(GEMA-BPH) Desak KPK RI Usut Megakurupsi Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan

(GEMA-BPH) Desak KPK RI Usut Megakurupsi Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan
LIKE SHARE

STRATEGIC ASSESSMENT-“Gerakan Mahasiswa Bulukumba Peduli Hukum (GEMA-BPH) mendesak dan menuntut KPK RI Firli Bahuri dan Kejaksaan Agung RI, Untuk megambil alih Kasus  MEGAKORUPSI Kab.

Bulukumba yang diduga melibatkan Mantan Pejabat Tinggi Daerah Kabupaten Bulukumba A.M Sukri Sappewali dalam korupsi dana BOK, dan Pejabat Tinggi Lainnya yang masih berstatus aktif menjabat di kursi pemerintahan Kabupaten Bulukumba.

Kasus Korupsi Dana Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan, BOK Dinkes, dan Proyek Pengerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Bialo di Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, kami juga mempertanyakan kasus dugaan suap proyek rehabilitasi bendungan dan irigasi senilai Rp.49 Miliar lebih dari DAK atau Dana Alokasi Khusus tahun 2017 beserta kasus bantuan sosial (Bansos) Covid-19, untuk segera diusut tuntas oleh KPK RI dan Kejaksaan Agung RI.

Di Kabupaten Bulukumba besar dugaan kami banyaknya penyelewegan jabatan yang di akibatkan mangkraknya proses penegakan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Bulukumba untuk segera ditindak sesuai aturan Perundang- undang RI No. 30 Thn 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, pasal 8, 9, dan pasal 10.

“Gerakan Mahasiswa Bulukumba Pemerhati Hukum/ (GEMA-PBH)” KPK RI Firli Bahuri, untuk mengambil sikap secepatnya atas korupsi di Kabupaten Bulukumba. 

Aksi demonstrasi tidak akan dihentikan ketikap pihak KPK RI dan Kejagung RI belum melakukan pemanggilan dan penangkapan atas dugaan kerugian negara yang mencapai puluhan miliar rupiah, kami juga menekankan agar pelaku kejahatan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bulukumba, yang di taksir kerugain negara mencapai 13,4 M dalam penyelidikan dan  penetapan hanya 4 tersangka Sejumlah pihak melakukan pengembalian dana tapi lolos dari jeratan hukum,  dua di antaranya Andi Anwar Purnomo (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan) dan dr.Wahyuni (Kadis Kesehatan Kabupaten Bulukumba) merujuk pada UU No. 31 Thn 1999 Pasal 4 tentang tindak pidana Korupsi bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus Pidan.

Terakhir, soal keterlibatan oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bulukumba dalam aliran kasus BOK
Penegasan awal agar keseriusan para penegak hukum dalam memberikan tindakan yang serius bagi para pejabat tinggi dearah, dan segera melakukan evaluasi kinerja aparatur hukum di Sulsel, dan juga Kabupaten Bulukumba.

Dalam poin kami, aksi akan dilanjutkan pada hari Jum’at 3 September 2021 di depan Gedung Dewan Pimpinan Pusat “DPP” PKB dengan meminta ketegasan dewan majelis dan pimpinan PKB Muhaimin Iskandar dengan dasar tuntutan kami agar pihak DPP PKB mengambil sikap yang tegas kepada kadernya yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, Andi Anwar Purnomo (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan  Komisi X yang berasal dari fraksi atau partai pengusung PKB, melihat lebih jauh pengaruh dan prilaku kader yang tidak mematuhi etika ataupun pelanggaran hukum.

Pemecatan sebagai kader harus segera dilayangkan mengigat berdampaknya pada elektabilitas partai di mata masyarakat ulah dari salah satu orang merusak nama baik kelompok parpol, maka dari itu dalam aksi kami akan mendengungkan seruan pemecatan dan pencabutan SK sebagai Kader PKB dan medesak MPR RI dan fraksi Untuk segera melakukan Sidang Dewan Kehormatan, mengigat perilaku menyimpang salah satu Dewan Perwakilan  Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan Andi Anwar Purnomo yang notabene anak buah  Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. (Red)


LIKE SHARE

No Responses

Translate »