RENCANA REVISI PASAL 47 UU TNI DI RANAH SIPIL Oleh : BEM Universitas Indonesia bersama BEM Fakultas se Universitas Indonesia

LIKE SHARE
  • 9.2K
  • 3.2K
  • 342
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12.8K
    Shares

122,387 total views, 4 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Depok, Jawa Barat. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Marsekal Hadi Tjahjanto, menggulirkan wacana mengenai penempatan perwira menengah dan tinggi untuk mengisi jabatan di instansi sipil. Wacana ini bergulir sebagai respons terhadap rencana Presiden Joko Widodo merestrukturisasi perwira TNI.

Oleh karena itu, TNI dan pemerintah mewacanakan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, terutama Pasal 47. Revisi itu diperlukan untuk membuka jalan bagi perwira TNI menduduki jabatan setingkat menteri, kepala lembaga, atau pejabat eselon I maupun II pada pelbagai instansi sipil.

Menanggapi wacana tersebut, kami percaya bahwa langkah tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan semangat reformasi dan Undang-Undang TNI. Maka dari itu, kami menyatakan: pertama, menolak keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam ranah sipil yang tidak memiliki relevansi dengan fungsi dan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

Kedua, menolak Secara tegas wacana revisi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Ketiga, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak revisi Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No.34 Tahun 2004.
Keempat, mendorong Tentara Nasional Indonesia untuk mengevaluasi sistem regrenerasi, kenaikan pangkat, dan manajemen sumber daya manusia secara internal.

Kelima, mengajak masyarakat untuk turut menolak revisi Undang-Undang Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan keterlibatan TNI dalam ranah sipil yang tidak memiliki relevansi dengan fungsi dan tugas pokok TNI.


LIKE SHARE
  • 9.2K
  • 3.2K
  • 342
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12.8K
    Shares