PETUGAS PEMILU YANG MENINGGAL DUNIA DI LUAR RUMAH SAKIT PERLU DIOTOPSI

LIKE SHARE
  • 12.3K
  • 8.9K
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    23.5K
    Shares

221,414 total views, 6 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Dengan adanya angka kematian dan pesakitan yang setiap hari bertambah, kami melaksanakan audit medis, dengan indikator yang diperlukan saja. Untuk yang meninggal di dalam rumah sakit, kami lakukan audit kematian. Kalau yang meninggal di luar rumah sakit, kami sepakat dilakukan otopsi korban.

Demikian dikemukakan Tri Hesti Widiastuti dalam diskusi bertema “Membedah Persoalan Sebab Kematian Mendadak Petugas Pemilu dari Perspektif Keilmuan”, yang diselenggarakan oleh IDI di Jakarta (13/5/2019) seraya menambahkan, kondisi terakhir 12 Mei 2019, ada 17 provinsi yang masuk, yaitu sebanyak 445 dinyatakan meninggal dan sebanyak 10.007 sakit, dari 17 provinsi yang masuk. Kelompok umur tertinggi yang mengalami kematian yaitu umur 50 s.d 59 tahun.

“Penyakitnya, jantung, stroke dan kecelakaan lalu lintas. Yang terbanyak meninggal adalah yang meninggal di luar rumah sakit. Kejadian meninggalnya tidak ada yang terjadi pada 17 April, melainkan sekitar tanggal 20 s.d 25 April 2019,” ujar Direktur Kesehatan Rujukan Kemenkes seraya menegaskan, sudah membentuk satgas yang mendata dan memberikan pelayanan kesehatan.

Sementara itu, Dr. Zubairi Djoerban mengatakan, penyebab meninggalnya 533 petugas Pemilu adalah murni masalah kesehatan. Menurut WHO, kematian mendadak adalah kematian yang terjadi kurang dari 24 jam, yang tidak ditemukan penyebabnya.

“Kematian ini bukan karena pembunuhan atau kecelakaan, karena tidak ditemukan tanda-tanda penyakit. Investigasi kematian mendadak, perlu dilakukan, apakah ada bukti tindakan kekerasan. Otopsi juga menjadi penting untuk dilakukan.

Kami menginginkan Pemilu yang akan datang lebih baik. Perlu ada koordinasi antara Kemenkes, Kepolisian, KPU, dan rumah sakit- rumah sakit,” ujar ahli penyakit dalam ini.

Sedangkan, Dr. Ade Firmansyah Sugiharto mengatakan, otopsi itu adalah pemeriksaan luar dan dalam. Otopsi dilakukan untuk mencari kebenaran penyebab kematian. Bukti yang disampaikan oleh dunia kedokteran harus benar-benar meyakinkan mengenai penyebab kematian.

“Apakah keluarga boleh meminta dilakukannya otopsi? Boleh. Otopsi juga jangan dianggap sebagai dewa. Seolah-olah dengan sudah melakukan otopsi terjawab sudah, tidak juga. Tidak semua otopsi yang dilakukan, ditemukan penyebab kematian,” ujar Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

Aidil Fitriciada mengatakan, ada 500 lebih anggota KPPS yang meninggal untuk pekerjaan yang sama. Tujuan bernegara kita adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Artinya negara bertugas melindungi bangsa Indonesia termasuk melindungi petugas KPPS kita.

“Hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun. Pemenuhan hak asasi manusia adalah tugas dan tanggung jawab negara, terutama Pemerintah dalam hal ini Presiden,” ujar anggota Komisi Yudisial (Red).


LIKE SHARE
  • 12.3K
  • 8.9K
  • 2.2K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    23.5K
    Shares