COCOK, MENYERET KPU KE MAHKAMAH INTERNASIONAL

LIKE SHARE
  • 17.8K
  • 11.2K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    30.4K
    Shares

133,407 total views, 8 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal dilaporkan ke Mahkamah Internasional Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN). Kepastian itu menyusul dengan banyaknya kecurangan Pilpres 2019 dan misteri meninggalnya ratusan KPPS.

Adapun, laporan dilayangkan ke tiga mahkamah yakni International Criminal Court (ICC), International of Human Right Commission (IHRC), dan International Commision of Jurist (ICJ).

“Pemilu 2019 ini sebagai pemilu paling buruk pasca reformasi. Maka dari itu, kejahatan demokrasi dan kecurangan Pemilu 2019 ini akan kami laporkan kepada tiga Mahkamah Internasiona tadi,” ujar Pembina LPKAN Wibisono, dalam keteragannya di Jakarta, Minggu (12/5).

Wibisono menegaskan, tujuan pelaporannya tersebut untuk menunjukkan keseriusan mereka demi kebaikan demokrasi di Indonesia. Sebab, ratusan nyawa manusia melayang bukan perkara biasa, melainkan kejahatan kemanusiaan yang brutal.

“Tercatat sudah hampir 600 orang yang meninggal dunia, penyelenggara Pemilu telah lalai, ini jelas tidak wajar. Apalagi nama-nama yang meninggal tidak diumumkan ke publik,” kata Wibisono.

Selain itu, kata Wibisono, pihaknya juga telah membuat petisi yang telah ditandatangani oleh ribuan masyarakat Indonesia untuk mendesak oknum penyelenggara Pemilu yakni komisioner KPU untuk dipidanakan.

“Petisi Pidanakan KPU telah mendapat dukungan dari masyarakat, sampai hari ini (12/5) tercatat yang terdaftar di Petisi Center sudah 4.000 orang, kita juga banyak menerima aduan kecurangan lain,” demikian Wibisono (http://www.rmolsumsel.com/read/2019/05/12/115586/KPU-Dilaporkan-Ke-Mahkamah-Internasional-).

Sementara itu, praktisi hukum di Jakarta, Airla mengatakan, langkah LPKAN untuk melaporkan permasalahan dugaan kecurangan Pemilu 2019 ke Mahkamah Internasional adalah langkah yang cocok atau tepat, setelah banyak kalangan mengingatkan KPU agar netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya kurang didengar KPU.

“Selama ini, banyak kalangan mulai dari pakar IT, akademisi, aktifis mahasiswa, dan lain-lain sudah memberitahu KPU soal ketidakbenaran Situng KPU dan mendesak agar penghitungan suara versi Situng KPU dihentikan, karena diduga sarat dengan propaganda yang menguntungkan salah satu Paslon kurang digubrik KPU,” ujarnya seraya menandaskan, apalagi petugas pemilu juga banyak yang meregang nyawa dan desakan untuk dilakukan otopsi oleh mereka juga seakan-akan kurang digubris.

“Jika mekanisme hukum di Indonesia sudah tidak transparan, tidak adil dan tidak ada equality before the law, maka langkah menginternasionalisasi dugaan kecurangan Pemilu adalah langkah tepat, bukan karena anti nasionalis melainkan untuk menyelamatkan negara dan demokrasi,” urainya (Red)


LIKE SHARE
  • 17.8K
  • 11.2K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    30.4K
    Shares