PRABOWO-SANDI WALAU PUNYA BUKTI KECURANGAN SETINGGI GUNUNG HIMALAYA TIDAK MENJADI JAMINAN MENANG KALAU GUGAT DI MK

LIKE SHARE
  • 30.9K
  • 21.2K
  • 7.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    59.5K
    Shares

787,983 total views, 1 views today

Oleh:Air

*)The writer is political analyst.

STRATEGIC ASSESSMENT– Mengacu Pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) Hamdan Zoelva mengatakan, dalam menggugat perkara hasil pemilu di MK, banyaknya bukti bukanlah menjadi faktor kunci untuk memenangkan gugatan, melainkan relevansi dan signifikansi bukti yang mampu mengubah hasil pemilu.

“Menang atau kalah itu bukan banyak-banyakan bukti, melainkan buktinya itu relevan atau enggak. Mau berapa banyak bukti pun kalau enggak relevan yang enggak akan dibaca,” ujar Hamdan dalam diskusi bertajuk “Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu Serentak Tahun 2019” di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2019).Hamdan Zoelva: Banyaknya Bukti Kecurangan Bukan Faktor Menang di MK.

Relevansi Ini susah digambarkan maknyanya yang tau Hanya Tuhan dan yang bersangkutan saja karena semua tau MK ini siapa dan siapa yang gaji dan katanya independen tapi semua juga tau semua main kepentingan,nah ini yang diragukan prabowo-sandi karena MK bukan independen lagi jadi product Hukum MK diragukan independensinya.

Peluang Prabowo-sandi memang sulit melawan system yang sudah tercipta sekarang apalagi MK sudah menjelaskan bahwa jangan harap punya banyak bukti bisa menang gugatan di MK,apalagi penggugat bukan rezim yang berkuasa hanya mimpi untuk menang gugatan.

Anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo-Sandiaga, Fadli Zon menyebut bahwa BPN tidak akan membawa berbagai permasalahan pemilu yang mereka temukan ke MK. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2014, MK tidak efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang kubu Prabowo bawa.

Ketika itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa. “Kemungkinan besar BPN tidak akan menempuh jalan Mahkamah Konstitusi karena pada 2014 kami sudah mengikuti jalur itu dan kami melihat bahwa Mahkamah Konstitusi itu useless dalam persoalan pilpres,” kata Fadli di kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Rabu 15/5/2019). Fadli menyebut, sebagian anggota MK merupakan orang-orang politik sehingga tidak bisa diandalkan independensinya dalam menyelesaikan kasus pemilu ini.

“Tidak ada gunanya itu MK karena pada waktu itu maraton sidang-sidang, tapi buktinya pun tidak ada yang dibuka, bahkan sudah dilegalisir, sudah pakai meterai,” ucap Fadli tentang pengalaman Pemilu 2014. “Sudah, buang-buang waktu itu yang namanya MK dalam urusan pilpres, apalagi orang-orangnya itu berpolitik semua. Mungkin tidak semua, lah, tapi sebagian,” tuturnya.

Prabowo-sandi dan pendukungnya sudah punya itung2ngan apa yang terjadi kalau menempuh ke MK walau punya bukti kecurangan pilpres setinggi gunung Himalaya pastinya 1 Triliun % dikalahkan apalagi MK mengacu metode relevansi dan bukan banyaknya Bukti sebagai dasar merubah kemenangan salah satu Capres.

UU MK kedepan harus di revisi agar bisa memenui aspek semua pihak baik penggugat atau yang digugat agar tidak merugikan semua Pihak.

Relevansi …………………….? pertanyaan yang sulit digambarkan kalau MK bermain di kepentingan.


LIKE SHARE
  • 30.9K
  • 21.2K
  • 7.3K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    59.5K
    Shares