GAJI PEGAWAI POS INDONESIA TIDAK DIBAYAR, ELEKTABILITAS JOKOWI DAPAT TERANCAM

STRATEGIC ASSESSMENT
LIKE SHARE
  • 11.8K
  • 7.8K
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19.9K
    Shares

365,744 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. Aksi damai yang digelar pekerja PT Pos Indonesia (Persero) yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI) pada 28 Januari 2019 berbuntut panjang. Atas aksi tersebut, para pekerja diganjar dengan penundaan pembayaran gaji oleh manajemen Pos Indonesia.

Penundaan pun tak jelas sampai kapan. Sebab, Pos Indonesia tidak memberikan kepastian waktu.
Para pekerja pun tak tinggal diam. Pekerja menuntut perusahaan untuk segera menunaikan kewajibannya. Selain itu, para pekerja juga mendesak direksi mundur.

Jika pembayaran gaji tak direalisasikan sesuai batas waktu yang ditentukan, Pak Pos bakal setop bekerja. Selain itu, pekerja akan menggelar aksi di Jakarta (https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4411265/duh-pak-pos-tak-terima-gaji-mulai-1-februari).

Sementara itu, di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Thukul Jiwo Subendo mengatakan, seharusnya manajemen PT Pos Indonesia melihat aksi unjuk rasa para karyawan sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kinerjanya. “Sebab, di era Medsos dan internet saat ini, Pos Indonesia harus memperbaiki kinerja. Unjuk rasa adalah salah satu mekanisme untuk menyampaikan kritikan ketika komunikasi internal kurang berjalan,” ujar pengamat politik ini seraya memprediksikan, banyak aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan karyawan BUMN ataupun lembaga negara di tahun politik saat ini sangat riskan, karena berpotensi menurunkan kredibilitas Jokowi. (Red).


LIKE SHARE
  • 11.8K
  • 7.8K
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19.9K
    Shares