GOLPUT ADALAH HAK POLITIK DAN BANGUN POLITIK ALTERNATIF Oleh : Komite Perjuangan Politik Alternatif (KPPA)

LIKE SHARE
  • 4.4K
  • 3.3K
  • 334
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8.1K
    Shares

98,831 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Pemilu 2019 semakin dekat. Rakyat kembali dihadapkan pada pilihan yang tak ada bedanya dengan tahun 2014 sebelumnya: tak ada yang memiliki program-program yang mampu menjawab tuntutan rakyat atas permasalahan demokrasi dan kesejahteraan, miskin rekam jejak dalam membela kepentingan rakyat. Sama sekali tak ada hal yang baru.

Sejak Pemilu tahun 1999, partisipasi rakyat pemilih terus menurun. Pada tahun 1999, partisipasi rakyat mencapai 92,6%, menurun menjadi 84,1% di Pileg 2004, turun lagi menjadi 78,2% di Pilpres 2004 Putaran I, turun lagi di 76,6% di Pilpres 2004 Putaran II, pada Pilpres 2009 turun lagi di 71,7%, dan mencapai angka 70,9% di Pilpres 2014.

Penurunan-penurunan tersebut—meskipun sebagian merupakan andil dari kekacauan administratif penyelenggara—merupakan sinyal bahwa semakin banyak rakyat yang memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu (alias golput). Dari tahun ke tahun, ada lebih banyak rakyat yang tak percaya, kecewa, atau bahkan muak terhadap sistem politik di negara ini.
Golput adalah HAK! Dan itu menjadi sikap kami dalam Pemilu 2019 ini.

Kami menyarankan agar rakyat tidak memilih partai dan calon-calon legislatif yang korup, partai yang menipu rakyat, yang satu barisan dengan para pelanggar HAM, yang anti kebebasan berpikir, berkumpul, berkeyakinan dan berpendapat, yang tidak memecah-belah rakyat dengan memainkan sentimen agama, yang tidak rasis, yang tidak dikendalikan militer, dan yang tidak dekat dengan kepentingan kapital.

Apakah diantara pilihan yang ada, adakah yang serius berkomitmen terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM? Jawabnya: tidak. Pelibatan militer terus meningkat terutama selama masa pemerintahan Jokowi. Yang terakhir wacana pelibatan militer aktif dalam kementrian negara “sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI)”. Kita semua tahu bahwa, dalam setiap laporan-laporan KOMNAS HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM banyak sekali disebabkan oleh TNI/POLRI.

Dalam konteks Pilpres 2019, ada borjuasi dengan kekuatan para pebisnis yang besar serta militer dan sisa-sisa Orde Baru yang terlibat dalam tim pemenangan baik di kubu Jokowi maupun Prabowo. Aburizal Bakrie, Moeldoko, Wiranto, Luhut Binsar Pandjaitan, Ryamizard Ryacudu, Chairul Tanjung, Eric Thohir, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Riza Chalid, Djoko Santoso, Widjojo Seojono, dan lain-lain dan seterusnya. Belum lagi dukungan dari ormas-ormas reaksioner terhadap para calon. Pelibatan militer dan sisa Orde Baru di kedua kubu cukup menunjukkan bahwa siapa pun yang terpilih nanti tak akan ada yang serius mengadang militer dalam berpolitik. Keterlibatan konglomerat juga menjadi tanda akan keberpihakan kedua kubu pada kepentingan borjuasi, bukan pada kepentingan rakyat pekerja.

Deretan hal tersebut memperkuat alasan mengapa kami memilih untuk tidak memilih. Memilih salah satu berarti mendukung para penjahat HAM untuk terus mendelegitimasi penyelesaian-penyelesaian kasus-kasus rakyat. Dalam permasalahan HAM, keduanya segendang sepenarian. Diskriminasi dan kriminalisasi kelompok minoritas dan aktivis, penyitaan buku, pembubaran kegiatan terus berjalan sepanjang pemerintahan Jokowi. Juga tak ada kemajuan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Memilih salah satu tak akan menghentikan pelanggaran HAM dan tak akan berdampak positif terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.

Pesta demokrasi ala borjuasi ini bukanlah pesta demokrasi untuk rakyat. Terakhir, memilih untuk tidak memilih hanyalah awal. Selanjutnya adalah menciptakan panggung-panggung tempat rakyat dapat berkumpul, berdiskusi, dan bicara tentang tuntutan-tuntutan mereka sendiri. Persoalan rakyat hanya akan selesai bila rakyat sendiri yang berkumpul bergerak, membangun kekuatan politik alternatif (tanpa melibatkan unsur reaksioner) untuk menciptakan jalan keluar bagi permasalahan-permasalah rakyat. UU partai politik dan UU pemilu yang ada, sama sekali tak memberikan ruang kepada rakyat miskin untuk membentuk partainya sendiri dan sangat tidak demokratis.

Dengan ini, Komite Perjuangan Politik Alternatif (KPPA) menyatakan sikap dan menyerukan : pertama, Golput merupakan bentuk perlawanan terhadap pilihan yang ada. Kedua, segera merevisi undang-undang Pemilu yang lebih demokratis. Ketiga, revisi undang-undang partai politik yang lebih memberikan peluang kepada rakyat miskin untuk membuat partainya sendiri. Keempat, stop intervensi pemodal dalam Pemilu (Red).


LIKE SHARE
  • 4.4K
  • 3.3K
  • 334
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    8.1K
    Shares