Meikarta Tersandung Kasus Hukum di KPK, Kinerja Keuangan LPKR Terancam


STRATEGIC ASSESSMENT

725,436 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT- Kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi dan Meikarta berpotensi membuat kondisi keuangan PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) makin sulit. Pasalnya, kasus ini berpotensi mengganggu penjualan properti perseroan.

Potensi kesulitan keuangan tersebut, sudah disampaikan Moody’s Investor Service beberapa waktu lalu dengan menurunkan LPKR dari B2 menjadi B3 dengan outlook negatif.

Bersamaan dengan itu, Moody’s juga menurunkan peringkat obligasi senior tanpa jaminan yang diterbitkan oleh Theta Capital Pte. Ltd., yang merupakan anak usaha LPKR dengan rating yang sama.

Wakil Presiden dan Analis Senior Moody Jacintha Poh mengatakan penurunan rating ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan pelemahan arus kas perusahaan dalam 12-18 bulan ke depan. Hal tersebut akan berdampak pada kemampuan perusahaan untuk membayarkan utang-utangnya.

“Penurunan peringkat mencerminkan ekspektasi kami bahwa arus kas operasi Lippo Karawaci di level perusahaan induk akan melemah lebih lanjut dalam 12-18 bulan ke depan, sehingga kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya akan bergantung pada kemampuan penjualannya,” tulis Jacintha dalam risetnya, Rabu (19/9).

Lembaga rating internasional ini memperkirakan bahwa likuiditas perusahaan hanya akan cukup untuk menutupi kebutuhan kasnya hingga September 2019, mengingat pengeluaran perusahaan akan sangat tinggi pada 2018 mencapai Rp 1,1 triliun dan Rp 1,3 triliun pada 2019.

Selain itu, arus kas perusahaan milik Grup Lippo ini, diperkirakan akan negatif sebagai perusahaan induk. Penyebabnya antara lain karena penjualan yang lesu, penurunan biaya manajemen aset dari penjualan Bowsprit Capital Corporation yang menjadi pengelola First REIT Limited.

Selain itu, penurunan arus kas dividen dari perusahaan investasi real estat yang terdaftar di Singapura karena berkurangnya saham dalam First REIT dan dividen yang lebih rendah dari Lippo Malls Indonesia Retail Trust dan biaya bunga yang lebih tinggi atas utang dolar akibat dari melemahnya rupiah Indonesia terhadap dolar AS dan tingginya biaya utang.

Dengan demikian, kemungkinan terjadinya resiko keuangan pada perusahaan ini akan lebih tinggi karena tingginya nila utang yang akan jatuh tempo pada 2018 dan 2019.

Sementara itu, outlook negatif mencerminkan ketidakpastian seputar pelaksanaan penjualan aset Lippo Karawaci, yang dapat mengakibatkan memburuknya likuiditas perusahaan induk selama 12-18 bulan ke depan.

Mengingat prospek negatif, peringkat Lippo Karawaci tidak mungkin ditingkatkan dalam 12-18 bulan ke depan. Prospek tidak akan kembali stabil selama kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang bergantung pada kemampuanuntuk melakukan penjualan aset.

Di sisi lain, peringkat dapat diturunkan lebih lanjut jika arus kas operasional terus memburuk di tingkat perusahaan induk dan mengakibatkan melemahnya likuiditas Lippo Karawaci. Situasi ini bisa timbul jika perusahaan gagal untuk mengeksekusi penjualan aset lebih lanjut setidaknya Rp 2 triliun selama enam bulan ke depan.

Peringkat obligasi senior tanpa jaminan Lippo Karawaci juga dapat diturunkan jika utang terjadi pada anak perusahaannya.

Pada awal tahun peringkat LPKR juga diturunkannya oleh lembaga pemeringkat Fitch Ratings. Minggu lalu, Fitch menurunkan peringkat jangka panjang perusahaan menjadi B+, dari yang sebelumnya BB-.

Keputusan LPKR untuk melakukan divestasi saham yang besar dari proyek unggulan Meikarta, yang dimiliki perusahaan melalui 54% kepemilikan terhadap anak perusahaannya, PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK). Keputusan ini dinilai akan menurunkan arus kas (cash flow) secara signifikan yang didapat dari penjualan properti.

Megaproyek Meikarta merupakan milik PT Mahkota Sentosa Utama yang merupakan anak usaha dari LPCK. Kepemilikan LPCK atas PT Mahkota Sentosa Utama mencapai 100%. LPKR sendiri memiliki saham LPCK sebanyak 54%.

Seperti dilansir dari detikcom, Senin (15/10/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan OTT terkait proyek Meikarta. “Ya,” ujar Basaria kepada detikcom, Senin (15/10/2018).

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.

Selain itu, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Seperti dilansir dari detikcom, Senin (15/10/2018) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta. Ada 10 orang yang diamankan dalam OTT KPK.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat pemkab Bekasi yang ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima total duit Rp 7 miliar dari pihak pemberi. Duit itu merupakan bagian dari commitment fee fase pertama Rp 13 miliar.

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan membenarkan OTT terkait proyek Meikarta. “Ya,” ujar Basaria kepada detikcom, Senin (15/10/2018).

Selain itu, KPK juga menangkap Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro. Billy ditangkap setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.

Kasus inilah yang berpotensi mengganggu penjualan proyek Meikarta. Jika target penjualan tidak tercapai dalam enam bulan kedepan, bukan tidak mungkin perseroan akan mengalami kesulitan keuangan., bukan tidak mungkin perseroan akan mengalami kesulitan keuangan.