TIM HUKUM NASIONAL : STRATEGI MEMBANGUN KEBANGKITAN ORDE BARU

STRATEGIC ASSESSMENT
LIKE SHARE
  • 7.3K
  • 4.3K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13.1K
    Shares

124,598 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno menyebut tim hukum nasional yang akan dibentuk oleh Menteri Koordinator Badan Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sebagai tim kurang kerjaan. Tim itu tak perlu dibentuk sebab tim ini berpotensi hanya menghambur-hamburkan uang negara.

Sandi menyebut ide untuk membentuk tim yang dikatakan Wiranto itu sebagai ide yang sangat usang. Tak segan-segan Sandi bahkan menyebutnya sebagai sesuatu dari zaman lama atau dia menyebutnya dengan istilah zaman old. Hal ini menurut Sandi sengaja dibentuk untuk membungkam tokoh-tokoh lama yang memang senang mengungkapkan ketidaksetujuannya pada pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik rencana Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang berencana membentuk tim hukum nasional untuk memantau tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang melawan hukum. “Menurut saya kebebasan masih fine-fine saja. Tokoh-tokoh yang ngomong jawab dong, jangan panik,” kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/5).

Fahri heran dengan keberadaan banyak orang di pemerintahan yang mendapatkan gaji serta fasilitas seperti mobil dinas tak bisa menjawab dan menjelaskan kritik para pihak ke media massa. Ia tak ingin pemerintah panik sehingga mau merenggut kebebasan.

Fahri juga mengkritik Wiranto yang mengancam akan menutup media massa yang dianggap membantu dalam melakukan tindakan melanggar hukum. Menurut Fahri, kebebasan yang sudah terjadi di Indonesia harus dijaga dan pemerintah seharusnya mengelola kebebasan itu.

Pengide GARBI ini mengatakan cara-cara seperti itu merupakan keinginan dari ‘setan gundul’ yang ingin merampas kebebasan media dan para pihak yang ingin berbicara. Namun, Fahri tak menjelaskan siapa yang dirinya maksud sebagai ‘setan gundul’.

Seperti diberitakan sebelumnya, tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang mengarah ke perbuatan melawan hukum itu nantinya akan berisi para pakar hukum tata negara dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.

Wiranto berjanji akan memastikan pemerintah akan mengimplementasikan aturan-aturan dan sanksi tersebut secara adil. Ia berkata tak ada perlakuan khusus bagi tokoh manapun yang melanggar aturan hukum.

Sementara itu, praktisi hukum di Jakarta, Airla mengatakan, rencana pembentukan tim hukum nasional menunjukkan kekurangberhasilan jajaran pemerintah dalam menandingi wacana dan kritikan yang dilontarkan kepada pemerintahan dibawah Jokowi yang semakin kencang akhir-akhir ini, termasuk salah satunya dugaan kecurangan Pilpres 2019.

“Pembentukan tim ini jelas merupakan strategi membangun kebangkitan Orba yang baru, apalagi sebelumnya Wiranto sudah mengancam akan menutup media massa dengan alasan keamanan nasional, termasuk banyaknya informasi yang beredar di media sosial jika sejumlah kelompok penekan dikabarkan telah “dibeli” oleh salah satu lembaga negara agar bungkam atau tidak mengkritik pemerintah dengan misalnya berunjuk rasa minimal sampai Oktober 2019 atau berakhirnya pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla,” tuturnya (Red)


LIKE SHARE
  • 7.3K
  • 4.3K
  • 1.5K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    13.1K
    Shares