MENDESAK ASN, TNI DAN POLRI UNTUK NETRAL DALAM PEMILU 2019 Oleh : Gerakan Mahasiswa Pengawal Pemilu

LIKE SHARE
  • 17.8K
  • 5.1K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24.3K
    Shares

167,954 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Pesta demokrasi pada pemilu 2019 akan segera memasuki fase puncaknya. Keterlibatan seluruh elemen untuk mensukseskan pemilu ini akan sangat di perlukan agar hasil dari kontestasi pemilu sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan. Bukan sesuai dengan kepentingan salah satu pihak saja. Karenanya, semua unsur penyelenggara dan pelaksana keamanan negara tidak hanya harus netral tapi juga harus tidak boleh nampak tidak netral.

Sebagai kewajiban bagi TNI, POLRI menjaga kondusifitas dan keamanan pemilu dengan mengedepankan netralitas guna menjaga kedaulatan rakyat dalam menentukan hak suaranya. Netralitas TNI sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 disebutkan prajurit TNI dilarang terlibat dalam politik praktis. Aturan serupa bagi Polri juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Pada pasal 28 disebutkan Polri bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Oleh karena itu, kami dari Gerakan Mahasiswa Pengawal Pemilu guna menjaga kualitas demokrasi Indonesia menyatakan sikap sebagai berikut : pertama, mengecam segala bentuk penyelewengan hak yang dilakukan ASN, TNI dan Polri dalam keterlibatan di kontestasi Pemilu 2019. Kedua, menuntut netralitas ASN, TNI dan Polri sesuai aturan yang berlaku dalam Pemilu dan bersifat mutlak. Ketiga, meminta Kapolri untuk mencabut jabatan anggota Polri yang terbukti terlibat dalam politik praktis dalam Pemilu 2019 ini. Keempat, mendesak KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti segala berita/laporan dugaan terkait pelanggaran netralitas ASN,POLRI,TNI di Pemilu dan mengusut tuntas (Red).


LIKE SHARE
  • 17.8K
  • 5.1K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24.3K
    Shares