SISTEM DWIFUNGSI TNI ADALAH SISTEM YANG IRASIONAL

LIKE SHARE
  • 4.9K
  • 2.2K
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7.4K
    Shares

122,401 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Malang, Jawa Timur. Sistem dwi fungsi TNI adalah sistem yang irasional yang dibawa sejak masa orde baru dimana pada masa tersebut menyisakan berbagai permasalahan yang saat ini juga belum tuntas penyelesaiannya contohnya dalam kasus marsinah dan aktifis HAM Munir.

Demikian dikemukakan Prof. Dr. H. Mochtar Pabottinggi dalam diskusi publik bertema “Menyoal Pengaturan dan Praktik Tugas Militer di Luar Perang (Problematika Pelibatan Militer Diranah Sipil)” yang diselenggarakan oleh FH UB, FISIP UB dan LSM Imparsial bertempat di di Auditorium Lantai 6 Gedung A Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur belum lama ini.

Menurut peneliti senior LIPI ini, salah satu ironi dibangkitkannya dwi fungsi TNI adalah menolak adanya pencerdasan bangsa yang mana hal tersebut dinilai melecehkan mayoritas dengan melihat perbandingan antara jumlah sipil dengan militer, selain itu juga memungkiri dari hakikat dari tugas militer itu sendiri sebagai pamungkas dalam pertahanan negara.

“Salah satu yang perlu kita waspadai dari kembalinya dwi fungsi TNI adalah dimana dwi fungsi tersebut akan melebar menjadi sebuah format politik dimana seorang militer itu hanya mendengarkan intruksi dari atas pucuk pimpinannya saja,” tegasnya.
Sementara itu, Muktiono, S.H., M. Phil sebagai pembicara mengatakan, isu kembalinya dwi fungsi TNI muncul sekitar tanggal 10 Pebruari 2019 setelah Jenderal Pur Luhut Panjaitan bertemu dengan Presiden Jokowi dimana pada pertemuan tersebut Jenderal Pur Luhut Panjaitan meminta kepada kepastian dasar hukum untuk menempatkan sekitar 600 perwira tinggi dan menengah TNI untuk menempati jabatan di institusi non militer.

“Sebenarnya yang menjadi perdebatan saat ini bukan lagi isu tentang kembalinya dwi fungsi TNI karena sebelumnya diantara institusi ASN dan TNI sudah ada irisan, dimana dalam irisan ASN tersebut ada jabatan-jabatan non militer yang sudah diduduki oleh militer aktif contohnya dalam Kementrian Polhukam, BIN, dan Kementrian Pertahanan,” kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya seraya menegaskan, salah satu amanah dalam reformasi diantaranya adalah reformasi peradilan militer dimana reformasi tersebut belum dilaksanakan sampai dengan saat ini.

Pembicara lainnya Yusli Effendi, S.I.P, M.A mengatakan, kita harus menyadari bahwa tugas dimana seorang militer yang profesional adalah dimana dia dapat menjalankan tugas sebagai alat pertahanan dan dia sebagai alat proteksi.

“Ada hal yang menarik dimana selain tugas utama dari militer ada tugas tambahan dari militer yang dapat membangkitkan dwi fungsi TNI contohnya dalam bantuan kemanusian, perbantuan kepada Kepolisian dimana disalah satu sisi TNI memang mempunyai kemampuan dalam hal tersebut dan seharusnya tidak menjadi permasalahan,” kata Dosen Fisip Universitas Brawijaya ini.

Menurut Yusli, masalah penanganan terorisme ada wilayah abu-abu disini dimana TNI menggunakan pendekatan keras melalui intelijen yang mana dalam permasalahan terorisme tersebut ada permasalahan ekonomi dan keterbelakangan pemahaman tentang agama yang melatar belakangi masalah tersebut.

Al Araf sebagai Direktur Imparsial mengusulkan jalan keluar penumpukan perwira TNI diantaranya membangun divisi-divisi yang fungsinya untuk perang/tempur, pensiun dini, pengurangan struktur yang tidak efektif lagi, pembatasan seleksi Sesko TNI yang mau naik perwira menengah atau tinggi dan mengkaji ulang sistem perekrutan dikaitkan dengan jumlah personil dan jabatan yang dibutuhkan (Red).


LIKE SHARE
  • 4.9K
  • 2.2K
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    7.4K
    Shares