RAPOT MERAH JOKOWI Oleh : Pergerakan BEM Se-Jabodetabeka-Banten

LIKE SHARE
  • 12.2K
  • 6.9K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19.5K
    Shares

232,237 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Di tengah hangatnya suhu politik para elit dalam kontestasi pemilihan presiden 2019, mahasiwa seyogyanya menjadi garda terdepan dalam mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada rakyat. Hampir genap 74 Tahun bangsa ini merdeka, pergantian kepala negara terus dilakukan, namun tidak ada dampak perubahan yang sangat signifikan dalam arus pembangunan nasional secara menyeluruh.

Di bawah kepemimpinan Jokowi dan JK, bangsa ini menjadi bangsa yang tidak mempunyai harga diri di antara bangsa bangsa yang ada di negara Asia. Semestinya negara yang besar ini, dengan ketersediaan Sumber Daya Alam yang melimpah ruah menjadi ikon dan pusat perekonomian dunia. Negara Indonesia dari sejak diproklamirkan Tahun 1945 sampai pada saat ini hanyalah dijadikan sebagai tempat diobralnya dagangan hasil produksi negara-negara di asia bahkan dunia. Negara indonesia menjadi konsumen sejati sehingga tak heran indonesia selalu menjadi rebutan negara-negara lain untuk memasarkan dagangannya tak perlu itu berkualitas atau tidak.

Pemerintah Jokowi-JK atau Rezim Nawacita pada tahun 2014 yang lalu (read “Pra Pemilu 2014) begitu meyakinkan lewat visi-misi dan janji-janji kampanyenya yang ditawarkan kepada rakyat, bahwa akan membenahi negara dan bangsa ini menjadi negara Super Power di Asia Tenggara, namun pasca dilantiknya mereka tak ubahnya seperti para penguasa yang tiran.

Berbagai persoalan yang terjadi di republik ini tanpa terselesaikan dengan baik, kami sangat menyadari bahwa bangsa indonesia merupakan bangsa agraris dengan luas lahan pertanian kita menurut BPS tahun 2018 7,1 Juta Hektar dengan potensi hasil produksi beras secara Nasional 3,5 Juta ton dalam 1 bulan, sedangkan konsumsi beras secara nasional 2,5 juta ton dalam 1 bulan.

 

Artinya kita masih mempunyai cadangan beras 1 juta ton dalam satu bulan, di sisi lain beberapa komoditas pangan pemerintah mengimpor dari luar negeri. Dari 7 komoditas di bawah ini, biji gandum dan meslin paling banyak diimpor, yakni mencapai 8,34 juta ton dengan nilai US$ 2,1 miliar sepanjang periode Januari-Oktober 2018.

 

Adapun impor komoditas terbesar kedua adalah gula seberat 4,08 juta ton dengan nilai US$ 1,47 miliar. Sedangkan terbesar ketiga adalah garam dengan impor sebesar 2,29 juta ton senilai US$ 73 juta padahal kalau kita melihat dari statistik luas lautan kita mencapai 3,25 juta km2. Impor gandum dan meslin terbesar Indonesia periode Januari – Oktober tahun lalu berasal dari Australia dengan berat mencapai 2,37 juta ton.

Kemudian impor gula terbesar berasal dari Thailand, yakni mencapai 3,42 juta ton dan impor garam terbesar dari Australia dengan berat mencapai 2,07 juta ton. Padahal kita masih mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa, namun pemerintah gagal dalam mengrevitalisasi pembangunan di sektor pangan dan bahan komoditi sehingga kedaulatan pangan kita runtuh.

Persoalan penegakan hukum di indonesia tidak lepas dari perhatian kami sebagai mahasiswa, kami melihat bahwa hukum di jadikan sebagai alat untuk membungkam kekuatan lawan ketika melakukan kritikan terhadap rezim jokowi – jk. selain itu proses penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah, hukum tajam kebawah tumpul keatas. Jadi sangat wajar negara Indonesia dengan indek penegakan hukum masih di tingkat 62 di seluruh dunia. Selain itu 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) di tingkat pusat dan di 14 tingkat daerah tak kunjung diberhentikan dan tetap menerima gaji meski vonis bersalah untuk mereka dalam kasus korupsi telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).Akibatnya, negara berpotensi rugi puluhan miliar rupiah setiap bulan.

Budaya permisif terhadap korupsi dikhawatirkan muncul di lingkungan PNS. Namun denganhitungan matematika sederhana, jika satu PNS bermasalah itu bergaji Rp10 juta setiap bulan, maka negara berpotensi merugi Rp 23,5 miliar setiap bulan atau Rp 282 miliar per tahun. Selain itu hukum harus menjadi alat untuk upaya penegakan keadilan di republik ini, seperti Menpora Imam Nahrawi terseret pusaran korupsi Dana Hibah KONI itu harus segera di proses, kasus tindak pidana suap dalam kesepakatan kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau 1 yang melibatkan Dirut PLN Sofyan Basir harus di tuntaskan secepatnya termasuk didalamnya Ketua umum Partai Golkar Airlangga Hartato atas dugaan Kasus Korupsi Proyek PLTU Riau-1. Dalam kasus penegakan hukum lainnya kami sebagai mahasiswa menginginkan adanya transparansi terhadap polemik kasus korupsi E- KTP yang didalam nya juga terserat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat itu menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP di DPR, sementara Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat itu adalah anggota DPR, kita tidak menginginkan adanya kompromi politik dalam proses penegakan hukum di indonesia.

Disektor pembangunan kita masih mengalami ketimpangan sosial di daerah daerah Sumatera dan Maluku, gembar gembor pembangunan infrastruktur hanya sebatas pencitraan belaka. Sektor pendidikan kita tidak mengantarkan kita kepada pembangunan sumber daya manusia, namun tragedi pendidikan Berdasarkan data Badan Pusat Statisik tingkat pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya.

Angka pengangguran dari lulusan SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92% namun lebih rendah dibanding posisi Agustus 2017 sebesar 11,41. Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibanding lulusan dengan jenjang pendidikan yang setara, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun lulusan lainnya. Angka pengangguran dengan jenjang pendidikan universitas pada Agustus 2018 sebesar 5,89%, lulusan Diploma (6,02%), lulusa SMA (7,95%), lulusan SMP (4,8%), dan lulusan SD (2,43%).

Tingginya angka pengangguran dari siswa lulusan SMK disebabkan oleh tidak seimbangnya daya serap industri dengan jumlah angkatan kerja dari SMK. Selain itu, banyak guru yang tidak menguasai bidang ajaran, terutama untuk mengajar ketrampilan bagi siswa. Sebab guru-guru SMK saat ini masih banyak dari guru yang hanya menguasai ilmu murni. Untuk itu diperlukan upaya terobosan guna mencetak calon guru sesuai bidang, seperti pertanian, kelautan, ekonomi kreatif maupun teknologi informasi.

Selanjutnya sistem ekonomi kita mengarahkan kita kepada neokapitalisme, Berdasarkan data yang dihimpun Asian Productivity Organization (APO) pada 2014, tingkat produktivitas pekerja Indonesia berada pada nilai sekitar US$ 23 ribu terhadap total PDB per tahun. Angka ini melebihi Cina yang hanya mencapai US$ 21 ribu. Meski demikian, Indonesia masih tertinggal dari Thailand dan Malaysia yang masing-masing US$ 24,9 ribu dan US$ 54,9 ribu. Bahkan sangat jauh dari angka produktivitas yang dicapai Singapura di posisi pertama yaitu US$ 125,4 ribu.

Produktivitas merupakan salah satu indikator bangsa Indonesia untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Disamping itu, berlakunya pasar bebas ASEAN menjadikan peningkatakan produktivitas harus menjadi prioirtas sebab Indonesia berada pada era integrasi ekonomi.
Rendahnya produktivitas kerja di Indonesia, karena tingginya angka kemiskinan, mahalnya biaya pendidikan, lapangan kerja yang masih terbatas, dan juga tingkat pengangguran yang tinggi. Selain itu, masih banyak tenaga kerja Indonesia yang mempunyai pendidikan di bawah SMA. Oleh karena itu, eskalasi sumber daya manusia adalah untuk menunjang sistem ekonomi kerakyatan sehingga kita tidak menjadi bangsa yang lemah.

Selanjutnya ketimpangan informasi juga dirasakan oleh rakyat indonesia, dimana media massa hari ini telah besekutu dengan penguasa, sehingga terjadi pembodohan terhadap publik, dimana publik tidak lagi mengetahui kebenaran dalam suatu informasi, seharusnya media adalah instrumen independen dalam penyampaian informasi. sebagai generasi penerus.

 

Kami menginginkan Pemerintah harus hadir di tengah ketempangan sosial, krisis nya ekonomi, dan hancurnya kedaulatan pangan. Jangan hanya mengumbar janji janji palsu, program nawa cita jangan menjadi duka cita bagi bangsa ini. Oleh karena itu, Pergerakan BEM se-Jabodetabeka menuntut : pertama, mendesak Pemerintah Jokowi-JK agar segera kembalikan kedaulatan pangan. Kedua, meminta Pemerintah Jokowi-JK untuk menegakan supremasi hukum. Ketiga, pemerataan pembangunan di daerah-daerah. Keempat, reformasi pendidikan di Indonesia. Kelima, rehabilitasi sistem ekonomi. Keenam, netralisasi media massa. Ketujuh, menagih janji Jokowi-JK.
#KARTUMERAHJOKOWI


LIKE SHARE
  • 12.2K
  • 6.9K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    19.5K
    Shares