Meikarta Bukan Kebanggaan Bangsa Indonesia


STRATEGIC ASSESSMENT

900,075 total views, 2 views today

Oleh:Anja Natula

STRATEGIC ASSESSMENT-“Nah MEIKARTA seperti sarang penyamuan setelah Terkuak yang sekian kali penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap Pejabat Lippo Group (meikarta), Lokasi Meikarta tak semua dari total lahan 360 hektare milik Lippo untuk proyek Meikarta memenuhi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi. Kawasan itu ada yang memang untuk pengembangan kawasan hunian, tetapi ada sebagian lain untuk zona pengembangan kawasan industri.

Dari jumlah itu, Lippo mengajukan izin seluas 140 hektare. Tapi yang lolos untuk izin peruntukan lahan hanya 84 ha.

Dalam brosur iklan—dan ragam promosi lain—Lippo memakai angka 500 ha untuk kawasan apa yang mereka sebut “Kota Baru Meikarta.” bentuk Penipuan yang sudah biasa dilakukan Meikarta.

Luas lahan yang diajukan Lippo Group sejak awal hanya 360 hektare—setara 4,5 kali luas taman monumen nasional (Monas).

“Jadi kalau katanya Meikarta itu (luasnya) 500 hektare, terdiri dari ini dan itu—ini kayak yang saya bilang tadi: penipuan Publik.

Di sisi lain, dengan hanya bermodal izin peruntukan penggunaan tanah seluas 84 ha, Lippo dengan jualan merek “Meikarta” tak bisa langsung menggarap bangunan fisik, baik untuk sentra permukiman maupun bisnis, karena harus mengantongi izin lain, di antaranya, izin lingkungan, lalu lintas, air, limbah, hingga izin konstruksi.

Semua izin ini masih dalam proses evaluasi di tangan Pemkab Bekasi, dan menunggu rekomendasi dari Pemprov Jabar karena proyek ini dianggap “strategis.”

“Sertifikat tanah (keseluruhan) sudah dikuasai, tapi (Lippo) tidak ada de jure(kekuatan hukum) untuk membangun,” meikarta tak seheboh sesui yang diberitakan,mewah dan lain lain,hanya sebuah proyek kamunflase sarat rekayasa tak sesuai fakta yang ada.

Selain luas lahan yang digelembungkan, nama megaproyek “Kota Baru Meikarta” pun banyak jadi perkara.

Lippo Group,  hanya memakai bendera Lippo, bukan secara terang-terangan menyebut “Kota Baru Meikarta”—sebagaimana dalam iklan mereka—saat mengajukan izin peruntukan lahan dan konstruksi.

Pemkab Bekasi sempat kaget saat tahu ada pembangunan proyek bernama Meikarta di daerahnya. Sampai-sampai mereka ditegur oleh Pemprov Jawa Barat.

“Kenapa investasi segitu gedenya Jawa Barat enggak dilaporin? Siapa itu Meikarta?” siapa dibalik meikarta?….
CEO Meikarta Ketut Budi Widjaja mengamini bahwa baru 84 ha yang baru dikantongi untuk izin peruntukan lahan. Namun, ia menepis anggapan bila klaim luas Meikarta sampai 500 hektare—seperti tertera dalam iklan atau brosur—adalah pembohongan publik.

Ketut beralasan, pembangunan Meikarta memang dilakukan bertahap—per blok atau tidak sekaligus—sehingga nanti total luasnya 500 ha.

“Yang kita jual (ke konsumen), kan, yang 84 hektare. Perizinan secara bertahap kita lakukan,” kata Ketut.

Sejak dipasarkan pada 13 Mei 2017 sampai memicu polemik izin dari Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, pemasaran Meikarta tetap lanjut. Padahal sudah ada imbauan untuk menghentikan penjualan.

“Saya mohon hentikan sementara (pemasaran). Jangan takut miskin!” kata Deddy.

Bila mendengar, Deddy barangkali kaget bahwa pemasaran Meikarta hingga peluncuran utama pada 17 Agustus lalu masih terus membuka nomor urut pemesanan untuk unit apartemen. Lippo mengklaim sudah ada 99.300 antrean pemesan. Bila dikonversi dalam bentuk menara, dengan rata-rata satu menara ada 500 unit, konsumen Meikarta sudah memesan 200 menara.

Respons gila-gilaan konsumen ini boleh jadi karena kelihaian Lippo di bawah komando James Riady—putra Mochtar Riady—yang jorjoran menjual megaproyek tersebut.

Kawasan Meikarta—yang diproyeksikan menelan investasi Rp278 triliun—dijual dengan klaim “kota mandiri”, yang akan dipenuhi ragam akses sehingga bisa memudahkan dan menguntungkan investasi para penghuninya kelak.

Jual kecap itu seperti bakal ada monorel, kereta ringan alias light rapid transit (LRT), kereta cepat Jakarta-Bandungjalan tol layang Jakarta-Cikampek, Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, dan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang.

Pihak Lippo Group juga tak bermoral melakukan tindakan tercela dengan cara melakukan suap terhadap pejabat Negara yang selayaknya dihukum berat,KPK Siap Periksa Lippo Group Terkait Suap Meikarta perusahaan ini kebal Hukum orang2nya karena kejadian seperti ini bukan hal yang baru, Jejak Sindoro Bersaudara di Pusaran Kasus Korupsi KPK orang ini layak di lebeli pekerjaannya selain bos lippo group juga pekerjaannya menyuap dan korupsi (memalukan).

Proses meikarta membebaskan tanah Masyarakat apakah sesuai aturan dan dibayar bukan dirampas dari masyarakat Proyek Meikarta, Masih Ada Tanah Belum Dibebaskan Ini contoh sebagian kecil tanah masyarakat tidak dibayar,apa namanya yang pantas perampas tanah masyarakat?……diyakini masih banyak permasalahan di meikarta bukan hanya masalah ijin saja.

Masyarakat tentunya berharap grombolan Meikarta ini di lakukan pemeriksaan ulang semua aspek setelah kejadian korupsi berjamaah (OTT KPK ),dan hebatnya Meikarta sama aja menipu Pejabat Negara seperti ke Pak Luhut Soal Suap Meikarta, Luhut: Mereka Bilang Izin Sudah Beres.Pemerintah harusnya mengkaji ulang dari awal proses dan semua yang terkait meikarta karena dampak yang dilakukan meikarta tidak menguntungkan bangsa Indonesia justru banyak merugikan Cerita Miris Meikarta: Pekerja Tak Dibayar hingga Kampung Terjepit, proyek ratusan triliun tak bayar gaji sangat memalukan.

Gaji Pekerja Meikarta Belum Dibayar, Obon Tabroni: Gimana Mau Bangun Kota dan Apartemen?