Data Pemilih Invalid, Sebaiknya Pemilu ditunda


STRATEGIC ASSESSMENT

897,867 total views, 1 views today

Siaran Pers

STRATEGIC ASSESSMENT-Kita ketahui bersama ada sekitar 25 juta data DPT yang invalid sehingga akan menjadi peluang terjadinya kecurangan. Persoalan data memang hal klasik negeri ini namun tidak boleh dijadikan pembenaran bagi data yang invalid tersebut. Data yang invalid akan menentukan kualitas pemilu kita sekaligus wajah demokrasi Indonesia.

Harusnya pemerintah bisa belajar dari pemilu maupun pilkada, itu artinya data valid seharusnya bisa dikerjakan selama 4 tahun belakang. Masa sih mengurusi data kependudukan selama 4 tahun ini tidak becus, atau jangan-jangan ini kesengajaan yang terstruktur. Padahal data invalid akan membuka peluang bagi joki-joki atau pemilih siluman untuk merusak demokrasi kita.

Sangat disayangkan bila data invalid merupakan kesengajaan oleh pemerintah. Tentu saja publik halal menduga kesengajaan itu, buktinya DPS sangat amatiran dan selanjutnya akan diikuti DPT. Pola lama ini akan mencurangi demokrasi kita dan pemilu jurdil hanya utopis belaka. Kecurangan pemilu merupakan pengkhianatan terhadap suara rakyat, dan pelakunya harus dihukum berat.

Karenanya Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mengajak seluruh komponen anak bangsa, baik dari elit hingga grass-root agar memberi perhatian khusus dalam hal ini. Masih segar dalam benak kita kasus tercecernya KTP-El yang tentu saja sangat memalukan. Sebagai identitas kependudukan harusnya KTP-El dijaga dengan baik, mulai dari proses tender hingga produksi serta distribusi.

Dua hal ini sangat terkait, mengingat KTP-El dapat menjadi syarat memilih dalam pemilu. Sementara kasus KTP-El tidak terungkap secara terang, Mendagri banyak diam. Rakyat patut tahu siapa yang menyimpan data kependudukan KTP-El sehingga tidak ada lagi invalid data pemilih pemilu. Atas persoalan ini, kami mendesak Mendagri harus bertanggung jawab, mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengurus data kependudukan secara clean and clear. Selain itu kita meminta penundaan pemilu sampai data yang diberikan benar-benar valid.

Jakarta, 4 September 2018

Salam Pribumi Indonesia
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO)

Bastian P. Simanjuntak