ISU LAMA DAN ISU BARU TERKAIT PILEG DAN PILPRES 2019

LIKE SHARE
  • 19.9K
  • 14.9K
  • 2.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    37.1K
    Shares

149,902 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Gerakan #2019GantiPresiden adalah strategi politik untuk menggalang massa dan juga dapat mengancam negara. #2019GantiPresiden jika dikaitkan dengan Pilpres 2019 termasuk konten propaganda untuk meraih massa yang berpihak pada kelompok oposisi, lawan dari petahana. #2019GantiPresiden sebagai ancaman negara terlihat dari jargon-jargonnya seperti ganti sistem pemerintahan, tegakkan khilafah, menunjukkan bahwa tujuan dari deklarasi tersebut adalah memang untuk menganggu kedaulatan negara yang sudah final dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Ketegasan negara untuk melakukan tindakan hukum sangat diperlukan terhadap aksi 2019 ganti presiden yang sudah menyertakan simbol dan pesan untuk mengganti sistem pemerintahan dan menegakkan ideologi tertentu selain Pancasila. Proses hukum harus dilakukan agar celah-celah kerawanan tidak semakin meluas karena adanya pembiaran. Perlawanan oleh masyarakat di berbagai daerah sudah menunjukkan bahwa masyarakat sudah tidak sabar untuk bertindak terhadap gerakan yang mengganggu kedaulatan negaranya. Saat ini, isu ini telah berganti, kelompok pendukungnya menggelorakan isu #2019PrabowoPresiden sesuai instruksi Habib Rizieq Shihab.

Indikasi adanya potensi keretakan sosial pasca Pilpres sangat dimungkinkan terjadi, karena adanya polarisasi dukungan elemen masyarakat yang terpecah kepada kedua kubu. Kondisi ini juga menunjukkan kegagalan edukasi politik dan gerakan literasi yang dilakukan elit politik, Parpol ataupun pemangku kepentingan lainnya. Berlanjutnya fenomena ini juga berpotensi memudahkan kemungkinan adanya infiltrasi asing ataupun komprador asing untuk “mengail di air keruh” dengan memanfaatkan momentum Pileg dan Pilpres 2019.

Banyaknya politisi yang putar haluan atau “loncat pagar” menjelang Pileg dan Pilpres 2019 adalah fenomena umum dari meluasnya sikap avonturir politik kalangan politisi untuk selalu eksis dan mendapatkan keuntungan ekonomis serta politis pasca Pileg dan Pilpres 2019. Fenomena seperti ini bisa terjadi sebagai ekses dari konflik internal Parpol, proses kaderisasi yang tidak berjalan ataupun refleksi sikap pragmatis.

Adanya lembaga survei yang diisukan membela salah satu kubu menunjukkan kekritisan masyarakat dalam menilai independensi lembaga survei, hal ini terjadi karena banyak lembaga survei yang juga menjadi konsultan politik bagi politisi yang maju dalam Pileg dan Pilpres 2019, sehingga wajar jika diragukan keakuratan dan kevalidan hasil survei mereka.
Sementara itu, Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) adalah upaya kelompok lawan petahana untuk memperluas dan memaksimalisasi kebencian dan penolakan basis massa mereka kepada petahana. Gerakan politik ini rawan disusupi berbagai kelompok kepentingan dengan vested interest tertentu yang akan diperjuangkan secara “konstitusional” melalui Pileg dan Pilpres 2019.

Masih adanya pencalonan caleg DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi, dan DPR Pusat yang pernah terkena kasus korupsi, pelecehan seksual terhadap anak, dan Narkoba sesuai dengan peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 adalah dilarang untuk mencalonkan diri jelas menunjukkan adanya permasalahan dalam hubungan institusi negara yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu, dan DKPP RI (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). Permasalahan ini harus segera diselesaikan di DKPP agar tidak mengganggu tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019, termasuk agar tidak memunculkan sengketa antara anggota bacaleg dengan KPU di beberapa daerah.

Perang propaganda dan kecerdasan dalam menyikapi perkembangan politik yang terjadi terutama yang dilancarkan kalangan media massa menuntut Timses dan Jubir harus pandai dan piawai dalam menyampaikan ide atau gagasan agar tidak menimbulkan blunder politik yang merugikan kubu petahana. Tidak semua isu yang berkembang harus dikomentari atau direspons oleh Timses atau Jubir dan tetap mengedepankan prinsip “Sharing information just only to perfect target or only to single user”.
Penulis adalah CEO Cersia


LIKE SHARE
  • 19.9K
  • 14.9K
  • 2.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    37.1K
    Shares