Surat Suara Untuk KPU dari HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara

LIKE SHARE
  • 13.3K
  • 8.9K
  • 2.4K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24.6K
    Shares

364,638 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT-Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak (PEMILU 2019) yang telah terlaksana 17 April 2019 kemarin, Kami Kader HMI Cabang Jakarta Pusat Utara , telah berkumpul, berdiskusi serta mengkaji bersama berbagai dinamika pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang sudah dilakukan, penegakan Hukum dalam pemilu 2019 secara umum serta independensi media dalam hasil Pemilu 2019.

Menyikapi situasi-situasi yang ada dalam proses pemilu 2019 tersebut kami menganggap perlu menyatakan sikap dan seruan sebagai berikut:

“Pertama, bahwa segenap pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pemilu serentak 2019 harus menunjukan tanggung jawab politik agar hasil Pemilu Tahun 2019 yang ditentukan oleh pilihan rakyat secara cerdas dan rasional dapat terselenggara sesuai dengan standar pemilu yang demokratik (free and fair election). Oleh karena itu baik penyelenggara dan aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah kongkret dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilu serentak 2019, seperti: kampanye kotor, pidato penyebar kebencian, politik uang, manipulasi, pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, kekerasan, perusakan lingkungan, diskriminasi politik, petugas penyelenggara serta aktor keamanan yang tidak netral dan professional, kasus pemilih fiktif, dan lain-lain.

Kedua, melihat bahwa potensi konflik terbuka antar massa pendukung kedua kubu capres dan cawapres dalam menyikapi hasil perhitungan cepat (Quick Count) sangat besar dikarenakan ada fragmentasi politik masyarakat yang sudah mengidentifikasikan diri secara emosional dengan masing – masing kubu capres dan cawapres. Dalam kondisi tensi politik tinggi ini fragmentasi masyarakat mudah terpicu menjadi konflik sosial. Untuk itu, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum harus mengantisipasi situasi tersebut secara aktif dan responsif. Peran ulama/tokoh agama dan pemerintah disetiap kabupaten/kota menjadi sangat penting untuk melakukan sosialisasi untuk tetap jaga perdamaian.

Ketiga, KPU RI harus segera melakukan evaluasi cermat karena masih banyak ditemukan permasalahan seperti pengadaan dan distribusi logistik untuk Pemilu serentak tidak berjalan tepat jumlah, tidak tepat kualitas, tidak tepat waktu dan tidak tepat lokasi. Khususnya pengadaan dan distribusi surat suara, kasus surat suara tertukar dan sudah tercoblos masih massif terjadi seperti di pelaksanaan pemilu 2014 yang terulang kembali. Bawaslu RI harus mendeteksi secara dini karna masih banyak terjadi surat suara yang salah kirim dan sudah tercoblos paslon tertentu, sehingga dapat menimbulkan kelebihan,kekurangan dan kecurangan di suatu daerah.

Keempat, menghimbau agar aparat birokrasi dan aktor keamanan harus tetap bersikap netral. Indikasi bahwa birokrasi serta aktor keamanan yang tidak netral terlihat di berbagai daerah, dimana banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah mendukung terang-terangan kubu kandidat capres dan cawapres masing-masing, hingga dugaan ketidak netralan aktor keamanan oleh anggota Kepolisian disejumlah daerah. Dikhawatirkan adanya potensi politisasi hasil Pemilu serentak dll. Bawaslu RI beserta jajarannya harus memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai langkah penanggulangan dini terkait penyimpangan-penyimpangan tersebut.

Kelima, kesalahan administratif atau indikasi kecurangan politik dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipastikan akan meningkatkan kerawanan potensial menjadi gejolak protes. Bawaslu RI wajib mengawal dan mengawasi perjalanan kotak suara dari tingkat TPS hingga tingkat nasonal. Keenam, meminta peran aktif masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam melakukan monitoring/pemantauan dan mengawal jalannya proses perhitungan suara dalam Pemilu serentak 2019 dengan melaporkan segala bentuk kecurangan, intimidasi, kekerasan, dan lain-lain.

Ketujuh, pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika pers berfungsi dengan baik maka akan tercipta proses demokrasi yang bermartabat. Untuk itulah maka pers harus menjalankan tugasnya secara independen,profesional dan menjaga kebebasan pers yang sudah didapatkan dengan penuh tanggung jawab.

Kedelapan, mengecam keras kepada sejumlah pemilik ataupun pimpinan media penyiaran, terutama televisi, yang memanfaatkan medianya sebagai alat untuk memanipulasi hasil quick count secara membabi-buta kepada para capres dan cawapres terntentu.” Ucap Badai Ahtadera, selaku Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Pusat-Utara, pada Kamis (18/3). Di Sekretariat Bersama HMI, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

SECURE:HARIANMUSPOL

 


LIKE SHARE
  • 13.3K
  • 8.9K
  • 2.4K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    24.6K
    Shares