Oknum Lippo Group (meikarta) dan Bupati bekasi adalah perusak tatanan Hukum Di indonesia


STRATEGIC ASSESSMENT

939,071 total views, 2 views today

OLEH:ANJA NATULA

STRATEGIC ASSESSMENT- Salut dan apresiasi terhadap KPK yang berhasil dan menangkap manusia tak beradab dan merusak moral,merusak tatanan hukum Indonesia,dan “KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018),kekuatan apa dibelakang Meikarta dan kenapa Meikarta Kebal Hukum?…tapi sayangnya sekarang Pemdapun sebagai Imam jamaaf korupsi(ikut melanggar dan Merusak Tatanan Hukum)

Tanpa Izin, Megaproyek Meikarta Bisa Dipidanakan Pemda

Ini sangat Mengejutkan Semua Pihak Proyek  MEIKARTA yang dikerjakan Lippo Group Tersebut selalu menjadi polemik yang tak sedap dan sering sekali melakukan pelanggaran Hukum.Meikarta menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu Tujuan,OTT di bekasi terkait proyek meikarta,mari kita awasi proses jamaah yang tak beretika ini dan termasuk meikarta info yang dapat dipercaya masih beroprasi walau banyak pelanggaran Hukum.

Penetapan tersangka ini terkait dugaan tindak pidanan korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Berikut orang-orang yang ditetapkan sebagai tersangka

– Tersangka diduga pemberi

Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group)

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

– Tersangka pihak diduga penerima

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP

Laode menyebut Bupati Bekasi dkk menerima duit dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaetn Bekasi.

“Diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliarmelalui beberapa kepala dinas pada April, Mei, Juni 2018.

Harus disebut seperti apa manusia2 yang tak beradab dan tak beretika,menghalalkan segala cara,mereka sepertinya tidak berfikir apa resikonya melakukan pelanggatan Hukum baik Pihak Lippo Group atau Bupati Bekasi,Hina sekali bupati ini harga dirinya terjual hanya karena suap ( memalukan),ternyata bupati ini memang kerjaannya korupsi berjamaah dengan anak buahnya,KPK Didesak Tangkap Bupati Bekasi.

Bos Lippo Billy ternyata sudah sebagai pekerjaan atau orupsi atau melakukan tindak pidana adalah suatu pekerjaan dan tidak pernah kapok dia,Bos Lippo Billy Tersangka Suap Meikarta Pernah Divonis Kasus Korupsi dan ternyata dia sampai kejadian ini rame atau tersangkanya yang lain ditangkap KPK dia masih dalam pencarian KPK alias Buron