PEOPLE POWER DAN MEMBEDAKAN CAPRES JOKOWI DAN PRESIDEN JOKOWI SEBAGAI PRESIDEN YANG SAH

Foto hanya ilustrasi bukan sebuah gambaran sebenarnya.
LIKE SHARE
  • 21.3K
  • 15.8K
  • 2.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    39.4K
    Shares

322,069 total views, 1 views today

Oleh:AN DAVOS

*)The writer is political analyst.

STRATEGIC ASSESSMENT- UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum sebagai dasar Hukum namun banyak kalangan merasa ketakutan dengan namanya people Power.

Mari cermati People power itu Jelas tujuannya melawan ketidak adilan dan jelas bukan melawan Presiden yang sah yaitu Presiden Jokowi-JK.

Harus dipisahkan mana presiden Jokowi sebagai Simbol Negara dengan Capres Jokowi sebagai kontestan Capres dalam Pilpres 2019 ini,yang jelas Bisa di tidak oleh Polri sebagai penegak Hukum kalau people Power tersebut niatnya untuk menjatuhkan Presiden Jokowi.

Dari beberapa kejadian kegiatan masa selama ini tidak pernah melakukan pengepungan Istana Presiden dan semua hanya di lakukan di kantor penyelenggara pemilu saja,jadi jangan ada ketakutan people power untuk menjatuhkan presiden yang sah.

Memang banyak argumen yang menyatakan people power melanggar dan ada juga yang berpendapat sah2 saja sebatas hanya gerakan masa tanpa ada kerusuhan dan atau radikal sehingga mengganggu system keamanan Nasional.

Semua mendukung apa yang disampaikan Kalpori pun mencontohkan soal seruan people power yang diduga berisi ajakan menggulingkan pemerintahan yang sah. Ia mengingatkan agar penyampaian pendapat tetap mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan. Tak hanya itu, Kapolri pun mengingatkan bila ada niat menjatuhkan pemerintah lewat people power, hal tersebut bisa dikategorikan sebagai tindakan makar.

“Kalau seandainya ada ajakan untuk pakai people power, itu mobilisasi umum untuk melakukan penyampaian pendapat harus melalui mekanisme ini. Kalau tidak menggunakan mekanisme ini, apalagi kalau ada bahasa akan menjatuhkan pemerintah, itu Pasal 107 KUHP (makar). Jelas,” jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5).

DI negara Manapun menjatuhkan Pemerintah atau Presiden yang sah jelas tidak dibenarkan sama sekali,namun sekali lagi kalau people power hanya menuntut ketidak adilan ya jelasnya tidak ada masalah dan sudah dijamin sesuai UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum .

Ada asap ada api itu peribahasa umum,dan memang harus disikapi oleh semua pemangku Negara Ini untuk bersikap tak perlu menggunakan politik tipu muslihat untuk mengelabuhi rakyatnya sendiri.

Namun demikian kalau people power hanya menyampaikan protes atas tidak adilnya apa yang terjadi saat ini jelas pendapat umum tidak ada yang dilanggar,sah2 saja kenapa perlu ditakutkan.

Mari kita rajut kembali kebinekaan yang mendarah daging di Negara Ini demi anak cucu Kita kedepan.


LIKE SHARE
  • 21.3K
  • 15.8K
  • 2.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    39.4K
    Shares