Capres Panik Itu wajar


STRATEGIC ASSESSMENT

880,239 total views, 1 views today

Oleh:Ricky SH

STRATEGIC ASSESSMENT-Semaranknya Tahun Politik 2018 akan menyongsong dan semua baik Caleg dan Capres-Cawapres membuat setrategi merangkul rakyat untuk medukung dan memilihnya pada Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang.

Namun Tidak Bisa dipungkiri apa yang dilakukan petahana Capres Jokowi Banyak sekali menunjukan kepanikan dan keraguan bahwa jokowi2priode akan gagal total.

Capres Petahana Menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan disaat memimpin hampir semua tidak memihak rakyat pada umumnya seperti Kenaikan BBM yang berkali kali,PLN,yang berakibat naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.

Ditambah Lapangan Pekerjaan pemerintah tidak bisa menyediakan kepada rakyat disemua tingkatatan,timpangnya ekonomi Indonesia,Hukum yang berkeadilan membuat Rakyat yang dulu memilih Petahana merasa jenuh dan menentukan pilihan Lain di 2019 nanti.

Utang Negara yang fantastis adalah rekor selama Indonesia Merdeka sehingga itu menjadi beban rakyat Indonesia Utang Pemerintah Lunas Jika Tiap Orang RI Bayar Rp 16 Juta. rakyat cenderung mengambil atau memilih presiden yang mampu membuat adil-makmur dalam kepemimpinannya.

Jargon Jokowi dan pendukungnya adalah Bapak Infrastruktur namun itu tak ada dampak kepada rakyat secara keseluruhan dan hanya kelompok kecil tertentu yang bisa menikmatinya Jokowi Gencar Bangun Infrastruktur, Kok Dampaknya Tak Terasa? secara umum rakyat tidak merasakan dari pembangunan infrasruktur yang dibangun.

Belakangan ini kalangan pendukung Jokowi (data, fakta dan angka) Rezim Jokowi kebanyakan melalui Medsos MEDIA TV KOALISI untuk   membangun opini publik dan semacam “Pencitraan”, bahwa  pemerintahan Jokowi-JK telah  berhasil membangun infrastruktur. Bahkan, menggunakan Lembaga Survei Opini Publik tertentu  mereka simpulkan, sebagian besar responden mengakui keberhasilan Jokowi membangun infrastruktur,rakyat cerdas bisa membuat kesimpulannya sendiri.

Kegagalan pembangunan infrastruktur “Tol Laut “  bidang kemaritiman tergolong masih buruk dan gagal mencapai target terutama pembangunan 24 lokasi pelabuhan laut sesuai RPJMN 2015-2019. Sangat tidak mungkin bisa mengejar target hanya 1 tahun lagi. Juga target pengurangan atau penurunan  harga barang-barang kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil Timur Indonesia dan Indonesia Barat belum dapat dibuktikan Pemerintah. Tidak ada bahkan pengaruh kebijakan Tol Laut terhadap penurunan harga barang-barang seperti di Maluku Utara.

Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur “perumahan rakyat” tergolong buruk, gagal dan tidak mampu mencapai target sejuta unit rumah per tahun atau 5 (lima) juta unit rumah selama 2015-2019. Data KemenPUPR   menunjukkan, sejak dicanangkan hingga 30 April 2017, program sejuta rumah per tahun   baru terealisir 169.614 unit (155.408 unit MBR dan 14.206 unit Non MBR). Maknanya, hingga menjelang 5 tahun Jokowi sebagai Presiden, baru terealisir sekitar 17 persen.

Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA)   seperti Waduk, Jaringan Irigasi, Bendungan dll masih buruk dan belum mencapai target capaian. Sudah 4 tahun Pemerintahan Jokowi-JK, masih belum bisa membuktikan prestasi atau keberhasilan meraih target capaian baik waduk, jaringan irigasi maupun bendungan. Sekalipun secara vokal, Pemerintahan Jokowi-JK bisa bilang optimis, akan berhasil, tetapi 4 tahun pengalaman selama ini membuat kita percaya, Rezim Jokowi takkan sukses dengan proyek-proyek infrastuktur SDA hingga berakhir tahun 2019. 

Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan  infrastruktur “jalan dan jembatan” nasional termasuk jalan Tol masih belum baik dan gagal mencapai target capaian sesuai janji dan rencana Jokowi. Bahkan, masih belum mampu mencapai target dan target capaian diharapkan. Hal ini akan berlaku juga pada akhir 2019.  Sementara finalisasi pembangunan Jalan Tol selama ini adalah kelanjutan dari pembangunan era SBY. Di Sumatera misalnya tidak ada Jalan Tol telah selesai tahap konstruksi (operasional)  hasil prakarsa era Jokowi. Hanya baru tahap kegiatan pra-konstruksi. Sisa waktu Jokowi berkuasa hanya 1 tahun lagi takkan mungkin berhasil mencapai sasaran dan target.  Jika dibandingkan era SBY periode kedua, jelas kondisi kinerja Jokowi masih jauh di bawah SBY urus pembangunan  infrastruktur jalan dan jembatan nasional, termasuk Jalan Tol. 

Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perkeretaapian” lebih buruk lagi. Sudah 4 tahun berkuasa, Jokowi belum mampu merealisasikan target capaian. terutama di luar Pulau Jawa. Satu parameter pembanding, era Jokowi sudah lebih 4 tahun baru membangun 388 Km jalur KA (Kereta Api), sementara era SBY untuk 5 tahun mencapai 922 KM.  Tidaklah berlebihan jika ada penilaian, kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur perkeretaapian lebih buruk dan masih gagal mencapai target capaian. Kalaupun ada finalisasi pembangunan jalur KA (operasional), akhirnya bukan di luar Pulau Jawa seperti di Kalimantan, Sulawesi atau Sumatera, tetapi masih saja di Pulau Jawa seperti  LRT. Di Palembang memang akan beroperasi LRT tetapi hal itu untuk kepentingan acara Asian Games di Kota itu.   Kampanye Rezim Jokowi membangun dari daerah pinggiran, tidak menjadi realitas obyektif. 

Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perhubungan udara” seperti Bandara  

(Bandar Udara) juga masih buruk dan gagal mencapai target capaian.  Era SBY jauh lebih mampu membangun Bandara. Ada 28 Bandara dibangun era SBY. Target pembangunan Bandara era Jokowi selama 5 tahun    hanya 15 Bandara (sekitar  50% target era  SBY). Meskipun lebih sedikit target era Jokowi,  masih terseot-seot utk merealisasikan target tersebut.  Kondisi kinerja SBY jauh lebih bagus dari kinerja  Jokowi urus pembangunan  infrastruktur perhubungan udara 

Kondisi kinerja Jokowi urus pembangunan infrastruktur “perhubungan laut” seperti pelabuhan laut internasional dan nasional belum sukses  mencapai target capaian. Untuk rencana   pembangunan infrastruktur laut  tahun  2015-2019, Rezim Jokowi menargetkan pembangunan sebanyak 306 lokasi pelabuhan. Pada 2017, Rezim Jokowi baru mampu   membangun 37 lokasi pelabuhan baru. Sementara, jangka 3 (tiga) tahun ini (2015-2017), telah membangun 105 lokasi pelabuhan. Maknanya, Pemerintah selama 3 (tiga) tahun baru mampu merealisasikan target 306 lokasi pelabuhan atau  hanya   sekitar 50 persen. Ke depan, waktu tinggal 1 tahun lagi, masih 50 persen lokasi pelabuhan  harus terbangun. Sangat mustahil dapat dipenuhi. 

Namun Fakta infrastruktur kegagalan tidak ada media mempublikasikan sehingga Rakyat tidak tau faktanya karena suda di citrakan Pihak Jokowi bahwa Semua Program kerja Jokowi sukses .

Ini yang membuat Jokowi Panik karena secara jujur beliau menyadari bahwa rakyat akan mengingat janji2 kampanye pada Pilpres 2014 yang lalu Inilah Seluruh Janji Jokowi-JK Selama Kampanye berdasarkan janji2 ini rakyat sudah antipati pilih dua priode.

Ditambah di era demokrasi keterbukaan Pemerintah jokowi sekarang anti kritik membuat rakyat enggan menyampaikan aspirasi karena takut di kriminalisasi Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi.

Untuk menutupi kepanikan itu disisilain pencitraan berkesinambungan dan digunakan mesin survei yang membuat opini seolah olah unggul diatas Capres-Cawapres no 2 Survei LSI Denny JA: Suara Koalisi Jokowi Ungguli Kubu Prabowo sah2 saja melakukan buat kelompok sendiri sebagai penggiringan opini ke rakyat bahwa jangan pilih Capres Prabowo sebab akan kalah sesuai hasil poling ini,namanya juga opini boleh2 saja tapi tidak jaminan rakyat akan percaya ini.

Tentunya Tim Sukses atau Partai Koalisi Capres Prabowo Punya Tolak ukur sendiri menangkal hasil survei diatas dengan fakta2 Demokrat sebut Jokowi panik soal survei makanya sering marah-marah ini sah2 saja kan tim sebelah tidak perlu sewot wong sudah buat survei surveian sendiri dimenangkan sendiri semua hanya buat Opini saja kan.

Perlu dicatat harus ada gerakan menolak quick account,karena quick account akan menghasilkan pemenang duluan dengan membuat opini dan akan mempengaruhi pesikologi KPU ini sebagai catatan,contoh Kalau hasil quick account memenangkan calon A ternyata penghitungan KPU menang Calon B dan bisa kemungkinan besar peluang KPU akan tertekan dengan Hasil Quick account dan memenangkan Calon A, ini Bahaya Kalau tidak ada gerakan Menolak Quick account pada Pilpres 2019 nanti,Rakyat hanya membutuhkan Hasil Keputusan Lembaga Yang sah adalah KPU.