PERANG HASIL SURVEI, MEMBUKA MATA PEMILIH

LIKE SHARE
  • 11.2K
  • 8.8K
  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    22.1K
    Shares

189,219 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Precision Public Policy Polling (PPPP) Amerika, melakukan survei untuk mengetahui elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2019.

PPPP melakukan survei pada 22 Maret sampai 4 April 2019 terhadap 3.032 responden dari 800.091 TPS di 499 kabupaten/kota di 34 Provinsi. Responden merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih dalam pemilihan 2019 dan juga untuk distribusi media umum.

Survei ini dilakukan dengan mewawancarai responden yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan melalui telepon menggunakan profesional-staf peneliti survei terlatih (agen langsung) dari pusat panggilan telepon PPPP di Jakarta.

Proses jajak pendapat ini dimonitor secara ketat untuk memastikan sampel representatif dari pemilih terdaftar di pemilih KPU tercapai berdasarkan partai, geografi, jenis kelamin, usia dan demografi lainnya.

Adapaun margin of error untuk ukuran sampel sebanyak 3.032 adalah kurang lebih 1,78 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam surveinya, PPPP mengajukan pertanyaan kepada responden: Jika pemilihan presiden digelar hari siapa yang anda pilih?
Hasilnya, pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meraih 51 persen suara, unggul atas paslon 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang dipilih 36 persen responden. Sementara 13 persen resonden menjawab belum memutuskan pilihan.

Dari 13 persen yang belum memutuskan untuk memilih, ketika ditanyakan kembali siapa yang dipilih nanti, maka jawaban nya sebanyak 3 persen memilih Jokowi-Ma’ruf dan 4 persen memilih Prabowo-Sandi. Sisanya 6 persen tetap tidak memutuskan untuk memilih.

“Dengan demikian, dapat kita simpulkan dari jajak pendapat ini, Prabowo-Sandi akan memenangkan pemilihan presiden dengan tingkat keterpilihan sebesar 55 persen, dan Jokowi-Ma’ruf hanya mendapatkan suara 39 persen,” kata Director of Operations of PPPP Amerika, Jokovic Martinez dalam siaran persnya, Senin (7/4/2019).

Sebagai informasi, Precision Public Policy Polling (PPP) memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun dalam menciptakan dan menumbuhkan bisnis serta minat aktif dalam politik dan kebijakan publik di Asia.

Pada tahun 2013, PPPP menyadari kampanye dan organisasi advokasi sering mengalokasikan sejumlah besar dana untuk penelitian survei yang dapat dihabiskan lebih baik untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, dan bahwa harga penelitian survei membuat organisasi yang lebih kecil tidak menikmati manfaat mengukur opini publik.

Menanggapi ketidakefisienan dalam survei kebijakan publik, Polling Kebijakan Publik Presisi dibentuk untuk mengukur dan melacak opini publik dengan cara yang terjangkau.

PPPP menggunakan teknologi Interactive Voice Response (IVR) dan survei online dan panggilan langsung ke telepon seluler jika sesuai untuk melakukan polling dengan cepat, hemat biaya, dan akurat pada berbagai masalah.

Sejak 2013 PPPP telah melakukan survei untuk politisi dan organisasi politik, serikat pekerja, konsultan, dan bisnis (https://babe.topbuzz.com/a/6677664280566825473?app_id=1124&gid=6677664280566825473&impr_id=6677716469024901378&language=id&region=id&user_id=6639314299747090434&c=wa&language=id).

Sementara itu, hasil survei yang dilakukan Nurjaman Center atau NCID menunjukkan sebanyak 58,23% responden akan memilih Prabowo-Sandiaga dalam Pemilu 2019, sedangkan yang memilih Jokowi-Ma’ruf Amin hanya 40,03%, dan responden yang belum menentukan pilihan sebesar 1,74%.

“Ada faktor pendorong migrasi pemilih dari undecided voters ke Prabowo-Sandiaga di bulan Maret yaitu viral polisi jadi juru kampanye 01;viral polisi melarang konser Ahmad Dhani di Surabaya;Viral Rp 18 Milyar APBD Jateng untuk “apel kebangsaan”;Viral kampanye Prabowo dengan ribuan massa;Ketum PPP Romy sahabat Jokowi di OTT KPK;Persepsi menang total Prabowo di debat ke-4,” ujar NCID dalam surveinya.

Sedangkan, pengamat politik An Davos mengatakan, terjadinya “perang survei” jelas akan membuka mata pemilih terkait kredibilitas lembaga survei. “Lembaga survei yang hasil surveinya salah, pasti akan mengalami kemerosotan dan tidak akan dipercaya oleh publik maupun konsumen survei. Lembaga survei harusnya netral dan bukan menjadi pelacur intelektual untuk memenangkan salah satu Paslon dengan pelaksanaan surveinya dibiayai lembaga atau oknum tertentu,”ujarnya (Red).


LIKE SHARE
  • 11.2K
  • 8.8K
  • 2.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    22.1K
    Shares