KPK MULAI PROSES DUGAAN KORUPSI DEDI MULYADI TERKAIT KASUS SILTAP

LIKE SHARE
  • 8.8K
  • 4.3K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    14.6K
    Shares

121,625 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memproses laporan Komunitas Peduli Purwakarta (KPP) terkait dugaan korupsi Dedi Mulyadi dalam kasus Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa. Menurut satu penyidik KPK, laporan yang masuk dari masyarakat ke KPK mesti ditindaklanjuti dengan serius, termasuk laporan dugaan korupsi Siltap.

Satu penyidik KPK menyatakan hal itu kepada newspurwakarta.com hari ini (5/4) melalui saluran whatsapp. “Kami sudah meminta data tambahan kepada saudara Munawar Cholil sebagai pihak pelapor,” jelasnya.

Munawar Cholil, Ketua KPP telah melaporkan Dedi Mulyadi ke KPK, terkait dugaan korupsi pada kasus Siltap perangkat desa se Purwakarta. Laporan KPP saat itu atas saran dari penyidik KPK yang sempat bertukarpikiran dengan KPP.

Cholil pun pada Juli 2018 telah menyerahkan dokumen lengkap terkait bukti-bukti dugaan korupsi pada kasus ini. “Jadi kita melaporkan kasus ini ke KPK karena pihak KPK menyarankan agar kita membuat laporan ini. Versi KPK dugaan korupsinya terang benderang,” jelasnya.

Cholil menyatakan, pada akhir 2017, hak perangkat desa untuk mendapat gaji, tidak dibayar selama empat bulan. Padahal,”Dana untuk membayarkan ada, karena sudah menjadi Perda,” ujarnya.

Kalau Bupati saat itu tidak punya uang, jelas Cholil, maka mestinya Bupati menyesuaikan anggaran itu pada APBD Perubahan. “Tapi itu tidak dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Jadi uangnya ada, tapi tidak dibayar, lalu ke mana uang-uang itu,” jelasnya.

Hal ini, menurut Cholil, yang menyebabkan dugaan korupsinya begitu mudah dibuktikan. “Kita mesti tahu, aliran uang itu ke mana,” jelasnya.

Sebagai catatan newspurwakarta.com, hingga kini tunggakan Siltap pada 2017 hanya dibayar dua bulan. Sedangkan yang dua bulan dianggap hangus. Kebijakan ini memicu keresahan di kalangan perangkat desa.

Sementara itu, laporan KPP terkait dugaan ini mulai memasuki babak baru. Menurut penyidik KPK itu, semua pihak akan diperiksa. “Karena KPK tidak bisa mengeluarkan SP3, maka proses penyelidikannya mesti hati-hati dan serius,” katanya.

Iwan Torana, tokoh masyarakat Purwakarta pernah menyatakan bahwa meski Siltap sudah dibayar, tapi aspek pidananya tidak hilang. “Publik perlu tahu ke mana aliran dana itu,” jelas Itor yang juga Caleg dari Partai Garuda ini.

Munawar Cholil sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikontak. Pertanyaan yang dikirim melalui sms dan whatsapp belum direspon. R

Sementara itu, sampai berita ini turun Dedi Mulyadi enggan merespon upaya konfirmasi oleh media ini. Pertanyaan yang dikirim melalui sms tidak direspon oleh yang bersangkutan. 

SECURE:https://newspurwakarta.com/kpk-mulai-proses-dugaan-korupsi-dedi-mulyadi-terkait-kasus-siltap/?fbclid=IwAR3iJvJIDuh9vykQjVY62ZmiXv2bbbDhbKdslTrj0s0lCa44I9VzDgViP0w


LIKE SHARE
  • 8.8K
  • 4.3K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    14.6K
    Shares