Tak perlu jadi koruptor atau kriminal untuk dicekal bepergian. Cukup belum vaksin saja

Tak perlu jadi koruptor atau kriminal untuk dicekal bepergian. Cukup belum vaksin saja
LIKE SHARE

STRATEGIC ASSESSMENT. Judul diatas saya kutip dari Status Facebook Seorang Teman yang saya kenali memang sangat kritis selama Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tapi statusnya kali ini memang menjadi keluhan banyak pihak. Tiba – tiba saja Bukti Vaksinasi menjadi syarat untuk bepergian, bahkan menurut beberapa orang teman menjadi salah syarat untuk mengurus Administrasi apapun.

Seorang Pengurus Federasi Serikat Buruh yang berdomisili di Jakarta hendak ke Bogor untuk sebuah urusan yang penting punya cerita yang berbeda. Ia sudah di Stasiun Kereta Api, begitu hendak membeli tiket ditanyakan Surat Jalan. Ia bingung harus minta Surat Jalan darimana. Akhirnya ia meminta ke Pengurus Pusat Serikat Buruhnya.

Celakanya Surat Jalan dari lembaganya itu baru bisa diterbitkan jika ia menjadi Anggota Koperasi Serikat Butuhnya dan wajib membayar iuran beberapa bulan terlebih dahulu. Karena ia tak sanggup memenuhi syarat yang diminta ia pun gagal mendapat Surat Jalan dan hingga satu bulan ini tidak bisa sampai ke Bogor.

Ada lagi yang lebih aneh sudah divaksin sebanyak 2 kali dan ada Sertifikat Elektroniknya ketika ingin kembali ke Jakarta dari daerah harus menunjukkan bukti Test PCR . Ia pun bingung karena mengira Bukti Vaksinasi sudah cukup menjadi Syarat untuk bisa terbang.

Lantas ia meminta petunjuk dimana bisa Test PCR. Ternyata tempatnya diluar Bandara. Artinya Pihak Bandara tidak menyediakan Fasilitas Test PCR. Segala argumentasi telah digunakan termasuk ia katakan bahwa ia Seorang Pengacara Publik tetap saja tidak dijadikan pertimbangan untuk diizinkan kembali ke Jakarta.

Saya teringat Kementerian Kesehatan pernah mengeluarkan pernyataan bahwa Surat Bukti Vaksin bukanlah persyaratan administrasi apapun, tetapi faktanya tidak seperti itu, karena beberapa teman yang ingin beraudiensi di Salah satu Kantor Kementerian saja harus menunjukkan Bukti PCR. Mereka pun tak mau berspekulasi sebelum dinyatakan akan diterima Audiensi.

Untuk melakukan Test PCR yang ternyata juga biayanya cukup mahal untuk mereka yang hanya Buruh Perkebunan Sawit yang datang ke Jakarta justru untuk memperjuangkan nasib mereka dan puluhan teman-temannya yang ter-PHK. Menurut mereka biaya untuk bisa sampai Jakarta adalah hasil urunan teman-temannya Buruh Perkebunan Sawit itu. Artinya jika diterima Audiensi maka mereka perlu biaya tambahan lagi, itupun pasti dari hasil urunan teman-temannya.

Ternyata hingga Tahun ke -2 Covid_19 melanda Indonesia justru sejumlah masyarakat tidak hanya merasakan kesusahan mencukupi kebutuhan hidupnya, namun untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia juga susah. Hal ini tentu saja semakin memutus harapan banyak pihak untuk sekedar bertahan hidup.

Keadaan seperti ini jika terus dibiarkan sama saja dengan membiarkan banyak pihak berputus asa dan tentu hal ini pertanda buruk bagi Kita khususnya bagi pemerintah yang mewakili negara.

Sebaiknya Pemerintah segera meninjau ulang beberapa aturan dilapangan yang mempersulit rakyatnya sendiri. Kebijakan haruslah didasarkan kepada Kebijaksanaan. Jika seluruh aturan/regulasi harus berdasarkan pada Pancasila maka ketentuan bepergian dan beraktivitas pun aturannya didasari oleh prinsip- prinsip Pancasila.

Penulis
Andi Naja FP Paraga
Aktivis Serikat Buruh


LIKE SHARE

No Responses

Translate »