PEOPLE POWER,MAKAR DAN PENGERTIANNYA.

Foto ini sebuah Kudeta disudan dimana oposisi didukung angkatan bersenjata yang melakukan pergantian Rezim yang sah "MAKAR KUDETA"
LIKE SHARE
  • 21.3K
  • 14.3K
  • 4.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    40K
    Shares

312,452 total views, 1 views today

Oleh:AIR

*)The writer is political analyst.

STRATEGIC ASSESSMENT-People power pertama kali terjadi di Filipina pada tahun 1986. Gerakan ini mengacu pada revolusi sosial damai sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun.

Protes itu berawal saat Corazon Aquino, istri pemimpin oposisi Benigno Aquino, Jr, meluncurkan kampanye anti kekerasan untuk menggulingkan Marcos. Mengutip dari Amazine (25/4/2019), Aquino melancarkan protes sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Marcos pada pemilihan presiden tahun 1986.

People power dikenang sebagai perlawanan damai yang ditandai dengan demonstrasi jalanan setiap hari yang terutama diadakan di Epifanio de los Santos Avenue (EDSA). Peristiwa ini juga dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Sebagian orang juga percaya bahwa beberapa demonstrasi di negara lain yang juga sukses (termasuk Indonesia) mengacu pada revolusi people power di Filipina.

Namun menurut Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Sandi Andre Rosiade angkat suara terkait pernyataan politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais soal gerakanpeople power.

Menurutnya, pernyataan tersebut bukan dimaksudkan dengan gerakkan massa dan menggunakan kekerasan. Ia menegaskan pihaknya akan menyikap kecurangan Pemilu dengan menggunakan cara konstitusional.

Lanjutnya, ia mengatakan gerakan people power itu berwujud memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menjalankan demokrasi yang sehat.  

“People power mengajak dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melaksanakan demokrasi yang sehat, demokrasi terarah,” katanya.

Sambungnya, “Inilah people power yang dimaksud Pak Amien Rais, yang dimaksud oleh BPN Prabowo–Sandiaga sangat jauh dari tudingan people power merusak-merusak demokrasi atau cara-cara yang tidak konstitusional.” tambahnya.

Dalam demokrasi modern, kekuasaan rakyat dijalankan oleh wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Demikian juga di Indonesia, bahkan dalam Pancasila juga ada satu sila yang mencerminkan demokrasi yaitu sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”

Inilah sebenarnya people power atau kekuatan rakyat dalam demokrasi. Rakyat menggunakan hak suaranya dalam pemilu untuk memilih wakil atau bahkan seorang pemimpin daerah dan negara seperti presiden.

Tetapi memang ketika demokrasi tidak terwujud dan sebuah negara dipimpin oleh pemimpin yang cenderung otoriter atau bahkan bisa disebut diktator. Rakyat bisa saja turun ke jalan untuk menuntut pemimpin tersebut untuk turun.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, gerakan People Power yang hanya menyampaikan aspirasi bukan merupakan makar.

Menurut dia, undang-undang menjamin hak bagi masyarakat yang melakukan unjuk rasa. Mereka tetap diperbolehkan menyatakan aspirasinya di depan publik asal tidak melanggar hukum.

Mabes Polri menegaskan jika tidak puas dengan hasil Pemilu 2019, sebaiknya tidak perlu turun ke jalan. Aksi yang kerap dilabeli people power itu bisa diganti dengan langkah konstitusional.

“Untuk menyalurkan ketidakpuasan hasil pemilu atas dugaan kecurangan dapat melalui jalur-jalur konstitusional, jadi tidak perlu people power,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Dedi Prasetyo saat dihubungi Beritasatu.comSenin (13/5/2019).

Jelasnya People Power yang sekarang itu terjadi hanya mengerahan masa ke penyelenggara Pemilu untuk memprotes dugaan kecurangan Pilpres dan bukan menggulingkan Presiden yang sah dalam Hal ini Presiden Jokowi.

MAKAR-KUDETA:

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makar punya beberapa arti: 1 akal busuk; tipu muslihat; 2 perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya; 3 perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.

Lebih jauh, makar diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai kejatahan terhadap keamanan negara, terutama di pasal 104, 107 dan 108, dengan ancaman hukuman mati. Pasal-pasal ini mengatur pidana kejahatan terhadap presiden dan wakilnya, dan juga ancaman pidana terhadap para penggerak makar.

Bunyi pasal 104: Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Bunyi pasal 107:
(1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Pasal 108

(1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;

2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

Sedangkan pengertian kudeta menurut KBBI adalah: perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa.

Berbeda Pendapat Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen membantah akan melakukan makar seperti yang dilaporkan kepada polisi. Dia menyebut apa yang dirinya lakukan hanya memberikan pendapat di muka umum.

Kivlan mengatakan kebebasan berpendapat sudah diperjuangkan sejak tahun 1998. Dia menyinggung era Presiden BJ Habibie yang menurutnya telah membuat Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Kebebasan Berpendapat.

“Jadi merdeka untuk memberikan pendapat bukan merdeka untuk mendirikan negara,” ujarnya sebelum diperiksa di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (13/5).

Lebih lanjut Kivlan mengatakan tidak memiliki keinginan menggulingkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo. Selain itu ia membantah menyebut ‘pasukan’ dalam pidatonya.

“Saya tidak makar. Saya tidak punya senjata, saya tidak punya pengikut, pasukan. Saya tidak punya niat untuk mendirikan negara sendiri, pemerintahan sendiri, nasional yang baru pengganti jokowi, tidak ada,” tuturnya. 

Jadi Makar yang rame2 dituduhkan itu berbeda sekali karena mereka kepung KPU BAWASLU hanya menyampaikan pendapat ada hal2 yang memang ingin disuarakan jelasnya normal2 saja bahasa kerennya demo saja dan bukan makar,dan semua sepakat demo itu bukan menggulingkan Pemerintah yang sah.

Kalau Makar  bahkan Kudeta itu kan harus didukung dengan persenjataan dan ada satuan TNI yang ikut serta bergabung dengan lengkap persenjataannya dan ternag2ngan Ingin mengganti rezim atau Presiden nah ini sudah pasti masuk dalam katagori “MAKAR ATAU KUDETA”

 

 

 


LIKE SHARE
  • 21.3K
  • 14.3K
  • 4.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    40K
    Shares