PENTINGNYA MENGOPTIMALKAN KUALITAS PROGRAM SOSIAL DI INDONESIA Oleh : International NGO Forum on Indonesian Development

LIKE SHARE
  • 4.1K
  • 2.3K
  • 332
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6.7K
    Shares

55,928 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup warga, salah satunya dengan menyediakan beragam program sosial. Harapannya program-program sosial tersebut tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan, namun juga memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dihadapi warga.
Tentunya penting untuk melihat sejauh mana kinerja dan capaian program sosial. Pertama, agar publik mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak program sosial terhadap warga. Kedua, sebagai masukan dan pijakan bagi pemerintah untuk meingkatkan ragam dan kualitas program sosial pemerintah ke depannya.

Berdasar pemikiran tersebut, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) berinisiatif untuk melakukan pemantauan dan penilaian program sosial melalui survei persepsi warga mengenai kualitas program sosial pemerintah melalui inisiatif Indeks Barometer Sosial (IBS) yang telah dilakukan sejak tahun 2014.

Survei pemantauan persepsi ini muncul dari kesadaran bahwa selama ini pemantauan terhadap program sosial yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan indikator objektif yang berasal dari pemerintah. Kami mau menawarkan semacam alternatif penilaian lain dari sisi warga. Selama ini yang melakukan evaluasi atau penilaian program sosial selalu dari pemerintah, terutama karena indikator yang objektif itu punya kecenderungan menggeneralisasi atau menyamaratakan kondisi warga.
Penelitian ini menggunakan konsep keadilan distributif dan prosedural. Hasil ini bukan untuk menyerang atau mendukung pemerintah, tetapi untuk melengkapi informasi mengenai kualitas pencapaian program sosial dari pemerintah. Metode penelitian ini adalah multistage random sampling dengan 2.040 responden di 34 provinsi.

Secara keseluruhan, hasil survei penilaian warga terhadap kualitas program sosial pemerintah di tahun 2018 adalah 6,6 atau masuk kategori ‘cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial’. Hasil ini lebih tinggi daripada indeks tahun 2017 yang sebesar 6,2 dan tahun 2016 sebesar 5,8.

Masih ada beberapa catatan, contohnya dari segi kecepatan proses pelayananyang masih lambat. Oleh karena itu Harus ada terobosan mekanisme dan prosedur dalam penyaluran bantuan sosial. Ada ketidaksesuaian desain dengan praktik penyaluran bantuan di lapangan, terutama soal pekerjaan.

Untuk mengatasinya, INFID memberikan beberapa rekomendasi antara lain melakukan audit pelaksanaan program sosial oleh tim independen, analisis kebutuhan program sosial terkait dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), perbaikan mekanisme dan prosedur perolehan bantuan, dan standarisasi pelaksanaan program sosial.

Survei ini penting untuk dibedah dan digali lebih lanjut, terutama pada program-program yang dinilai warga tidak terlalu dibutuhkan karena kemungkinan ada masalah dalam hal sosialisasi. Masalah kurangnya sosialisasi menurutnya ini bisa menimbulkan berbagai persoalan. Ia mencontohkan di bidang kesehatan reproduksi, masalah kurangnya sosialisasi menimbulkan banyak remaja tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan reproduksi karena khawatir mendapatkan stigma.
Pentingnya menyinkronkan data antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, data yang tidak akurat dapat menyebabkan program menjadi salah sasaran. Selain itu, masyarakat yang merasa mampu tetapi mendapatkan bantuan karena salah data, harus ada kesadaran dan gerakan untuk mengembalikan bantuan sosial yang bukan haknya.

Survei ini ada karena INFID ingin memastikan suara publik sampai ke pembuat kebijakan. Ini adalah roh dari riset ini. Ini kenapa yang diambil adalah pendapat warga sebagai beneficiaries atau rights holders layanan sosial. Ini adalah kontribusi INFID kepada pembuat kebijakan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi warga.

INFID berharap ada respons yang sistematis dari pemerintah sebagaimana yang direkomendasikan INFID seperti adanya standarisasi dan audit yang independen terhadap program sosial pemerintah. Di samping itu, ke depannya diharapkan akan ada kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan tinjauan lebih lanjut untuk menjawab ekspektasi perluasan dan pendalaman terhadap pemantauan program sosial (Red).


LIKE SHARE
  • 4.1K
  • 2.3K
  • 332
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    6.7K
    Shares