MENDAGRI PERLU BATALKAN JENDRAL POLISI JADI PLT GUBERNUR


STRATEGIC ASSESSMEMT

187 total views, 1 views today

 

STRATEGIC ASSESSMENT-Rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang akan mengangkat dua nama Perwira Polri (Pati) untuk mengisi Penjabat Gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara dianggap tidak berdasar.

Kali ini giliran Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra yang angkat bicara tentang hal itu.

Dengan nada sinis, ia pun menyatakan bahwa kebijakan ini akan pupus di tengah jalan jika ada pihak yang mengajukan gugatan untuk melakukan penafsiran kembali terhadap pasal dalam UU Kepolisian yang berkaitan dengan hal ini kepada Mahkamah Konstitusi.

“Kalau MK mengatakan tidak bisa, menurut saya sih dari pada ricuh di belakangnya, malu kalah di MK, sebaiknya enggak usah lah,” kata Yusril di Jakarta belum lama ini.

Dalam Pasal 28 ayat 1 UU Kepolisian disebutkan bahwa polisi harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis di tanah air.

Masih dalam undang-undang yang sama, dalam Pasal 28 ayat 3 pun disebutkan jika polisi tidak dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian sebelum mundur atau pensiun dari korps Bhayangkara itu.

Menurut Yusril, dua hal di atas sudah sangat jelas menegaskan bahwa rencana Tjahjo tidak akan lolos sekalipun diadakan penafsiran ulang pasal tersebut oleh MK.Lebih jauh, Yusril melihat persoalan tersebut rentan memicu polemik dari sisi politik maupun hukum. Sebab, publik pasti menilai negatif jika Kemendari menyeret Polri untuk menjadi penjabat gubernur.(Airla)

1 Comment

  1. Tahun ini adalah tahun politik, oleh sebab itu semua tindakan dari fihak manapun mudah ditafsirkan mengandung kepeningan poltik. Langkah Golkar yang mengangkat seorang Purn TNI menjadi SEkjen Golkar, dinilai sebagai upaya Golkar menarikkembali keluarga TNI kedalam kubu Golkar, Juga kebijaksanaan Presiden mengagkat Jendral TNI Purn Agum Gumilar sebagai

    angota WANTM, dan kebijaksanaan Presiden Jokokowi mengangkat Letjen TNI (Purn) Muldoko menjadi Sekreataris Presiden telah ditafsirkan sebagai upaya Presiden Jokowi mnarik keluarga TNI kdalam jajaran pendukug Presiden Jokowi. Kini ada upaya Mendagri yang selin politisi PDI-P juga tentu pendukungh Presiden Jokowi berusaha menarik POLRI kedalamjajaran yang dalammasa Orde Baru disebut KORPRI. Bagaimana derngan TNI,TNI jelas selain berada dibawah komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi TNI, juga Panglima TNI sekarang adalah bekas
    SEkretaris Presiden Jokowi sehigga kedekatan politiknya tidak diragukan lagi. Megapa TNI tiba-tiba menari perhatian dilihat dari asdpek politik. Tentu bukan karena dunia politik tertarik
    kembali kepada Dwi Fungsi TNI, tetapi khususnya sejak tampilnya Panglima TNI Jederal Gatot Nurmantyo yang dianggap dekat dengan golongan poltik tetentu nampaknya orang mulai sadar
    TNI sebenarnya adalah gudang kader Pimpinan Nasional disamping Partai Politik, yang
    justeru akhir-akhir ini kehabisan kader yang menonjol yang dapat ditampilkan memipin negeri
    ini. Disambut hanghatnya mantan Pangkostrad sebagai Calon GUb SUMUT, dan dipuja pujinya
    Mayjen TNI Purn Soedrajat oleh PKS, GERINDRA dan PAN sebagai Calon Gub Jawa Barat
    yang terpelajar, sopan, mengerti terhadap Tugasnya dan orang Sunda, nampakna orang mula
    i ingat akan TNI yang jelas jiwanya ditempa dengasn Sapta Marga dan Sumpah Perajurit
    sehingga kualitas kepemimpinanya benar-benar dapat dipercaya. Demikian pula POLRI sebaga
    i alat negara Penegak Hukum juga sudah tentu adalah ndividu-indiidu yang taat kepada Sumpah
    jabatannya. sehingga kalau deawas ini ada kebijaksanaan Mendagri yang akan mengangkat beberapa Pejabat POLRI sebagiPlt Gubernur yagakankosong dicurigasebagai langhkah politik sudah tentu tidak salah. Khusus di POLRI ada kebijaksanaan seorang anggota POLRI yang mencoba berkarier di lembaga Negara Sipil misalnya anggota FDPR atau Pejabat Eksekutif tetapi gagal bisa kembalilagike POLRI, maka jangan salahkan kalau ada Parpol yang akan megangkat seorang tokoh POLRI didaerah sebagai calonnya, tyoh kalau gagal mereka bisa kembalidenganaman di POLRI lagi.
    Singakt cerita, itu Mendagri janganhanya mikirmeperkuat partainya fikirkanlah pembinaan Politik Negara ini agar tertib dan mempunyai sistem ketata negaraan yang mantap. Jangan hanya berfikir sebagai Politisi dari mana ia berasal.

Comments are closed.