JOKOWI HARUS TOLAK PENEMPATAN PERWIRA TNI DI INSTITUSI SIPIL

LIKE SHARE
  • 11.7K
  • 6.8K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18.9K
    Shares

177,105 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. Presiden RI Joko Widodo diminta tegas menolak rencana penempatan perwira TNI di berbagai jabatan pada kementerian atau lembaga. Hal itu disampaikan peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, saat diskusi bertajuk “Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil” di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

“Presiden Jokowi sebagai pemegang otoritas sipil yang dihasilkan pemilu mestinya bisa lebih tegas, bisa menolak wacana penempatan TNI aktif dalam jabatan-jabatan sipil,” kata Syamsuddin.

Menurut dia, rencana tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pada Pasal 47 Ayat 2 UU TNI disebutkan bahwa militer aktif hanya dapat menduduki jabatan tertentu, misalnya yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan. Jabatan yang diperbolehkan UU TNI untuk diduduki personel aktif, yaitu Kementerian Pertahanan, Kemenko Polhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. Selain itu, Syamsuddin berpendapat, jika rencana itu terlaksana, akan mengingkari agenda reformasi.

Tak hanya itu, penempatan perwira TNI aktif disebutkannya tak sejalan dengan supremasi sipil yang merupakan hal yang niscaya dalam demokrasi. “Ini pada dasarnya bukan hanya tidak sesuai dengan keniscayaan supremasi sipil, tapi juga mengkhianati agenda reformasi kita,” katanya. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Sisriadi sebelumnya mengatakan, rencana restrukturisasi oleh Presiden Joko Widodo akan memberikan kesempatan kepada perwira TNI untuk menduduki berbagai jabatan di kementerian atau lembaga yang membutuhkan.

Menurut Sisriadi, TNI secara kelembagaan tengah mengalami persoalan. Ada kelebihan jumlah perwira menengah dan perwira tinggi. Akibatnya, banyak perwira tinggi dan menengah TNI yang tak mendapat jabatan. Baca juga: Kapuspen TNI: Dwifungsi ABRI Lebih Banyak Mudaratnya “Kelebihan yang sekarang ini memang butuh pemecahan jangka pendek,” ujar Sisriadi saat mengunjungi Menara Kompas, Palmerah, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sisriadi mengatakan, TNI memang mengalami masalah teknis pengelolaan sumber daya. Persoalan itu muncul sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Untuk mengatasi persoalan itu, Panglima TNI juga berupaya menata kembali sistem kepangkatan dengan menerbitkan Peraturan Nomor 40 Tahun 2018. Dalam peraturan itu, jangka waktu seorang perwira dalam memegang suatu jabatan tinggi menjadi dipersingkat. Meski demikian, TNI tetap membutuhkan waktu lima tahun untuk mengatasi menumpuknya jumlah perwira menengah dan perwira tinggi (https://nasional.kompas.com/read/2019/03/02/06510791/presiden-jokowi-diminta-tegas-tolak-penempatan-tni-aktif-di-jabatan-sipil).

Sedangkan, Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam menilai pensiun dapat menjadi solusi untuk mengatasi perwira TNI yang tidak mendapatkan jabatan.

“Bagaimana jalan keluarnya, ya pensiun,” kata Choirul saat diskusi bertajuk “Quo Vadis Reformasi: Kembalinya Militer dalam Urusan Sipil”, di Gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).

Choirul berpandangan bahwa pensiun tidak akan menghilangkan profesionalisme maupun kemampuan yang dimiliki personel tersebut. Ia pun menilai pemerintah tak seharusnya mengeluarkan kebijakan yang justru berkontradiksi dengan masalah tersebut. Kebijakan yang ia maksud adalah perpanjangan masa pensiun. “Jangan juga kontradiksi kita memperpanjang usia pensiun di level bawah,” ungkapnya. Saran lain yang disampaikan adalah pembentukan divisi baru atau lembaga tentara agar personel TNI dapat disalurkan.

Sementara terkait dengan rencana penempatan perwira aktif di jabatan sipil, Choirul menegaskan bahwa hal itu bertentangan dengan dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. “Clear itu enggak boleh, karena bertentangan dengan UU. Yang pasti pasal 47 ayat 2 itu membatasi,” ujar Choirul.

Pasal 47 ayat 2 UU TNI menyebutkan militer aktif hanya menduduki jabatan-jabatan yang memiliki keterkaitan dengan fungsi pertahanan, seperti Kementerian Pertahanan, Kemenkopulhukam, Sekmil Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Narkotika Nasional dan Mahkamah Agung (https://nasional.kompas.com/read/2019/03/01/23500731/personel-tni-tak-dapat-jabatan-komnas-ham-sebut-solusinya-pensiun).

Di tempat terpisah, pengamat politik dan hukum Airla mengatakan, dirinya sepakat dengan pendapat Syamsuddin Haris dan Choirul Anam, karena penempatan perwira TNI ke institusi sipil jelas akan membuat pembiayaan dan kaderisasi di kalangan ASN/PNS tersendat seperti yang terjadi sekarang ini.

“Pemerintah harus memerintahkan pimpinan TNI untuk mencari jalan keluar dari banyaknya perwira tinggi yang “nonjob” dengan mengacu kepada UU TNI dikaitkan dengan tantangan bangsa ke depan terutama di era revolusi 4.0, karena banyak juga ancaman terhadap negara ini,” ujarnya seraya menambahkan, masalah ini jelas menunjukkan reformasi internal TNI tidak sesukses Polri, dan jika hal ini terealisasi akan menghapus cita-cita reformasi di Indonesia yang menelan korban dari kalangan mahasiswa dan kelompok pinggiran lainnya (Red).


LIKE SHARE
  • 11.7K
  • 6.8K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    18.9K
    Shares