TIDAK LAZIM PERWIRA TNI NON-JOB DITUGASKAN KE INSTITUSI SIPIL

LIKE SHARE
  • 8.8K
  • 4.3K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13.5K
    Shares

134,830 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Yogyakarta. Pemerintah memandang kebijakan tersebut penting untuk mengatasi masalah ratusan perwira non-job di TNI, ini menjadi tidak lazim ketika perwira non job dikaryakan di departemen lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keamanan.

Demikian dikemukakan Prof Mochtar Masoed dalam diskusi publik bertema “Reorganisasi dan Tantangan Profesionalisme Militer di Era Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan UGM Yogyakarta di Auditorium Pascasarjana Gedung Lengkung UGM Yogyakarta belum lama ini seraya menambahkan wacana TNI untuk melakukan reorganisasi dan restrukturisasi mengundang kontroversi publik karena dikhawatirkan akan menghadirkan orde baru jilid dua.

“Saat ini berbagai kelompok akademisi dan masyarakat sipil justru khawatir kebijakan ini dapat memicu persoalan lain.

Hubungan sipil dan tentara dalam demokrasi menuntut aturan tertulis yang kokoh agar ada saling kontrol sehingga tidak ada yang kebablasan. Oleh karena itu, pasca 1999 Indonesia memiliki demokrasi tanpa tentara setelah dihapuskannya dwi fungsi ABRI sebagai produk era Orde Baru,” ujar Guru Besar Fisip UGM Yogyakarta ini.

Menurutnya, sejak tahun 1999 Indonesia sepakat memilih demokrasi tanpa tentara terkait relasi sosial sipil dan militer dalam demokrasi. Dalam demokrasi, risiko untuk berbuat kesalahan sangat kecil, sebab dalam demokrasi yang diperintah memiliki peluang untuk mengawasi yang memerintah, istilahnya ada kontrol atau ada yang mewakili kepentingan yang diperintah dan sering disebut dengan perwakilan.

“Kontrol dalam demokrasi harus dua arah, antara masyarakat dan tentara, sehingga harus ada jaminan konstitusional yang kokoh agar bisa melindungi demokrasi dari politisi yang punya ambisi militer atau militer yang mempunyai ambisi politik,” ujar Mochtar Mas’oed.

Sementara pembicara lainnya, Eko Prasetyo dari Social Movement Istitute mengatakan, jika dirunut dalam sejarah di Indonesia terdapat sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia tidak selesai hingga sekarang.

“Jika Indonesia tidak dapat mengadili pelaku kejahatan HAM ini maka batas antara kejahatan dan kebaikan akan semakin menipis. Di berbagai tempat ada Aksi Kamisan yang digelar keluarga korban pelanggaran HAM sampai saat ini. Aksi-aksi itu merupakan salah satu pengingat bahwa ada yang belum diselesaikan di Indonesia terkait pelanggaran HAM oleh tentara,” ujarnya seraya menegaskan, tidak elok jika militer yang masih memiliki beban sejarah kembali menjadi penguasa ataupun masuk dalam ranah sipil (Red).


LIKE SHARE
  • 8.8K
  • 4.3K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13.5K
    Shares