Hukum Mati Semua Koruptor Di Situasi Pandemi,koruptor KKP,Bansos,BPJS

Hukum Mati Semua Koruptor Di Situasi Pandemi,koruptor KKP,Bansos,BPJS
LIKE SHARE

STRATEGIC ASSESSMENT- Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan sambutan dalam acara Resepsi Milad 108 Muhammadiyah yang digelar secara virtual dan serentak di berbagai wilayah di Indonesia, Rabu (18/11/2020). (Sumber: istanapresiden.go.id)

Wacana hukuman mati bagi koruptor mencuat ketika Menteri Sosial nonaktif Juliari Batubara ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan penyelewengan dana bansos, Minggu (6/12/2020).

Rupanya tepat di hari antikorupsi pada 9 Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi pernah menyinggung soal tuntutan mati bagi tindak pidana korupsi ini.

Ketika itu Jokowi menjawab pertanyaan salah seorang siswa SMKN 57 Jakarta tentang kemungkinan koruptor dihukum mati.Presiden Jokowi Pernah Singgung Hukuman Mati Bagi Koruptor.

Penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bansos untuk masyarakat di wilayah Jabodetabek 2020 yang terdampak pandemi COVID-19.

Pakar hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Prof Hibnu Nugroho mendorong KPK menuntut hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemic COVID-19.

Hal itu penting sebagai peringatan bagi koruptor yang melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan sosial penanganan bencana seperti COVID-19.

Ini Pasal Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Masa Pandemi, Siap-siap Saja ya  Dalam situasi Pandemi ini rakyat sudah jatuh ketimpa tangga oleh pejabat koruptor yang meraja rela di hampir disemua lembaga negara.

Terus apa yang diharapkan rakyat kalau pak presiden tidak mengambil langkah yang akan menghukum mati koruptor di situasi Pandemi.

Selama Pandemi ini banyak sekali korupsi uang rakyat,dari korupsi BPJS,BANSOS,korupsi yang dilakukan oleh mantan menteri edy Prabowo KKP.

Edhy Prabowo Diduga Terima Rp 3,4 Miliar, Dipakai Belanja di Honolulu Memang jumlah sedikit 3.4 milyar,akan tetapi ini pertanda sudah layak dihukum mati mantan menteri KKP.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya satu perusahaan negara atau BUMN dalam perkara korupsi bantuan sosial (bansos) yang menjerat eks Menteri Sosial Juliari P Batubara.

BUMN yang disebut dalam perkara korupsi tersebut adalah PT Pertani. Hal itu terungkap dalam dakwaan atas terdakwa Harry Van Sidabukke. PT Pertani adalah BUMN yang fokus bergerak di sektor pertanian.

Seperti diketahui, kasus Harry Sidabukke segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pendaftaran persidangan penyuap eks Mensos Juliari itu dilakukan pada Selasa (16/2/2021).

Harry diketahui memberi uang sebesar Rp1,28 miliar kepada pegawai kepada Menteri Sosial Juliari P Batubara, Adi Wahyono dan juga Matheus Joko Santoso terkait proyek pengadaan bansos Covid-19.

Dan yang paling mengejutkan Lembaga sekelas BPJS yang uangnya dari iuran rakyat di korupsi juga,betapa mirisnya nasib rakyat Indonesia uang yang mereka kumpulkan dengan berdarah darah setelah di setorkan ke BPJS eh dikorupsi.

Korupsi BPJS layak dihukum mati karena uang yang di korupsi dari setoran rakyat.Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa delapan saksi terkait dugaan korupsi pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan saksi dilakukan guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus tersebut.

Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan,” kata Eben dalam keterangannya, Rabu malam 17 Februari 2021.

Pemeriksaan saksi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini tetap memperhatikan protokol kesehatan. Mengingat, Indonesia masih dilanda pandemi virus Corona atau Covid-19.

“Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, antara lain dengan memperhatikan jarak aman antara saksi diperiksa dengan Penyidik yang telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap,” jelasnya.

Leonard menambahkan, bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan.Kejagung Periksa 8 Saksi untuk Kumpulkan Alat Bukti Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan.

Saat ini mari kita dorong Pak presiden Jokowi agar mendesak para pihak untuk menghukum mati koruptor disaat situasi Pandemi covid-19.

By:Airlangga

*)Penulis adalah ahli bidang strategi,Pemerhati Hukum nasional global 

 


LIKE SHARE

No Responses

Translate »