Tantangan Besar Wujudkan Biodiesel 20%


STRATEGIC ASSESSMENT

1,514,385 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT– Pemerintah melakukan gebrakan baru untuk mewujudkan penggunaan energi terbarukan dengan kewajiban penggunaan bahan bakar nabati Biodiesel dengan campuran 20% atau kerap disebut B20 mulai 1 September 2018.

Biodiesel adalah bahan bakar untuk mesin diesel yang dibuat dengan minyak sawit.

Sebetulnya, kebijakan B20 ini sudah diberlakukan sejak Januari 2016, tetapi masih dibatasi pada sektor-sektor tertentu berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 12 tahun 2015, di antaranya usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Dalam perjalanannya, baru sektor transportasi yang menerapkan secara konsisten. Baru pada 1 September, B20 bersifat mandatory dan dijalankan secara masif di semua sektor berdasarkan peraturan presiden.

Jika terwujud, ada banyak hal besar yang bisa diraih seperti mewujudkan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada minyak bumi, dan untuk kepentingan jangka pendek sekarang ini adalah mengurangi impor minyak diesel, yang berarti penghematan devisa miliaran dolar.

Di atas semua itu, penggunaan bahan bakar nabati secara nasional akan membawa Indonesia selangkah mendekati budaya negara maju yang sadar lingkungan dan efisien dalam penggunaan energi.

Namun, banyak tantangan besar menghadang kebijakan ini.

Lebih Boros
Kendala terbesar justru datang dari Biodiesel itu sendiri, yang bisa mengurangi minat konsumen untuk membelinya.

Seperti dikatakan Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana, Biodiesel sedikit lebih boros dibandingkan solar.

“Apakah dengan B20 lebih boros? Yes. Angkanya sekitar 1-3%,” kata Rida dalam diskusi dengan media, Rabu (26/9) malam.

“Jadi untuk kebutuhan 100 liter solar, kalau menggunakan B20 butuh sampai maksimal 103 liter. Saya tidak menutup-nutupi.”

Selain itu, dibutuhkan perawatan ekstra untuk mesin yang memakai Biodiesel.

“Filter (bahan bakar) harus lebih sering dibersihkan. Utamanya juga adalah injector,” kata Rida.

Selain itu ada kendala pasokan, yaitu tidak semua badan usaha bahan bakar minyak memproduksi atau memiliki dispenser Biodiesel. Namun, hal ini sudah diatasi dengan regulasi pemerintah untuk mewajibkan pasokan B20, sehingga pasokan tinggal soal waktu saja.

Pertengahan Agustus lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden no. 66/2018 yang mewajibkan pasokan B20 oleh badan usaha BBM yang menerima subsidi pemerintah. Peraturan ini sebetulnya lebih ditujukan untuk perkebunan kelapa sawit, sebagai pemasok bahan baku Biodiesel.

Dengan peraturan ini, penggunaan B20 yang awalnya bersifat wajib untuk badan usaha yang punya kewajiban melayani masyarakat atau public service obligation (PSO) diperluas ke badan usaha non-PSO.

Dengan demikian, Biodiesel wajib digunakan oleh industri transportasi, pengguna alat-alat berat seperti industri pertambangan, kereta api, dan bahkan mesin dan kendaraan militer.

Biofuel vs Pangan
Salah satu titik paling rentan bahan bakar nabati atau biofuel adalah kompetisinya dengan industri pangan, sektor yang tidak kalah pentingnya atau mungkin justru lebih penting.

Sawit adalah juga bahan baku minyak goreng dan industri olahan lainnya. Harganya pun menjadi sangat rentan berfluktuasi.

Brasil, yang sudah puluhan tahun mewajibkan penggunaan biofueljenis ethanol, pernah menghadapi dilema serupa. Negara itu mewajibkan ethanol karena tidak memiliki sumber minyak bumi yang besar dan tidak punya uang untuk mengimpor minyak.

Ethanol dibuat dari tebu dan pernah pada suatu masa harga gula jauh lebih mahal. Jadi, buat apa petani tebu menjualnya ke industri ethanol? Karena bahan baku langka, akhirnya harga ethanol jadi lebih mahal daripada minyak fosil. Lalu, buat apa pemerintah mewajibkan penggunaan ethanol?

Seiring waktu, dilema ini terpecahkan dan ethanol tetap wajib di Brasil.

Namun, tekanan global menentang biofuel berbasis tanaman pangan masih terus digaungkan. Ironisnya, tekanan seperti ini datang dari negara-negara maju yang sadar lingkungan seperti Uni Eropa.

Industri biofuel dituduh menjadi penyebab kenaikan harga pangan, meningkatkan angka kemiskinan global, dan memperburuk bahaya kelaparan di negara-negara miskin.

Penelitian yang dilakukan dua lembaga swadaya masyarakat BirdLife dan Transport & Environment menyebutkan bahwa jika Uni Eropa menghentikan penggunaan tanaman pangan untuk produksi biofuel, maka harga minyak goreng nabati akan turun 8% dan harga sereal turun 0,6% pada 2030 nanti.

Minyak nabati adalah bahan utama untuk memproduksi biofuel di UE, dan minyak sawit mencakup sekitar 12%. Pada 2015, 46% dari minyak sawit yang diimpor UE digunakan khusus untuk produksi Biodiesel.

Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan mencanangkan kewajiban Biodiesel, negara ini telah menyeret dirinya masuk pusat pusaran perang biofuel vs pangan.

Potensi produksi sangat besar karena baru 30% utilisasi saja sudah mencapai 3,5 juta kiloliter Biodiesel per tahun, menurut Dono Boestami , Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Industri Otomotif
Kewajiban pemakaian ethanol di Brasil bisa sukses dan berumur panjang karena produsen mobil yang berbisnis di negara itu patuh pada ketentuan pemerintah.

Di sana, semua mobil yang dijual harus kompatibel dengan bahan bakar nabati, karena pemakaian bahan bakar fosil konsentrasi 100% dilarang.

Maka setiap mobil di Brasil diberi tulisan “Flex” yang artinya memiliki mesin fleksibel untuk minyak fosil dan atau biofuel.

Dalam liputan Beritasatu di Sao Paulo sekitar enam tahun silam, tipe-tipe mobil di Brasil seperti yang ada di Indonesia, misalnya Nissan Livina, memiliki spesifikasi mesin sedikit berbeda dengan tambahan “Flex” tersebut.

“Itu yang hendak saya tanyakan. Di Brasil ethanol bisa 50% karena mesinnya dirancang khusus. Maukah produsen mobil di Indonesia melakukan hal serupa?” kata Rida.

Pertanyaan “mau atau tidak” ini sangat relevan, karena semua produsen mobil terkemuka bisa dan telah memproduksi mesin yang dirancang khusus untuk bahan bakar nabati. Sebut saja General Motors, Toyota, Honda, Hyundai, Suzuki, dan lain-lain.

Tidak terkecuali pabrik mereka yang ada di Indonesia. Tahukah Anda PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) memproduksi ribuan mesin berbahan bakar ethanol di sini? Pada 2017, Toyota mengekspor 9.400 mesin mobil berbahan bakar ethanol dari Indonesia.

Di depan para pelaku industri otomotif global yang berkumpul di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show awal Agustus lalu, Presiden Joko Widodo secara terbuka meminta semua produsen mobil untuk mendukung kebijakan B20.

“Saya minta bantuan bapak ibu semuanya untuk mendukung penuh ini, supaya substitusi Biodiesel produksi lokal bisa kita jalankan semaksimal mungkin,” kata Presiden.

Dukungan Industri Sawit
Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) tidak hanya mendukung, tetapi bahkan mendesak agar produksi dan distribusi B20 bisa segera bergerak dengan kecepatan penuh.

Ketua DMSI Derom Bangun mengatakan saat ini terjadi kelebihan produksi yang menyebabkan tangki-tangki penyimpanan menjadi penuh karena belum terserap baik oleh pasar ekspor maupun program B20.

Derom mengatakan program Biodiesel B20 dapat menurunkan stok dan secara tidak langsung akan dapat menstabilkan harga sawit, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala. Di sisi lain, ekspor sawit masih stagnan di level 3,2 juta ton per bulan.

“Jika kondisi ini berlanjut, situasi ini dapat menjadi masalah besar bagi industri sawit,” kata Derom dalam keterangannya, Kamis (27/9).
.
Untuk itu, Derom mendesak agar pemerintah mempercepat pelaksanaan dan distribusi B-20 di Indonesia.

Selain itu, DMSI juga melihat potensi besar dalam pasar ekspor Biodiesel, karena saat ini harga solar di pasar global sudah mencapai US$ 1,2 per liter, jauh di atas harga Biodiesel buatan Indonesia yang berada di kisaran 65-70 sen US$ per liter.

Penghematan Devisa
Pada periode September-Desember 2018 atau hanya dalam empat bulan, diharapkan penggunaan B20 sudah mencapai 1,9 juta kiloliter, sehingga terjadi pengurangan impor minyak diesel senilai sekitar US$ 1 miliar, menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Tahun depan, penghematan devisa hasil kebijakan B20 ini ditargetkan US$ 3,3 miliar. Impor solar Indonesia mencapai US$ 5,5 miliar per tahun.

“Ini kan sedikit banyak membantu mengurangi defisit neraca perdagangan kita,” kata Dirjen ETBKE Rida.

Dalam kondisi sekarang, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar, neraca perdagangan defisit, dan tekanan global akibat perang dagang, penghematan devisa berapa pun akan sangat bermakna.

“Itulah kenapa presiden turun tangan langsung soal B20 ini,” kata Rida.

“Pelaksanaannya tidak boleh ditunda lagi. Kalau ada yang keberatan, ke presiden saja.”

Presiden Jokowi pernah menyampaikan penghematan devisa lewat program Biodiesel bisa mencapai US$ 5,9 miliar.

“Saat ini kita tahu semuanya, negara butuh dolar, kita perlu dolar, dan sudah kita hitung dengan asumsi harga minyak mentah 70 dolar per barel dan dengan asumsi peningkatan penyerapan Biodiesel, akan meningkatkan harga CPO US$ 100 per ton, lompatannya besar sekali,” kata Presiden.

“Kalau kita bisa implementasikan itu, maka negara bisa menghemat devisa sebesar US$ 5,9 miliar.”

Biodiesel adalah bahan bakar nabati berupa ester metil asam lemak (fatty acid methyl ester) atau disingkat FAME.

Uji Coba
Rida mengatakan sebelum B20 bisa diberlakukan sepenuhnya, pihaknya tentu harus melakukan pengujian atau trial and error untuk memahami semua kendala dan mencari solusi.

Untuk mesin diesel mobil, misalnya, dilakukan road test sejauh minimal 40.000 km dengan menggunakan B20.

“Tes dilakukan dalam semua kondisi jalan, baik di pegunungan, jalan perkotaan, pedesaan, dan sebagainya,” kata Rida.

Uji coba untuk kereta api berikut rangkaian gerbongnya sudah dilakukan di Sumatera Selatan.

Menurut klaim Rida, dalam semua uji coba itu tidak ditemukan kendala berarti. Artinya, secara mutu B20 siap digunakan.

Untuk kewajiban B20 di kalangan militer, Rida memberikan relaksasi atau kelonggaran selama dua hingga tiga bulan ke depan.

“Kita masih menunggu audit teknik, misalnya untuk tank atau kendaraan amfibi, semua diperiksa, aman atau tidak memakai B20,” paparnya.

“Tapi kalau untuk kendaraan pengangkut personel, sudah langsung pakai B20 saja.”

Selain mesin dan kendaraan militer, relaksasi juga diberikan untuk mesin-mesin pembangkit listrik dan Freeport.

“Kenapa Freeport? Karena lokasinya kan di tanah tinggi, lebih dingin dan kekentalan bahan bakar bisa berubah,” ujarnya.

Pada 2014, B20 juga sudah diuji coba pada kendaraan bermotor dan alat mesin besar dengan uji jalan hingga 100.000 km

“Tidak ditemukan permasalahan atau perubahan yang signifikan pada spare part, ketahanan, dan performa kendaraan akibat pemakaian B20,” menurut keterangan di situs Kementerian ESDM.

“Berdasarkan kajian dan uji terhadap sistem bahan bakar dengan metode rig test, kompabilitas material, kestabilan penyimpanan dan uji pada mesin alat besar, diperoleh hasil bahwa implementasi B20 layak untuk diterapkan tanpa memerlukan modifikasi sistem mesin yang signifikan.”

Pada Februari-Agustus 2018 dilakukan uji B20 pada kereta api dengan rute Tanjung Enim – Tiga Gajah – Tarahan, pulang pergi (PP) dan disebutkan dua lokomotif yang diuji dapat beroperasi dengan baik.

SECURE:BERITASATU.COM