KPK PERLU MEMERIKSA DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA

LIKE SHARE
  • 21.5K
  • 17.2K
  • 3.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    42K
    Shares

655,007 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. CBA menduga terdapat skandal pada pengadaan 3 megaproyek kapal tanker PT Pertamina. Dugaan ini dipicu atas pelaksanaan yang tidak berjalan sesuai perjanjian kontrak alias mangkrak. Pada Hari Kamis 17 Januari 2019, PT Pertamina menerima kapal tanker pengangkut minyak mentah type General Purpose 17.500 LTDW yang bernama Papandayan. Pengerjaan kapal tanker ini dikerjakan pleh PT Daya Radar Utama (PT DRU).

Demikian dikemukakan Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman di Jakarta belum lama ini seraya menambahkan, PT Daya Radar Utama sebenarnya ditugaskan PT Pertamina untuk mengerjakan tiga kapal tanker. MT Panderman dengan perjanjian kontrak 1 Oktober 2013 senilai USD22.995.000. MT Papandayan perjanjian kontrak 7 Mei 2014 senilai USD22.695.000. yang terakhir adalah MT Pangalengan 7 November 2014 nilai kontrak USD22.595.000. Nilai total kontrak PT DRU sebanyak USSD68.285.000. Dengan nilai kurs rupiah 14 ribu, nilai ini setara dengan 956 miliar rupiah.
Menurutnya, dalam pelaksanaannya, proyek tiga kapal tanker diatas tidak berjalan sesuai perjanjian kontrak alias mangkrak. CBA mencurigai PT Pertamina bersama pemenang proyek mensiasati kondisi ini dengan melakukan beberapa kali perubahan perjanjian kontrak. Ada beberapa hal yang menurut CBA patut untuk diamati.

“Pertama, Sejak proses lelang, ditemukan indikasi permainan. Hal ini terlihat dari persyaratan yang ditentukan oleh PT Pertamina. Dalam dokumen tender No. 17/PPKB/IV/2013 terkait persyaratan lelang proyek MT Panderman, tertuang persyaratan lelang. Yakni, Perusahaan Galangan Kapal dalam negeri yang berdomisili di Indonesia. Namun dalam lelang selanjutnya terkait pengadaan MT Papandayan dan MT Pangalengan dalam dokumen tender No. 35/PPKB/XI/2013, terdapat persyaratan tambahan. Yakni, “Perusahaan Galangan kapal nasional yang lebih dari 50 persen sahamnya dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD”. CBA mencatat, dalam lelang ini, PT DRU kembali memenangkan proyek kapal, bahkan dua sekaligus.

Selanjutnya, adanya perbedaan dan perubahan persyaratan lelang ini. CBA merasa patut mencurigai, perubahan ini untuk mengamankan perusahaan tertentu. Hal ini terlihat dari persyaratan yang dibuat tidak substansial,” kata Koordinator Investigasi CBA.

Jajang menegaskan, Pertamina malah mengabaikan fakta bahwa Konsorsium PT DRU yaitu Nanjing East Star Shipbuilding, Co. Ltd. yang bertanggung jawab dalam menyiapkan ship design, drawing, engineering, construction supervision and commissioning assistance, dan equipment purchase assistance, tidak memiliki pengalaman dalam membangun kapal tanker GP 17.500 LTDW.

Menurut Jajang, akibat dari mangkraknya 3 proyek kapal tanker di atas, PT Pertamina dipastikan menanggung kerugian hingga jutaan dolar. Mirisnya, di tengah-tengah kerugian ini PT Pertamina seolah santai saja. Bahkan untuk menagih denda keterlambatan proyek dari PT DRU sampai tahun 2017 yang mencapai USD3.414.720 tidak serius dilakukan oleh Pertamina.
“CBA mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap tiga proyek kapal tanker PT Pertamina. CBA juga memnta pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut untuk diperiksa, termasuk panitia lelang dan Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati,” tegasnya. (Red)


LIKE SHARE
  • 21.5K
  • 17.2K
  • 3.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    42K
    Shares