SIKAP KELOMPOK JAS TERHADAP DEMOKRASI DAN PILPRES Oleh : Jamaah Anshorusy Syariah (JAS)

LIKE SHARE
  • 7.6K
  • 4.5K
  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13.3K
    Shares

145,877 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Sudah menjadi keniscayaan bagi sebuah gerakan yang mempunyai visi dan misi untuk mengadakan perubahan ditengah-tengah umat dengan jalan dakwah, tarbiyah, dan amar maruf nahi mungkar.

Pihaknya tidak menutup mata dalam mencermati dan mengamati setiap dinamika yang terjadi di lingkungan sekitar, baik ditinjau dari sisi kondisi sosial masyarakat maupun politik agar langkah-langkah yang ditempuh dalam usaha perbaikan umat bisa sejalan dengan tuntunan syari’ah dan tuntutan realita yang ada.

Dalam menyikapi waqi (realitas) yang terjadi di tahun-tahun politik yang ada di Indonesia, Jamaah Ansharusy Syari’ah telah mengambil sikap untuk tidak akan berubah dari Aqidah dan Manhaj serta Khittoh Jamaah yang telah digariskan sejak awal. Akan tetapi, Jamaah Ansharusy Syari’ah menyadari sepenuhnya bahwa perjuangan iqomatuddin di negeri ini tidak bisa dipikul sendiri dengan menafikan perjuangan umat Islam lainnya.

Garis-garis perjuangan secara umum terbagi menjadi dua yakni berjuang di dalam (intra) parlemen dan di luar (ekstra) parlemen. Jamaah Ansharusy Syari’ah meyakini bahwa dengan menyatukan semua potensi perjuangan umat Islam di negeri ini, baik yang intra parlemen dan ekstra parlemen Islam akan tegak di negeri ini.

Atas dasar kondisi realita di atas maka jama’ah telah mengkaji dan merumuskan sikapnya dalam menyikapi pesta demokrasi tahun 2018 dan 2019 sebagai berikut: pertama, Jamaah Ansharusy Syari’ah memandang bahwa hukum dasar demokrasi adalah kufur sebagaimana kesepakatan ulama kaum muslimin.

Kedua, Jamaah Ansharusy Syariah tidak akan membentuk dan atau menjadi partai politik serta menempuh jalur demokrasi dalam perjuangannya (Khithoth Jamaah Ansharusy Syarl’ah hal 25).

Ketiga, Jamaah Ansharusy Syari’ah akan berpolitik lewat dakwah, tarbiyah dan jihad fii sabilillah sesuai kesempatan dan kemampuan yang ada (Khithoth Jamaah Ansharusy Syari’ah hal 25).

Keempat, Jamaah Ansharusy Syari’ah menghargai perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam memandang hukum keikutsertaan dalam Pilkada, Pileg dan Pilpres.

Secara lembaga, Jamaah Ansharusy Syari’ah tidak akan ikut dalam proses Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Jamaah Ansharusy Syari’ah menghimbau seluruh a’dho untuk menkonsultasikan sikap yang terbaik kepada para astidz dan murobbi di wilayah masing-masing.

Pimpinan tokoh JAS menuntut jamaah untuk bersinergi secara langsung kepada semua elemen masyarakat guna menyempurnakan jihadul ummah. Namun demikian, komunikasi dan interaksi tersebut harus dibatasi agar tidak melanggar ketentuan aqidah dan manhaj yang sudah ditetapkan dalam mengawal perjuangan bersama umat.

Tahun 2018 s.d. 2019 adalah tahun politik Indonesia, dimana nasib ummat Islam ke depan sangat ditentukan dengan keberadaan dan perjuangan ummat. Maka setiap pengurus dan anggota JAS hendaknya: pertama, tidak ikut dalam kegiatan yang jelas melanggar hukum syar’i secara ijma’, bukan dalam masalah yang masih khilafiyah. Kedua, tidak terlibat pada dukung-mendukung pasangan secara langsung (jadi Timses, ikut kampanye, dan sebagainya).

Ketiga, dukungan yang diberikan kepada paslon bersifat dukungan moral dan pemikiran untuk menyadarkan masyarakat dalam koridor kemaslahatan Islam dan muslimin. Keempat, maksimalkan upaya membangun jaringan komunikasi jangka panjang dengan para ulama dan elemen masyarakat Islam secara nasional.

Kelima, dilarang menampilkan logo atau bendera jamaah secara bersamaan dengan logo atau bendera partai politik tertentu yang mengesankan adanya dukungan jamaah kepadanya.

Keenam, kemunculan tokoh jamaah dengan tokoh partai tertentu bukan sebuah masalah selama masih di luar koridor kepentingan politik praktis.

Ketujuh, jamaah tetap membedakan sikap dan jarak dengan partai politik Islam dan partai politik non Islam (Red).


LIKE SHARE
  • 7.6K
  • 4.5K
  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13.3K
    Shares