Korban PHK Freeport Juga Warga Indonesia dan Pemerintah Wajib Melindungi

SA STREAMING TV

STRATEGIC ASSESSMENT-EX KARYAWAN FREEPORT MENUNTUT TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

898,361 total views, 4 views today

Oleh:Lokataru

STRATEGIC ASSESSMENT-Selasa, 7 Agustus 2018). Sekitar 300 massa perwakilan para pekerja korban PHK sepihak dan furlough PT Freeport Indonesia menggelar aksi menuntut keadilan dan hak-hak mereka sebagai buruh di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan RI pukul 10.00 WIB pagi ini. Massa mendesak Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan untuk segera memberikan tanggapan dan kejelasan mengenai tindak lanjut penyelesaian masalah maupun persoalan hukum yang mereka alami selama ini.

STRATEGIC ASSESSMENT-KONDISI SIANG HARI

Aksi massa tersebut mendapat pengawalan dari anggota kepolisian Polda Metro Jaya. Pintu utama Kantor Kemnaker sudah mulai ditutup dengan barikade polisi sehingga massa yang menggelar aksi tidak dapat masuk ke pelataran gedung Kemnaker. Massa memulai aksi dengan kegiatan orasi, kemudian disambung dengan kesenian seperti musik dan tarian asal Papua lengkap dengan pakaian adat. Mereka juga membawa sejumlah properti unjuk rasa dan spanduk yang berisi tuntutan dan masalah yang mereka alami.

John Yawang, salah satu massa aksi dalam orasinya menyatakan menolak untuk membubarkan diri bersama massa yang lain sebelum Menteri Ketenagakerjaan mau hadir menemui para pekerja korban yang di-PHK sepihak dan furlough oleh PT FI. Ia berharap ada jawaban pasti mengenai tindak lanjut atas tuntutan dan laporan masalah para pekerja korban PHK sepihak dan furlough tersebut.

Sampai pukul 11.30 WIB, satupun pihak dari Kemnaker belum ada bersedia turun untuk menyambut kedatangan massa aksi tersebut.

STRATEGIC ASSESSMENT-PERJUANGAN MENUNTUT HAK DAN MENINGANP DI KEMENAKER-MANA MENTRI TIDAK MENEMUI

Jermias Yarangga turut menyampaikan masalah PHK sepihak dan furlough oleh PT FI ini serta upaya-upaya yang sudah ditempuh dalam memperjuangkan kembali hak-hak para korban, mulai dari tingkat daerah kabupaten dan provinsi, sampai ke kementerian dan Istana Negara, namun sampai saat ini belum ada titik terang mengenai tindak lanjut maupun penyelesaian masalah yang mereka alami.

Ia berharap melalui aksi ini aspirasi mereka dapat direspon dan ditindaklanjutu, antara lain yaitu permohonan dipekerjakan kembali oleh PT FI, apabila permohonan tersebut ditolak maka setidaknya hak-hak mereka dapat dipenuhi atau diberikan sesuai dengan aturan dan norma hukum Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Deny Purba menambahkan, bahwa para pekerja korban PHK sepihak dan furlough ini pernah mengalami intimidasi dari pihak aparat yang berjaga saat mereka melakukan unjuk rasa di Timika. “Waktu kami aksi menyampaikan aspirasi secara sah, kami diperlakukan secara tidak manusiawi oleh pihak aparat keamanan, kami ditangkap dan termasuk saya yang ditangkap dan diintimidasi di depan anak saya sendiri,” ungkapnya.

Kemudian selang beberapa waktu kemudian, Sutrisno dan Holoan selaku Sekretaris Ditjen PHI Kementerian Tenaga Kerja datang menemui massa aksi, akan tetapi massa aksi tetap meminta agar Bpk. Hanif Dhakiri yang hadir langsung menjemput aspirasi mereka. Sudah satu tahun lebih masalah mereka gantung tanpa ada upaya penyelesaian maupun penegakan hukum dari pemerintah, sementara korban meninggal dunia akibat BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan mencapai 30 orang.

Para massa aksi dengan semangat berjuang untuk menuntut hak-hak dan keadilan mereka sebagai buruh, sehingga mereka berani mengambil keputusan jauh-jauh dari Papua dan hadir hari ini untuk bertemu langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan. “Kemnaker ini rumah kami rumah para pekerja, jadi kami berhak berada di sini”, ungkap Jermias Yarangga selaku Korlap.

Julius Mairuhu kembali menegaskan, bahwa dirinya bersama teman-teman yang lain tidak akan beranjak satu langkah pun dari halaman gedung Kementerian Ketenagakerjaan sebelum Bpk. Hanif Dhakiri datang menemui langsung mereka. Mereka tidak berharap perwakilan dari pihak Kemnaker, baik itu sekretaris, kurir, dan sebagainya.

Senada dengan hal itu, Bpk. Tri puspital sebagai Ketua Koordinator Aksi menyatakan, “Kami akan bermalam di sini sampai tuntutan para korban yang di- PHK sepihak oleh PT Freeport Indonesia terpenuhi dengan kehadiran Bpk. Hanif Dhakiri selaku Menteri Ketenagakerjaan”.

Bpk. Holoan sebelum kembali ke dalam gedung Kemnaker, berusaha akan menyampaikan tuntutan massa aksi tersebut kepada pihak-pihak di Kemnaker melalui Ditjen PHI atau atasannya.