PELIBATAN MILITER DALAM PENANGGULANGAN TERORISME Oleh : Okta Panca Sumeli

LIKE SHARE
  • 4.6K
  • 2.2K
  • 87
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6.9K
    Shares

198,849 total views, 1 views today

1. Latar Belakang
STRATEGIC ASSESSMENT-Terorisme sebagai bentuk extra ordinary cnme lelas menebarkan ancaman terhadap keamanan nasional dan kepentingan nasional (national interest), sehingga penanggulangan terorisme tidak bisa dipandang sebelah mata dan juga bukan merupakan “wilayah khusus” organisasi badan atau lembaga tertentu saja. Kalau bangsa ini sudah sepakat terorisme adalah musuh bersama, maka pemberantasan dan penanggulangan teronsme harus dilakukan bersama-sama.

Meskipun set-sel anggota janngan teroris berhasil dilumpuhkan dan ditangkap bukan berarti aktivitas jaringan kelompok teroris mengalami kelemahan. Kekuatan ketompok teroris masih perlu diwaspadai terutama sebelum, selama dan sesudah ldul Fitri 1432 Hijriah ini, karena kelompok teroris masih terus aktif melakukan kegiatan pelatihan dan konsolidasi.

Perkembangan aksi terorisme mengindikasikan bahwa sangat mungkin di masa mendatang aksi terorisme berpotensi menggunakan persenjataan biologi maupun kimia dan bahkan persenjataan nuklir mengingat ketersediaan dan perdagangan teknologi, persenjataan biologi dan kimia. serta bahan nuklir cenderung makin sulit dikontrol sepenuhnya. Selain itu, aksi terorisme yang melibatkan warga negara Indonesia dengan didukung kekuatan asing juga menunjukkan bahwa terorisme di Indonesia masih merupakan bahaya laten.

Namun, persoalannya adalah betapapun kita menghadapi bahaya teror yang laten dan amat serius, sebenamya platform kita dalam rangka menghadapinya tidaklah ideal. Jika dikatakan kita berperang melawan teror, maka modalitas yang diperlihatkan oleh negara untuk itu sebenamya amat tidak seimbang. Kebijakan sama sekali tidak mencukupi, apabila sumber daya yang telah dikeluarkan.

Padahal, kekuatan teroris yang semakin membesar dengan kemampuan berperang mereka yang semakin kompleks bahkan menggunakan senjata kimia berbahaya, membuat penanganan terorisme harus melibatkan militer, dimana hal ini sudah dilakukan di berbagai negara serta mempunyai dasar legitimasinya secara internasional.

Penggunaan militer dalam kondisi tertentu, dapat dibenarkan dibawah Piagam PBB Pasal 51. Pasalini memungkinkan negara-negara mempunyai hak untuk mempertahankan diri dalam menghadapi serangan bersenjata. Oleh karenanya, apabila teroris menggunakan serangan bersenjata, maka tiap pemerintahan dapat menggunakan kekuatan militer sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari serangan. Meskipun demikian, penggunaan militer tidak bisa sendirian, harus juga diikuti dengan intelijen yang akurat, kerjasama dengan polisi dan aparat untuk memperoleh akses peradilan, tindakan konkrit untuk mencegah teroris pada senjata konvensional dan senjata pemusnah massal, sanksi yang tegas terhadap pelaku terorisme, membongkar jarlngan. pendanaan teroris dan sebagainya. Oleh sebab itu, menjadi kesalahan besar. manakala ‘policy primacy atau ujung tombak pemberantasan terorisme ada di pundak kepolisian tetap’ dengan cara memarjinalkan militer.

Pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sejauh ini memang masih menimbulkan kontroversi yang masih cukup panjang, hal ini disebabkan, karena publik masih trauma terhadap kinerja TNI di masa lalu yang sering dianggap memiliki agenda politik. Publik juga bisa saja trauma terhadap TNI, karena ada oknumnya yang terlibat dalam pemboman gedung BEJ beberapa tahun yang lalu atau publik bisa saja curiga karena ada indikasi penggunaan TNT (Tri Nitro Toluena) dalam berbagai pemboman Natal beberapa tahun lalu. yang oleh berbagai kalangan dianggap hanya diproduksi oleh instansi tertentu (dalam hal ini tuduhannya ke TNI) implikasinya, ada spontanitas masyarakat dalam mengungkap pemboman malam Natal beberapa tahun lalu (1999), yang lebih didasarkan pada kecurigaan ‘keterlibatan’ TNI ataupun oknumnya, sehingga secara institusional TNI dianggap akan mempersulit upaya pengungkapannya.

Bagaimanapun juga, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme ke depan akan sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain: perlu adanya aturan khusus terkait masalah ini, adanya ketegasan dari pemerintah, adanya persepsi yang sama dan meluas di tengah masyarakat bahwa ‘terorisme adalah musuh bersama” dimana hal ini penting karena dalam politik ada adagium persepsi lebih penting daripada fakta itu sendiri (perception is more important than facts itself), dan Iast but not least tergantung dari membaik atau memburuknya hubungan civil society-militer ke depan.

Apabila terorisme hanya dipandang dalam kacamata militer tentu hanya merupakan pendekatan jangka pendek dan belum tentu efektif dalam istilah strategis atau kebijakan politik, sehingga penggunaan militer harus benar-benar sebagai last resort dan terbatas pada pembatasan dalam koridor hukum internasional dan tidak bertabrakan atau melanggar prinsip-prinsip yang sudah secara luas diterima dalam sistem intemasional dan nasional.

2. Militer dan Terorisme

Melibatkan militer atau TNI dalam agenda “perang melawan terorisrne” sebenarnya bukan wacana baru, karena dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah disebutkan ‘mengatasi aksi terorisme’ sebagai salah satu tugas pokok TNI. Namun, alangkah baiknya apabila kita turut memperhatikan konstelasi intemasional sebagai latar memposisikan TNI dalam kasus ini.
Bukan menjadi rahasia umum, bahwa isu terorisme yang marak sekarang, pertama kali diusung oleh AS pasca serangan 11 September 2001. Sejak saat itu, Presiden George Bush Jr, telah membagi dunia ke dalam dua kubu : berada di “blok perang melawan terorisme’ bersamanya atau tidak. yang berarti menjadi musuh AS. Negara adidaya ini harus menciptakan musuh baru untuk dihadapi bersama setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai ambruknya Uni Soviet.

Dengan diimbuhi ‘perang antar peradaban Barat versus Islam’, maka Indonesia menjadi salah satu negara penting untuk dirangkul AS dan sekutunya. Sejalah dengan rencana ini, pihak AS atau negara sekutu Barat lainnya, rela mengucurkan anggaran dalam jumlah besar kepada Pemerintah Indonesia untuk melancarkan perang melawan terorisme.

Sampai sejauh ini, masih terjadi kontroversi terhadap pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme. Kontroversi tersebut dipicu oleh seberapa besar dan berbahayanya ancaman terorisme sekarang ini, sehingga perlu melibatkan militer? apakah institusi kepolisian sudah tidak mampu menanggulanginya? kalau pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme dilaksanakan, bagaimana dampaknya terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM berat? Setidaknya pertanyaan-pertanyaan diatas yang selama ini merghiasi wacana terkait pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme.

Menurut Adrianus E Meliala, PhD, pengerahan TNI atau militer hanya boleh dilakukan dalam situasi khusus dimana kepolisian tidak mampu lagi menangani dan terdapat perintah dari pimpinan tertinggi TNI yakni presiden Masalahnya sekarang ini adalah Polri terus memperkuat diri, juga terdapat situasi dimana konteks peralihan wewenang dari kepolisian kepada militer sesungguhnya belum jelas benar. Oleh karena itu, walau bosan berlatih, bisa dibayangkan bahwa operasi sesungguhnya dari Kopassus dan lain-lain itu, kemungkinan tidak akan pemah terjadi.

Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dan deteksi dini serta cegah dini terorisme yang dilakukan BIN (Badan intelijen Negara) selama ini sudah berjalan dengan baik, namun tampaknya hasil penanggulangan terorisme akan jauh semakin baik jika pihak TNI dilibatkan dalam kegiatan dan operasi ini.

Menurut mantan Menteri Pertahanan Rl dan juga mantan Dekan Fisip Universitas Indonesia, Prof DR. Juwono Sudarsano, ujung tombak keamanan nasional tetap di tangan aparat penegak hukum, namun nantinya dengan adanya Undang- Undang Keamanan Nasional akan semakin jelas peran Polri dan TNI dalam menghadapi ancaman keamanan nasional, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi teror dan mengancam eksistensi negara, diminta atau tidak secara otomatis TNI akan terlibat.
Senada dengan pemyataan Juwono tersebut, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Irjen Pol Pum Ansyaad Mbai rnenyatakan, TNI memiliki peran besar dalam penanganan terorisme. dimana hal ini hampir terjadi di setiap negara dengan melibatkan aparat militemya dalam penanggulangan terorisme.

Untuk menghadapi aksi-aksi terorisme yang luas lingkup kegiatannya, mutlak harus dilibatkan, digunakan, didaya gunakan semua kekuatan nasional dan kemampuan nasional secara proporsional secara terintegrasikan.

Jadi untuk menghadapi aksi terorisme yang mempunyai ciri tidak bisa dibatasi besar, kecilnya dan tidak bisa diatur luas dan sempitnya sasaran serta tidak dapat dikalkulasi besar kecilnya bidang yang diserang dan korban yang bisa terjadi, maka penggunaan seluruh sarana dan upaya secara menyeluruh, terpadu dan terintegrasikan seperti disebut mutlak perlu dilakukan secara proporsional.

Dengan demikian penggunaan sescara total kekuatan dan kemampuan yang dimiliki Polri, TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan kekuatan dan kemampuan nasional termasuk Intelijen, teritorial dan ketertiban masyarakat bahkan kekuatan dan kemampuan yang ada pada pemerintahan sipil adalah mutlak, sekali lagi mutlak. namun demikian harus terintegrasikan, terpadukan dan secara proporsional. Supaya segala upaya merupakan upaya yang terpadu, terintegrasikan dan proporsional tentu harus ada sistemnya, ada organisasai dan ada aturannya.

Hal-hal inilah dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan kalangan civil society sama sekali dilupakan dan tidak menjadi unsur yang dipertimbangkan, semua kelompok menentang dan di pihak lain bertahan hanya dari sudut urgensi, lupa bahwa urgensi dalam yang menabrak aturan-aturan yang ada dimungkinkan apabila situasi sangat darurat, tetapi ada prosedur, sistem dan aturannya.

Meskipun demikian, keikutsertaan TNI dalam menanggulangi bahaya terorisme tertu tidak terus menerus tetapi sesuai dengan perkiraan ancaman seperti terorisme yang terjadi di Mumbai, India, di Ryadh Arab Saudi atau pembajakan di Somalia dll. Oleh karena itu, peranan intelijen juga penting. Kebijaksanaan mengikutsertakan TNI dalam penanggulangan terorisme juga sebagai payung kerjasama pendidikan dan latihan khusus TNI dengan Densus 88, karena masing-masing mempunyai keahllan yang berbeda, tetapi sering saling memerlukan.

Menurut Paul Wilkinson, penggunaan militer dalam pemberantasan terorisme atau kegiatan kriminal dikhawatirkan akan banyak terjadi pelanggaran seperti genosida, pembersihan etnis, pembunuhan besar-besaran (masacre), pemerkosaan massal (mass rape) dan kekerasan (torture). Meskipun demikian, dalam beberapa jenis peperangan, maka pelibatan militer mutlak diperlukan seperti civil wars (perang sipil), perang etnis dan suku, perang berdasarkan agama dan insurgensi pemberontakan.
Masih menurut Wilkinson, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian sebelum militer dilibatkan dalam operasi pemberantasan terorisme antara lain : pertama, dalam beberapa kasus penyerangan terhadap kelompok teroris adalah sulit, sehingga diperlukan informasi intelijen yang akurat. Kedua, penyerangan militer dapat menyulut konflik yang meluas (wider conflict), dimana hal ini akan menimbulkan biaya yang mahal (wider costs). Ketiga, penyerangan dengan militer dapat mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil, dimana hal ini bisa menimbulkan opini dan simpati internasional.
Indonesia tidak dapat meniru penanganan terorisme dalam bentuk perang-perangan seperti yang dikehendaki AS dan sekutunya. Negeri seperti Indonesia seharusnya mempunyai resep dan pola sendiri untuk menghadapi potensi terorisme yang bersembunyi dibalik fundamentalisme agama tanpa harus lewat kekerasan.

3. Pelajaran dari negara lain

Terkait dengan pelibatan militer dalam penanggulangan terorisme, ternyata sudah menjadi “tradisi” di berbagai negara, seperti di Rusia dimana pada tahun 1998 secara resmi mengadopsi peraturan federal “on Combating Terrorism” yang menjadi pilar utama penanggulangan teror di Rusia. Peraturan menempatkan Federal Security Service dan Ministry of Internal Affair sebagai dua agensi yang bertanggung jawab dalam menanggulangi teror. Unit pasukan ini beranggotakan tentara dari berbagai satuan sebagai unit misalnya, pasukan elit Spetsnatz (Alpha, Vega dan ODON), Vityaz, Vympel maupun prajurit reguler dan pasukan khusus kepolisian (OMON).

Di Jerman, sejak tahun 1970 menyerahkan masalah anti terorisme pada GSG 9 Bundespolizei. Mereka juga mengirimkan pasukan elit yang baru dibentuk tahun 1996 KSK untuk berlaga dalam perang melawan terorisme di Afganistan dan Pakistan.
Di Amerika Serikat, Presiden Bush pada tahun 2001 mengeluarkan hukum publik no 107-40 atau yang lebih dikenal sebagai Military Force Authorization. Penyerahan fungsi anti teror kepada militer dalam konteks kontra terorisme pasca peristiwa 911. AS mengerahkan pasukan militer dalam operasi melumpuhkan jaringan Al Qaeda di Afganistan dan Iraq sejak 2002. Proses eksekusi pimpinan Al Qaeda, Osama bin Laden pun dilakukan oleh seorang personil Navy Seal dan sampai saat ini AS masih menempatkan sejumlah anggota pasukannya di Iraq.

Di Inggris, memiliki sebuah badan yang khusus menangani masalah terorisme yakni Office for Security and Counter Terrorism (OSCT), kemudian menjadi Joint Terrorism Analyst Centre (JTAC), yang merupakan kecabangan dari Home Office. Tujuan utama dari pembentukan OSCT ialah untuk melindungi masyarakat dari ancaman terorisme dengan melakukan kerjasama dan mengembangkan strategi kontra terorisme Inggris Raya yang dikenal dengan nama CONTEST.

Penggunaan militer Inggris dalam pemberantasan terorisme berdasarkan kepada loyalitas dan instruksi yang dikeluarkan oleh institusi sipil.

Di Australia, penanggulangan terorisme melibatkan berbagai institusi, mulai dari institusi intelijen yang dikoordinasi Office of National Assessment (ONA), sebuah lembaga yang bemaung di dalam Departemen Perdana Menteri, Australian Defence Force, Australian Federal Police, sampai ke kalangan ilmuwan fisika, kimia dan ilmu-ilmu sosial.

Meskipun demikian, ada beberapa kasus di beberapa negara yang pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme telah menimbulkan “tragedi” tersendiri seperti operasi militer Rusia dalam rangka memberantas pemberontak Chechnya, tentara Bosnia Serbia yang menumpas milisi Bosnia yang dinilai telah banyak melanggar HAM, demokrasi dan penegakkan hukum.
Selain itu, penggunaan militer oleh Junta Militer di Argentina selama periode 1970 sampai 1980-an dikenal dengan istilah “Perang Kotor atau The Dirty War” terutama dalam rangka menghadapi elemen kelompok kiri di Argentina, dimana dampaknya banyak aktivis buruh, dosen dan sejumlah kalangan yang terlibat dalam kelompok kiri dijebloskan ke penjara, disiksa bahkan ada yang dibunuh.

Sementara itu, peranan militer dalam pemberantasan terorisme di lraq selama periode tahun 2003 sampai tahun 2005, temyata dilaksanakan bukan semata-mata untuk pemberantasan terorisme, namun terkait dengan penguasaan minyak dan keinginan AS dan sekutunya membentuk pemerintahan boneka di Iraq pasca Saddam Hussein.

Hal ini didasarkan kepada hasil penyelidikan bahwa tidak ada kaitan antara Saddam Hussein dengan Al Qaeda ataupun dengan Osama bin Laden dalam merencanakan penyerangan 11 September 2001. Meskipun demikian, ada benarnya jika Saddam Hussein memberikan fasilitas dan “safe haven” bagi kelompok teroris dan pemberontak organisasi Abu Nidal yang selama ini memberikan bantuan dana dan fasilitas bagi pelaku bom bunuh diri dari Palestina dengan sasaran menyerang fasilitas dan orang Israel, dimana organisasi Abu Nidalini ada hubungannya dengan Al Qaeda.

Menurut Paul Wilkinson, penggunaan militer dalam pemberantasan terorisme atau international crime organization harus menjadi last resort, ketika institusi sipil sudah tidak mampu untuk menanganinya atau militer diperlukan untuk tugas-tugas khusus sesuai dengan kemampuan mereka. Perompakan,penyanderaan penumpang pesawat terbang, penyelundupan narkoba dan senjata bisa ditanggulangi dengan melibatkan militer, namun untuk kejahatan seperti fraud atau kejahatan, pemerasan atau racketeering, pencucian uang atau moneylaundering dll tidak perlu melibatkan militer. Meskipun demikian, gelibatan militer tetap harus dibawah pengawasan dan kewenangan otoritas sipil.

Penanganan terorisme sudah bukan saatnya lagi dipegang penuh oleh Polri. Mengingat, spektrum penanganan terorisme yang belakangan ini kian marak memerlukan keterlibatan aparat penegak hukum lainnya. Menurut pengamat hukum Andri W. Kusuma, Randangan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memang perlu segera disahkan. Ia pun mendukung revisi undang-undang tersebut. Perlunya revisi undang-undang itu lantaran penanganan teroris sudah melampaui porsi Polri sebagai penegak hukum, dan bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai kitab suci penanganan tindak pidana termasuk terorisme.

Revisi tersebut, sambungnya, tak perlu dianggap memperluas kewenangan Polri, namun harus dipandang sebagai upaya mengembalikan fungsi Korp Bhayangkara sebagai penegak hukum.

“Saat ini saja, oknum-oknum Polri sering sekali melakukan bukan saja abuse of power, tetapi execive power karena dia yang menangkap, melidik dan menilai sendiri secara subjektif alat-alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup. Dan Polri pula yang melakukan penyidikan sampai melakukan perampasan nyawa, harta benda dan penahanan,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sudah mengakomodir keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Revisi tersebut sudah sesuai dengan surat terbuka Panglima TNI kepada Pansus pada Januari lalu mengenai keinginan TNI dilibatkan dalam penanganan aksi teror. “Ya itu masuk seperti yang saya sampaikan pada surat terbuka saya,” kata Panglima usai rapat kerja pembahasan RUU Terorisme pada Kamis (24/5/2018) malam.

Hadi mengatakan TNI bisa terlibat langsung, ‎meski dalam definisi terorisme tidak dicantumkan gangguan keamanan negara, melainkan gangguan keamanan saja. Menurutnya gangguan keamanan yang dimaksud dalam definisi terorisme tersebut termasuk gangguan keamanan negara yang mana TNI dapat terlibat untuk menanganinya.

“Konsiderannya sudah masuk di dalamnya itu adalah untuk keamanan negara, sudah ada. Nanti dalam penjabarannya di dalam peraturan presiden akan kita detailkan lagi di sana,” katanya.

Menurut Panglima dalam revisi yang baru saja rampung, TNI lebih leluasa untuk turun langsung dalam penanggulangan terorisme. Untuk mekanisme pelibatan TNI sendiri, nantinya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres).

4. Hubungan civil society-militer ke depan

Pelibatan militer dan intelijen dalam pemberantasan terorisme, sebenamya sampai saat ini masih ditentang atau beberapa kelompok civil society khususnya beberapa NGO yang bergerak di bidang HAM.

Masih saja ada beberapa aktivis LSM seperti dari Imparsial yang menolak pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme, seperti dikemukakan Poengky Indarti. Direktur Eksekutif Imparsial pada 27 Juli 2011 menyatakan, Imparsial menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan teroris harus mengacu pada pasaf 7 ayat 3 UU TNI No. 34/2004 dimana dalam menjalankan tugas militer selain perang untuk menanggulangi terorisme harus didasarkan pada keputusan politik tertinggi. Bagi kami. militer tidak akan menjamin keseimbangan dalam penegakan hukum justru ini upaya untuk menarik kembali militer ke sosial politik seperti masa Orba. Jadi kami menolak keterlibatan TNI dalam ranah sipil sebab melanggar kebebasan berekpresi dalam masyarakat sipil.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial, Al A’raf menyatakan, untuk masa sekarang aksi teroris masih bisa di selesaikan oleh pihak kepolisian, kecuali menyangkut masalah teroris laut dan udara perlu bantuan TNI. Dalam konteks hari ini militer lebih perlu dilakukan latihan-latihan anti teror untuk menghadapi teroris apabila polisi sudah tidak mampu menangani teroris. Jangan menurunkan kapabilitas dari militer sebagai alat pertahanan negara dan akan menarik kembali TNI untuk terlibat dengan sosial politik. Untuk saat ini intelijen militer harus lebih berfungsi pada peran pasif. TNI boleh melakukan aksi terorisme, namun lebih pada wilayah laut dan bila benar terlibat harus ada keputusan otoritas politik tertinggi.

Menurut David Raja Marpaung, MDef, selama dirinya hampir 4 tahun bekerja di Kompas (2005-2008), survey yang dilakukan selalu menunjukkan rasa kecemasan akan militer dan intelijen bertindak seperti orde baru. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pimpinan seperti kasus Munir masih membuat masyarakat takut hingga saat kini.

Menurut pendapat penulis, pemyataan yang disampaikan oleh kedua aktivis Imparsial tersebut terkesan mengesankan akan “meminimalisir” peranan militer (TNI) maupun intelijen (BIN) dalam penanggulangan dan pemberantasan terorisme, dengan berbagai dalil atau alasan yang sepertinya masuk akal dan ilmiah, namun sejatinya juga kurang ilmiah dan tidak masuk akal. Pertama, disebabkan karena sudah tidak ada pikiran negatif apapun di berbagai kalangan masyarakat. bahwa militer dan intelijen akan berani bertindak seperti zaman Orde Baru ataupun menjadi alat penguasa, setidaknya karena sekarang ini zamannya penegakkan hukum dan HAM, bahkan sudah ada UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). sehingga hanya oknum intelijen dan oknum militer yang gegabah saja yang berani melanggarnya. Kedua, sudah tidak ada niatan dari bangsa ini secara keseluruhan untuk kembali melibatkan militer (TNI) dan intelijen (BIN) dalam ranah politik praktis, dimana niatan tersebut salah satunya diejawantahkan dengan diajukannya dan dibahasnya RUU Kamnas dan UU Intelijen.

Terhadap pernyataan penulis diatas, David Raja Marpaung menimpali yaitu memang benar ada UU yang berusaha memberi ruang bagi publik untuk mengontrol atau menekan aparat, namun sesungguhnya walaupun sudah ada undang-undangnya, namun mekanismenya tidak disediakan. Ibaratnya menyediakan setrika tanpa listrik. Misal, bagaimana masyarakat bisa mengaudit dana intelijen yang begitu besar untuk operasionalnya. Atau membuka kebijakan-kebijakan intelijen, kemudian ditelaah apakah untuk kepentingan oligarki atau benar-benar untuk masyarakat. Memang Imparsial merupakan LSM yang banyak didanai Asing untuk kepentingan Demokrasi dan HAM yang merugikan negara Indonesia.

Bagaimanapun juga, militer di era reformasi ini sering menjadi kontroversi, sebenamya merupakan bagian dari suatu negara yang bersifat anatomis. Artinya militer mutlak ada dan diperlukan dalam suatu negara.

Dari tinjauan profesionalisme militer sendiri, komitmen untuk bertindak sub ordinatif terhadap negara juga dinyatakan secara eksplisit. Aspek tanggung jawab mengisyaratkan militer untuk mengabdikan profesinya bagi kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa militer sekalipun mutlak bersikap subordinatif terhadap negara atau rakyat.

Menurut mantan Kepala BIN, Jenderal Purn DR. AM Hendripriyono, SE, MBA, ada tiga aspek utama dalam profesionalisme militer yaitu pertama, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan management of violence. Kedua, responsibility atau komitmen untuk mengabdikan profesinya bagi kepentingan umum. Ketiga, corporateness atau komitmen untuk bekerjasama membantu suatu tujuan.

Hubungan sipil dengan militer sangat fluktuatif dan sangat situasional. Bilveer Singh melihat spektrum interaksi sipil-militer sangat bervariasi, mulai dari dominasi sipil terhadap militer, dominasi militer terhadap sipil, sampai dengan interaksi yang saling menguntungkan diantara keduanya, sehingga menghasilkan sinergi yang positif bagi kepentingan nasional.

Sementara itu, menurut Morris Janowitz, mengidentifikasi lima jenis hubungan sipil militer, mulai dari authoritarian-personal control, authoritarian-mass party control, democratic-competitive, civil-military coalition sampai dengan military oligarchy.
Perlu digarisbawahi dalam menempatkan hubungan sipil-militer secara proporsional adalah bahwa ekspertise militer bersifat subordinatif, namun juga independen terhadap keputusan publik. Sekalipun kedua premis tersebut bisa sejalan maupun bertentangan, keduanya mutlak dipertimbangkan sebelum suatu keputusan diambil oleh militer. Militer mutlak subordinatif terhadap political wisdom otoritas sipil. namun militer pun harus independen dalam melihat kualitas, legalitas. dan moralitas dari keputusan-keputusan politik tersebut.

Menurut penulis, jika ada hubungan yang baik dan demokratis antara militer dengan kelompok civil society. maka keterlibatan militer dalam pemberantasan terorisme tidak akan memunculkan kontroversi yang berkepanjangan, kecuali jika ada anasir-anasir dalam kelompok civil society yang sudah menjadi komprador asing atau kepanjangan kepentingan asing yang tidak menginginkan Indonesia stabil dan berkembang maju. Kelompok seperti ini yang biasanya didanai oleh asing adalah “teroris sebenarya”.

Oleh sebab itu beberapa aktivis di Kontras, Imparsial dan lain-lain jangan secara gampangan bicara menentang pelibatan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI AD, TNI AD dan TNI AU disamping Polri dalam menghadapi terorisme di Indonesia dengan pagi-pagi menuduh melanggar HAM Pelibatan, penggunaan dan pengintegrasian semua kekuatan dan kemampuan yang ada di Polri, di TNIAD, di TNI AL, TNI AU bahkan dilingkungan Pemerintah Daerah dll untuk menghadapi terorisme harus dilakukan, namun harus diatur tata cara, tanggung jawab, sistem dan organisasinya Mereka harus sadar bahwa NKRI adalah sebuah negara hukum bukan sebuah gang yang bisa berbuat semau- maunya.

5. Kesimpulan dan Saran

Menghadapi dan memerangi terorisme bagi Indonesia harus dijalankan sesuai dengan agenda dan tujuan nasional, sehingga terorisme itu tidak mengganggu pencapaian tujuan national interest ke depan Oleh karena itu, dalam rangka memerangi terorisme, maka Indonesia tidak boleh menari diatas “genderang yang ditabuh pihak lainnya”, sehingga konsep counter terrorism mutlak harus dikonsep ulang agar lebih komprehensif dan sophisticated.

Kalau Amerika Serikat dalam memerangi terorisme banyak melibatkan tentaranya, disebabkan karena sudah ada keputusan politik dengan menyatakan “war on terror” Penggunaan kata-kata ‘war’ sudah pasti mereferensikan militer sebagai garda terdepan pemberantasan terorisme. termasuk dengan pre emptive strike yang ditunjukkan oleh Navy Seal dalam penyerbuan rumah Osama bin Laden di Abbottabad, Pakistan ataupun pemboman yang dilakukan oleh pihak AS terhadap 10 mobil rombongan Presiden Libya Moammar Khadafi yang menyebabkan akhimya Khadafi tertangkap dan “ditembak mati’ oleh oposisi Khadafl yang tergabung dalam NTC.

Sementara itu, penanggulangan terorisme di Indonesia dinyatakan dengan kebijakan politik yang menyatakan bahwa terorisme adalah extra ordinary crimes. Kata-kata “crimes” disini jelas menekankan bahwa law enforcement lebih dikedepankan dalam memberantas terorisme di Indonesia, sehingga kepolisian menjadi ujung tombak pemberantasan terorisme. Meskipun demikian, Presiden SBY tetap menginginkan agar militer dilibatkan dalam pemberantasan terorisme, agar negara ini tidak kalah dengan aksi-aksi kelompok teroris. “TNI dengan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang harus mendukung Polri untuk menanggulangi aksi-aksi terorisme,” ujar SBY.

Pelibatan militer dalam pemberantasan terorisme memang “tidak tertutup sama sekali”, hanya saja bentuk dan jenis aksi teror yang diperbolehkan untuk melibatkan militer antara lain, perompakan, penyanderaan penumpang pesawat terbang, penyelundupan narkoba dan senjata bisa ditanggulangi dengan melibatkan militer, namun untuk kejahatan seperti fraud atau kejahatan, pemerasan atau racketeering, pencucian uang atau money laundering dll tidak perlu melibatkan militer.
Terkait dengan permasalahan yang ditulis dalam paper ini, maka penulis memberikan saran antara lain :
a. Pengintegrasian semua kekuatan dan kemampuan nasional untuk menghadapi terorisme di Indonesia adalah hal yang mutlak, karena sebenamya ada satu upaya yang selama ini dalam menghadapi terorisme belum dilakukan dengan intensif, yaitu mengefektifkan prinsip-prinsip Internal Security.

b. Internal Security yang perlu diintensifkan dan diefektifkan tersebut salah satu intinya adalah kerjasama antar semua unsur yang mempunyai kekuatan dan kemampuan menciptakan sistem keamanan lingkungan, sehingga dapat dideteksi dan dapat ditangkal upaya-upaya pihak luar melakukan infiltrasi kedalam sesuatu obyek yang penting. Hal-hal seperti ini juga dapat diatur caranya, sistemnya dan organisasinya, sehingga kekhawatiran terjadinya pelanggaran HAM, pelanggaran hak-hak sipil dan lain-lainnya dapat dicegah.

c. Semua pihak yang terpelajar dan mengaku bagian dari kelompok intelektual harus paham bahwa khusus UU Intelijen yang mengandung masalah-masalah sensitif tersebut tidak serta merta setelah disahkan bisa digunakan. Pemerintah harus terlebih dahulu membuat dan disahkan Peraturan Pemerintah, juklap, juknis dan protap tata cara penggunaan UU Intelijen.

*) Penulis adalah alumnus Universitas Gunadharma, Jakarta. Pemerhati Polkam.


LIKE SHARE
  • 4.6K
  • 2.2K
  • 87
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6.9K
    Shares