIVERSITAS RIAU : PEMERINTAH MEMBERIKAN HARAPAN NAWACITA, YANG ADA DUKA CITA


STRATEGIC ASSESSMENT-SONNY FSJSRUDIN BESERTA H.ALI AHMADI DIRUT PT MAIS

612,341 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT-Pekanbaru, Riau. Ratusan mahasiswa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Riau dipimpin Popo Haryanto dan Randi Andiyana berunjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Riau, memperingati Sumpah Pemuda dan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi dan Migas.

Popo Haryanto mengatakan, pemuda tidak akan pernah diam karena banyak aspek yang dinilai belum mendapatkan kedaulatan dalam rezim Jokowi selama 4 tahun ini. “Mahasiswa merupakan pengkritik abadi terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah.

Saat ini ada beberapa kegagalan Jokowi seperti nilai dari harga kelapa sawit yang makin anjlok dan Pemerintah memberi harapan berupa Nawacita, namun nyatanya yang ada hanya dukacita,” ujar Koordinator Lapangan ini seraya menambahkan, pemerintah menjanjikan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, tapi hutang Indonesia memiliki hutang Rp 7 Milyar ke IMF.

Dalam aksinya, pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan “#Tenggelamkan”, “DukacitaNawacita”, “#JokowiJKGagal”, “Rakyat Menagih Janji Nawacita”, “Program Agraria Janji Belaka”, “90th Sumpah Pemuda, Menolak Lupa” dan “90th Momentum Kebangkitan Pemuda”.

Dalam aksi unjuk rasa ini terjadi aksi saling dorong mendorong antara massa pengunjuk rasa dengan aparat keamanan, disebabkan massa tidak diizinkan masuk ke dalam Masjid DPRD Provinsi Riau untuk melaksanakan ibadah sholat Ashar, dan walaupun sudah dilakukan negosiasi tetap tidak diizinkan, sehingga mereka melakukan sholat Ashar berjamaah di depan Gedung DPRD Provinsi Riau.

Wakil Gubernur Fakultas Hukum Universitas Riau dalam orasinya mengatakan, banyak rakyat yang menderita saat ini. Pemerintah dinilai telah gagal, Nawacita kini berubah menjadi dukacita. “Dilihat dari segi pendidikan dinilai sangat miris, segi ekonomi dan teknologi juga sangat miris. Saat ini demokrasi tertindas, penguasa tertawa, penguasa yang gagal, dan janji yang palsu”, ujarnya.

Sedangkan, Gubernur Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan dalam orasinya mengatakan, janji Jokowi ketika kampanye, tidak akan menarik subsidi BBM, kenyataannya sekarang subsidi ditarik.

“Jokowi janji membuka 10.000 lapangan kerja, nyatanya untuk asing. Pemerintah berjanji menjalankan wajib belajar untuk rakyat atau anak-anak Indonesia, namun wajib belajar 12 tahun belum di penuhi. Pemerintah janji swasembada pangan, tetapi import beras ketika panen raya. Dengan berbagai hal tersebut, pemerintah dinilai gagal memerintah,” teriaknya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, pengunjuk rasa membacakan pernyataan sikap yang berisi : pertama, menuntut pemerintah untuk memberikan kedaulatan sumber daya alam Riau dengan menjalankan Pasal 33 UUD 1945.

Kedua, meminta pemerintah pusat melalui pemerintah Riau untuk mengatur pola transisi pengalihan operasi blok Rokan dengan cermat guna menjaga kelangsungan produksi. Ketiga, konsisten dalam memperjuangkan keterlibatan BUMD dalam mengelola blok-blok Migas yang terdapat di Riau.

“Mendesak pemerintah untuk memutuskan target perhutanan sosial seluas 4.38jt hektare dan tanah reforma agraria seluas 9 juta hektar; Mempercepat penyelesaian konflik agraria di Provinsi Riau; Menuntut Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpres tentang retribusi reforma agraria di Provinsi Riau,” demikian pernyataan sikap (Red).