HASIL KERJA KPU RI TIDAK BERKUALITAS

LIKE SHARE
  • 17.8K
  • 11.1K
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    31.1K
    Shares

216,148 total views, 3 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Arief Poyuono menyatakan bahwa memdelegitimasi hasil pemilu yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan hal yang konstitusional.

Hal ini ditegaskan Arief merespons pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa aparat penegak hukum akan menindak tegas upaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Menurut Arief, kalau KPU yang hasil kerjanya tidak berkualitas, tidak jujur serta adil dalam melaksanakan perintah konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu, secara otomatis hasil kerjanya tidak punya legitimasi lagi untuk membentuk pemerintahan dan legislatif dari hasil pemilu 2019.

Hal itu dinilainya juga tidak terlepas dari kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak sepenuhnya bisa dipercaya lagi. Justru, kata Arief, tuduhan Menko polhukam bahwa akan ada pihak-pihak yang akan mendelegitimasi KPU, salah kaprah.

Arief menilai Menkopolhukam justru lagi coba-coba untuk mengintimidasi masyarakat yang dirugikan KPU agar tidak protes.

Oleh karena itu, tambah Arief, masyarakat berhak untuk mendelegitimasi hasil pemilu yang di selenggarakan oleh KPU sebagai lembaga negara yang bukan bagian dari pemerintahan Jokowi. Pihaknya juga mengajak masyarakat mengawasi lembaga pimpinan Arief Budiman itu.

Sementara itu, pengamat politik Agung Wahyudin mengatakan, people power bukan untuk mengulingkan pemerintahan Joko Widodo – JK yang sah secara konstitusi, tapi untuk tujuan mendelegitimasi hasil kerja KPU dalam penyelenggaraan pemilu 2019 yang tidak jurdil, curang dan tidak berkualitas untuk menghasilkan pemerintahan baru dan anggota legislatif baru, merupakan hak dasar yang masyarakat Indonesia yang di jamin konstitusi.

“KPU walaupun lembaga negara yang dibiayai dari APBN, tetapi bukan bagian dari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sebab KPU harus independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya sama dengan Mahkamah Konstitusi lembaga negara yang juga independen,” ujarnya seraya menegaskan, hasil Pemilu 2019 tidak legitimate karena banyak kecurangan yang menguntungkan pasangan 01, sementara jika dispute hasil Pilpres 2019 diselesaikan di MK, maka jelas pihak Paslon 02 akan kalah sebab MK dapat diprediksi MK tidak akan berani memutuskan kasus-kasus hukum secara benar jika berhadapan dengan kekuasaan (Red).


LIKE SHARE
  • 17.8K
  • 11.1K
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    31.1K
    Shares