SOAL DANA ASING KE SANDIAGA UNO, PROPAGANDA JATUHKAN SANDI?

LIKE SHARE
  • 11.7K
  • 9.9K
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    21.9K
    Shares

267,066 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. Komunitas Pemerhati Indonesia (KOPI) merilis hasil investigasinya terkait dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan asing kepada Cawapres Nomor Urut 02 Sandiaga Uno.

Tim investigasi KOPI, Dwi Putri, mengungkapkan bahwa total aliran dana dari sejumlah perusahaan asing yang mengalir ke rekening Sandi mencapai US$18.557.147 atau senilai Rp276,2 milar lebih. Menurut Dwi, dana asing itu kemudian dialirkan ke sejumlah rekening lain yang diduga digunakan sebagai dana kampanye.

“Total dugaan aliran dana asing yang masuk ke rekening Sandi setara US$18.557.147,” ungkapnya dalam diskusi bertajuk ‘Mendeteksi Dana Kampanye Pemilu 2019’ di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).

Dwi menyebutkan, perusahaan-perusahaan asing yang menyetor dana itu diantaranya adalah Uno Capital Holding, Ace Power Investment Limited dan Reksadana Schroder Bound Found.

Menurut Dwi, Uno Capital Holding melakukan transaksi satu kali pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan nilai transaksi US$3.555.000. “Keterangan transaksi dari Bank LGT Bank Singapure LTD,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Dwi, pada tanggal 20 Juli 2018, ada transaksi dari Ace Power Investment Limited berjumlah US484.000 dan Reksadana Schroder Bound Found pada 31 Oktober dan 15 November 2018 terdapat transaksi 2 kali mencapai US$14.918.147.

“Kita investigasi mulai Juni 2018 sampai Maret 2019,” katanya.

Dwi juga menyebutkan bahwa PT Schroder Investment Management Indonesia merupakan perusahaan manajer investasi yang 99 persen sahamnya dimiliki oleh group Schroders yang berpusat di Inggris.

Selain aliran ke Sandiaga Uno, Dwi juga mengungkap, ada sumbangan dana tanpa identitas yang mengalir ke pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 01 Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, ada 18 nama perseorangan tanpa identitas penyumbang dana ke Jokowi-Ma’ruf.”Identitas tidak jelas penyumbangnya, diduga fiktif,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur Center For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Bawaslu RI untuk tidak membiarkan temuan dan investigasi KOPI perihal aliran dana dari perusahaan asing kepada para paslon Capres-Cawapres tersebut.

Uchok pun mempertanyakan kenapa PPATK tidak bisa mengendus aliran dana asing untuk Pilpres tersebut.

“Kenapa PPATK bisa jebol ya. Rekening (Sandi) itu harus dibekukan sementara. Dan saya juga meminta Bawaslu menindak tegas, jangan cuma makan gaji buta saja,” ujarnya.

Adapun Pengamat Politik, Wempy Hadir, meminta PPATK menindaklanjuti temuan KOPI itu. Sebab, sumbangan dana dari pihak asing yang dipergunakan untuk Pilpres cukup berbahaya bagi masa depan bangsa.

“Kedaulatan kita tidak ada lagi karena sudah ada kepentingan asing,” katanya menambahkan (https://akurat.co/id-583891-read-investigasi-kopi-temukan-ada-aliran-dana-asing-masuk-ke-sandiaga-uno)

Sementara itu, pengamat politik dan praktisi hukum, Airla menilai soal temuan KOPI bahwa ada aliran dana asing yang masuk ke Sandiaga Uno ataupun Jokowi, maka biar KOPI yang membuat laporan ke Polisi atau Bawaslu untuk menyelidikinya, bukan dengan membuat seminar atau diskusi yang seakan-akan isinya propaganda serta menyudutkan Sandiaga Uno ataupun Jokowi. “Sekarang ini, di tahun politik banyak kegiatan cipta opini dan cipta kondisi yang bersifat untuk mendelegitimasi kepercayaan basis massa kepada salah satu Paslon dilakukan banyak kalangan,” ujarnya.

Menurutnya, tidak dapat disebut dengan sumbangan asing jika ada dana yang masuk ke rekening Sandiaga Uno jika dana tersebut berasal dari pejualan saham-saham milik perusahaan Sandiaga Uno.

“Jika misalnya Sandiaga Uno mempunyai saham sebesar Rp 20.000,- kemudian dibeli oleh rekan bisnis Sandiaga Uno dari negara lain yang sedang bersimpati dengan perjuangannya dengan membeli sahamnya sebesar Rp 100.000,- apakah ini dapat disebut bantuan asing, ya jelas bukan sepanjang tidak ada tekanan dari penjual dan pembeli,” ujarnya memberikan contoh seraya menambahkan, PPATK tidak perlu menindaklanjuti laporan diskusi semacam ini karena akan mengganggu pekerjaan utama PPATK itu sendiri (Red).


LIKE SHARE
  • 11.7K
  • 9.9K
  • 321
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    21.9K
    Shares