MAYORITAS ASN/PNS MENDUKUNG PRABOWO-SANDIAGA UNO

STRATEGIC ASSESSMENT
LIKE SHARE
  • 18.8K
  • 12.3K
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    33.3K
    Shares

312,400 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapi hasil survei Charta Politika soal banyak pegawai negeri sipil (PNS) lebih mendukung pasangan nomor urut 02. Juru Bicara BPN menyebut banyak PNS merasa putus asa karena tidak bisa bekerja sesuai dengan profesionalisme dan idealismenya.

“Saya rasa itu kondisi objektif dari ASN yang setiap hari bekerja. Mayoritas putus asa tidak dapat bekerja sesusi dengan profesionalisme dan idealismenya,” kata Fadlo saat dihubungi merdeka.com, Rabu (6/2).

Faldo menilai banyak PNS merasakan intervensi pemerintah. “Apalagi, banyak kepala daerah mendeklarasikan dukungan pada petahana, dugaan adanya intervensi terhadap mereka sangat masuk akal,” ungkapnya.

Diketahui, teguran Menkominfo Rudiantara kepada anak buahnya saat pemilihan stiker sosialisasi Pilpres 2019, memunculkan polemik sikap politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada calon presiden tertentu. Lembaga Survei Charta Politika pernah merekam dukungan PNS hingga perangkat desa kepada calon presiden 2019.

Hasilnya, PNS pendukung Jokowi mencapai 40,4 persen. Jumlah itu lebih kecil dibanding PNS yang mendukung Prabowo – Sandiaga yakni 44,4 persen. Masih ada 14,9 persen PNS yang belum memberikan dukungan suara untuk kedua calon.
Sementara di lingkungan pegawai desa atau kelurahan, pemilih Jokowi – Ma’ruf hanya 30,8 persen. Sedangkan pegawai desa atau kelurahan yang memilih Prabowo – Sandi mencapai 53,8 persen. Masih ada 15,4 persen pegawai desa dan kelurahan yang belum menentukan sikap politiknya di Pilpres 2019 BPN Soal Banyak PNS Dukung Prabowo: Mayoritas Kecewa Tak Bisa Bekerja Profesional.

Sementara itu, pengamat masalah politik, Airla membenarkan hasil penelitian Charta Politika tersebut, makanya tidak heran jika kemudian pemerintah dibawah Jokowi dalam “merayu” PNS/ASN agar memilihnya kembali dengan meningkatkan gaji mereka di tahun 2019, PPDI akan disamakan dengan gaji ASN golongan II dan direkrutnya pegawai setara PNS/ASN.
“Mayoritas ASN/PNS terutama yang bekerja di instansi berbau “sipil-militer” juga kecewa tidak bisa bekerja secara profesional, karena peluang jabatan ataupun karir yang seharusnya diperebutkan berdasarkan merit system menjadi diperebutkan berdasarkan like and dislike dan jiwa korsa,” tambahnya.

Akhirnya, ujar CEO Cersia ini, para ASN tersebut merasa kesal, karena tiap hari mereka yang melakukan pekerjaan, namun begitu ada kesempatan untuk promosi jabatan “dilewatkan” begitu saja.

“Presiden Jokowi ataupun Prabowo jika memenangkan Pilpres 2019 juga perlu menelaah kembali bahkan kalau dimungkinkan untuk tidak direalisasikan soal rencana “come back dwi fungsi TNI” dengan menempatkan jenderal non job di jabatan-jabatan sipil,” usulnya seraya memberikan contoh, membludaknya jenderal non job diakui atau tidak diakui sebagai kegagalan TNI melakukan reformasi birokrasi internal mereka, buktinya hal tersebut tidak terjadi di tubuh Polri yang berhasil menerjemahkan tugas pokoknya kemudian untuk memperingan pelaksanaan tugas pokok tersebut Polri membentuk BNN, BNPT dan lain-lain (ASN).
.


LIKE SHARE
  • 18.8K
  • 12.3K
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    33.3K
    Shares