GOLPUT Oleh : Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (FSEDAR)

LIKE SHARE
  • 3.5K
  • 1K
  • 45
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4.5K
    Shares

132,989 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. Dalam Pemilu 2019 ini, kita kembali diharuskan untuk memilih calon-calon anggota legislatif yang berasal dari partai-partai elite dan dua Capres yakni Prabowo Subianto dan Joko Widodo beserta wakilnya masing-masing. Meskipun ada partai-partai baru peserta pemilu seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya dan Partai Perindo, bisa dipastikan partai-partai yang mampu mengikuti Pemilu hanyalah partai yang memiliki bekingan modal besar.

Persyaratan mengikuti pemilu sangat berat yakni memiliki kepengurusan di seluruh provinsi (100%), memiliki kepengurusan minimal 75% dari jumlah kabupaten/kota dan 50% kepengurusan di tingkat kecamatan. Belum lagi adanya kebijakan ambang batas parlemen sebesar 4%. Akibatnya hanya partai bermodal besar yang bisa memenuhi syarat ikut pemilu dan menduduki kursi parlemen. Bandingkan dengan Pemilu 1999 yang hanya mensyaratkan memiliki kepengurusan minimal sepertiga jumlah provinsi Indonesia dan minimal 50% kepengurusan di tingkat kabupaten/kota sehingga bisa diikuti oleh 48 partai. Peluang munculnya partai alternatif juga lebih besar yang meskipun dalam hal jumlah struktur dan keanggotaannya mungkin lebih kecil, tapi bisa lebih bersih dan amanah. Ke depannya UU Pemilu elite yang tidak demokratis yang menghalangi munculnya partai-partai rakyat, harus kita dobrak.

Sekalipun caleg-caleg ada yang direkrut dari bawah dan berhasil terpilih menjadi anggota parlemen dengan menggunakan kendaraan partai elite, tetap saja pada prakteknya mereka tidak mampu memperjuangkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. Karena partai-partai tersebut dikuasai oleh elite-elite yang mengendalikan partai sepenuhnya. Siapapun yang berani bertentangan dengan para penguasai partai, pasti akan ditendang keluar. Caleg-caleg yang terpilih pada akhirnya harus bersikap adaptatif dengan kondisi partai yang penuh dengan sogok-menyogok (politik mahar) dan berusaha keras mencari modal untuk menang dalam pemilu selanjutnya. Tidak peduli caleg-caleg itu adalah orang dekat kita, keluarga, saudara, tetangga, pasangan bahkan suami atau isteri kita sekalipun. Bahkan sekalipun dia adalah orang yang sangat baik moralnya, tapi karena dikelilingi oleh sistem politik yang rusak dan sampah-sampah koruptor, orang baik yang sendirian juga tidak akan sanggup mengatasinya. Dengan tidak mencoblos orang-orang itu, artinya kita sedang menyelamatkan mereka agar tidak masuk ke dalam pusaran politik elite.

Pertarungan Pemilu kali ini masih sama dengan Pemilu 2014, Prabowo versus Jokowi dengan wakilnya masing-masing. Kita sudah tahu siapa kedua Capres, Jokowi dan Prabowo. Prabowo memiliki latar belakang sebagai jenderal pelanggar hak asasi manusia (HAM) yang merupakan wakil dari Orde Baru dan menguasai jutaan hektar lahan. Sementara Jokowi adalah elite politik baru yang walaupun berlatarbelakang sipil tapi bersandar pada kekuatan politik sisa-sisa Orde Baru juga untuk mengamankan kekuasaannya.

Kelas pekerja tidak boleh kembali ke jaman Orba karena artinya tak ada kebebasan berserikat sama sekali. Pada masa Orba, serikat yang dizinkan berdiri hanya satu, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Kebebasan berserikat kita baru berusia 21 tahun, seumuran dengan usia reformasi. Kalau kita kembali ke jaman Orba, berarti tak ada serikat independen yang benar-benar memperjuangkan hak-hak buruh sehingga bisa dipastikan kesejahteraan buruh akan semakin menurun. Apalah artinya serikat pekerja bagi kaum buruh, kalau hanya menjadi antek pemodal. Pada masa Orba, berbagai kasus kekerasan dan pelanggaran HAM juga terjadi untuk menindas rakyat yang sedang menuntut hak-haknya.

Selama 4,5 tahun berkuasa, Jokowi tidak memberikan banyak perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Memang Jokowi membangun banyak infrastruktur, namun pembangunan yang dibiayai oleh utang luar negeri itu lebih ditujukan untuk membuka keran investasi yang seluas-luasnya belaka. Infrastruktur ini juga pada akhirnya dijual kepada swasta untuk membayar cicilan utang. Pembangunan industri manufaktur (pabrik-pabrik) tidak diperhatikan, padahal lebih banyak tenaga kerja yang bisa diserap jika pabrik-pabrik yang didirikan. Pendirian pabrik-pabrik diserahkan kepada pemodal asing yang kebanyakan berasal dari Jepang, China dan Korea.

Pengusaha diberikan keleluasaan menggunakan buruh kontrak, outsourcing, harian bahkan magang dengan upah yang murah. Pelanggaran-pelanggaran hak-hak buruh tidak ditindak tegas dan tidak mendapatkan sanksi tegas dari penegak hukum. Yang ada, pemerintahan Jokowi memberikan keleluasan kepada pengusaha untuk mempekerjakan buruh dengan status magang yang disahkan dalam Permenaker Nomor 36/2016 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri. Standar usia perekrutan pekerja diturunkan ke usia 17 tahun yang berarti lebih banyak lagi persediaan buruh muda dan murah. Pekerja magang dapat diupah hanya dengan uang saku di bawah upah minimum. Sekali menerbitkan Permen, kebijakan kerja fleksibel dan upah murah dimapankan.

Pembukaan investasi yang dilakukan Jokowi tidak menguntungkan rakyat kelas pekerja. Terjadi berbagai penggusuran, konflik agraria, kasus-kasus pelanggaran ketenagakerjaan, PHK massal, upah murah, kontrak, outsourcing dan seterusnya. Pendukung Jokowi pasti akan membantah bahwa kasus-kasus tersebut terjadi bukan karena Jokowi, tapi karena ulah oknum pejabat, ulah bawahan, ulah birokrasi. Sekalipun benar begitu, di sinilah memang Jokowi tidak bisa dipercaya karena tidak mengandalkan kekuatan rakyat untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut yang ditimbulkan oleh penindas-penindasnya dalam berbagai tingkatan negara. Jokowi lebih suka mengandalkan jenderal-jenderal Orba yang pada akhirnya membuat Jokowi tidak berdaya karena harus berkompromi dengan mereka.

Kita tidak percaya Jokowi bukan karena pribadinya, tapi karena keseluruhan tindakan politiknya yang lebih memilih bersama Orba dan pemodal yang ada di sekeliling Jokowi, alih-alih menggerakan kekuatan rakyat yang dulu mendukungnya kalau memang berniat menjalankan program-program kerakyatan. Apalagi kenyataannya program-program Jokowi itu semakin hari semakin kelihatan tidaklah betul-betul ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Jokowi hanya berjanji dan menggunakan rakyat hanya sekadar menjadi pemilih untuk mencoblosnya dalam pemilihan umum.

Sebagaimana penjelasan di atas, kita tidak mungkin memilih caleg-caleg partai-partai elit, partai-partai elit dan kedua pasangan capres karena jika begitu artinya kita sedang melegitimasi (mengesahkan) kekuasaan mereka. Pada pertengahan April 2018, organisasi kita, FSEDAR, menjadi bagian dari serikat-serikat buruh yang menginisiasi pelaksanaan Konferensi Gerakan Rakyat (KGR). KGR menegaskan posisi harus adanya pembangunan kekuatan politik alternatif. Posisi kita adalah setuju dengan pembentukan partai politik, meskipun kita juga tidak menolak apabila dalam tahap awal didahului dengan pembangunan blok politik. Posisi inilah yang kita pegang dan jalankan sampai sekarang yang mengharuskan kita mengambil posisi politik yang tidak bertentangan dengan posisi membangun kekuatan politik alternatif.

Jika kita berposisi memilih caleg-caleg, partai-partai dan capres-cawapres yang kesemuanya berasal dari kalangan elite tersebut, berarti dengan sendirinya kita melikuidasi (membubarkan) posisi dan komitmen kita membangun kekuatan politik alternatif. Karena kekuatan politik alternatif yang ingin kita bangun berseberangan dalam segalanya dengan kekuatan elite politik yang ada. Selain itu, rakyat juga akan mempertanyakan posisi kita memilih caleg, partai dan capres-cawapres yang jelas-jelas akan mengkhianati rakyat. Kita tidak mungkin bersandar pada Jokowi yang katanya terbaik dari yang terburuk untuk mencegah bangkitnya Orba, sementara Jokowi kenyataannya malah merangkul jenderal-jenderal Orba yang sama saja dengan Prabowo. Di bawah pemerintahan Jokowi juga penempatan tentara aktif non-job di kementerian-kementerian sedang direncanakan. Satu-satunya cara untuk mencegah kebangkitan Orde Baru adalah dengan memperluas gerakan anti militerisme dari bawah dalam bentuk aksi-aksi massa.

Posisi menolak militerisme, bukan berarti kita ingin meniadakan sama sekali kesatuan tentara. Yang kita anti adalah apabila tentara menguasai kehidupan sipil. Tentara dibutuhkan di barak-barak di perbatasan-perbatasan untuk menjaga keamanan, bukan di tengah-tengah kehidupan masyarakat sipil. Di tengah-tengah sipil sudah ada kepolisian yang harus didorong agar semakin profesional dan tidak melanggar HAM masyarakat. Kita sudah merasakan bagaimana kawan-kawan kita yang mogok harus berhadapan dengan tentara yang menjaga perusahaan. Keberadaan tentara di pabrik meningkatkan tekanan dan kekerasan terhadap buruh dan rakyat yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

Maka, tidak ada jalan lain selain mengambil posisi GOLPUT. GOLPUT kita adalah posisi yang harus menegaskan kehendak kita untuk membangun kekuatan politik alternatif, yakni partai kita sendiri yang di dalamnya menghimpun rakyat tertindas dari segala sektor. Inilah satu-satunya posisi yang tidak kontradiktif (bertentangan) dengan posisi membangun kekuatan politik alternatif yang kita yakini itu. Pertarungan sebenarnya berada di depan dalam kerja-kerja kita membangun organisasi dan perjuangannya yang simultan (berbarengan) dengan pembangunan alat dan gerakan politiknya.

Ada kekhawatiran jika GOLPUT, maka hak suara kita akan diambil dan dicoblos sendiri oleh oknum-oknum di TPS, maka sangat penting sekali mengambil posisi golput dengan cara datang ke TPS, mencoblos semua calon atau melakukan hal lain sehingga surat suara menjadi tidak bisa digunakan lagi atau dinyatakan tidak sah.

GOLPUT untuk membangun kekuatan politik alternatif adalah posisi politik. Bagi serikat kita, posisi politik adalah suatu posisi strategis yang tidak bisa diputuskan oleh hanya pengurus saja. Menjadikan GOLPUT sebagai posisi resmi organisasi harus ikut diputuskan seluruh anggota karena hanya dengan begitu, kita bisa menjadi serikat buruh yang demokratis. Pada Konferensi Strategi-Taktik 23 s.d 24 Februari 2019 lalu, usulan bahwa perlu diadakannya pemungutan suara untuk menentukan apakah GOLPUT harus menjadi posisi resmi organisasi, diterima dalam konferensi (Red).


LIKE SHARE
  • 3.5K
  • 1K
  • 45
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    4.5K
    Shares