TNI MERAMBAH JABATAN SIPIL = DEFISIT DEMOKRASI

STRATEGIC ASSESSMENT
LIKE SHARE
  • 14.9K
  • 6.5K
  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    22.6K
    Shares

278,796 total views, 4 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Isu militerisme kembali mengemuka jelang Pemilu 2019. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto mewacanakan kemungkinan masuknya personel TNI ke sejumlah kementerian dan lembaga. Wacana tersebut merupakan salah satu bagian dari upaya perombakan sistem manajemen personel TNI sebagai respons atas problem banyaknya perwira TNI yang menganggur dalam satu dekade terakhir.

Untuk mewujudkan wacana masuknya personel TNI ke sejumlah institusi sipil itu, kata Hadi, akan ada usulan revisi terhadap UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pasal 47 yang mengatur ketentuan mengenai prajurit yang dapat mengisi jabatan sipil.

“Kami menginginkan bahwa lembaga atau kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif itu eselon satu, eselon dua. Tentunya akan juga menyerap pada eselon-eselon di bawahnya, sehingga kolonel bisa masuk di sana,” kata Hadi di Mabes TNI, Jakarta Timur, Kamis (31/1). Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi beralasan bahwa wacana ini muncul karena banyaknya permintaan dari setidaknya 10 kementerian yang membutuhkan tenaga dan keahlian para perwira.

“Ada masalah kelebihan dan ada yang ingin meminta. Sehingga disampaikanlah mungkin bisa diselesaikan dengan membuat undang-undang,” kata Sisriadi, di Balai Media TNI, Jakarta Pusat, Kamis (6/1), sembari mengklaim bahwa hal ini bukan merupakan upaya untuk membangkitkan kembali dwifungsi.

Sebagai catatan, selain masuknya TNI ke institusi sipil, upaya lain dari restrukturisasi personel TNI juga meliputi penambahan 60 jabatan baru bagi perwira tinggi seiring dengan pembukaan sejumlah organisasi baru, termasuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

Upaya penambahan jabatan ini, kata pengamat militer Aris Santoso, dapat ditafsirkan sebagai upaya Presiden Joko Widodo untuk mencari simpati pihak militer. Pasalnya, kendati tidak punya hak politik, keluarga para personel TNI masih merupakan penduduk sipil. Dari sinilah kemungkinan perolehan suara dapat diperoleh, sebut Aris. Terbuka kemungkinan anggota TNI akan mendorong keluarga dan saudara-saudaranya untuk memilih Jokowi pada pemilu mendatang.

Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Agus Widjojo menduga lemahnya perencanaan personil menjadi penyebab TNI kebanjiran jenderal tanpa jabatan alias non-job.

“Kelihatannya apa yang terjadi keadaan pada hari ini, ini merupakan akibat kelemahan-kelemahan manajemen internal personalia yang ada di dalam TNI dan itu menunjukkan manajemen itu belum profesional,” kata Agus saat ditemui Tempo di kantornya, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2019.

Agus menuturkan, banyaknya perwira non-job sebetulnya bisa berbagai alasan, misalnya karena perpanjangan masa dinas aktif untuk perwira yang tadinya pensiun di usia 55 tahun menjadi 58 tahun. Selain itu, bisa juga karena reformasi. Tetapi, Agus menilai semestinya kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan perencanaan awal.

“Kalau setelah reformasi itu untuk TNI akan difokuskan kepada tugas pokok pertahanan nasional, maka perencanaan personilnya juga sebetulnya sudah bisa diantisipasi sebelumnya untuk memelihara bentuk piramida dari struktur organisasi TNI,” ujarnya.

Perencanaan itu, kata dia, bisa menghitung dari indeks personil yang diperlukan sebagai perwira. Misalnya, berapa banyak kebutuhan perwira militer sukarela dalam bentukan akademik yang akan sampai puncak piramida, perwira yang diperlukan hanya sampai tingkat menengah, dan jumlah perwira yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan spesialis.
Menurut Agus, harus ada keberanian menentukan seberapa tajam piramida dalam struktur militer dan berapa sisa dari piramida yang membutuhkan tenaga perwira. Semua harus diperhitungkan agar tidak ada penumpukan di struktur paling atas.

Ia mengatakan, perbaikan manajemen personalia menjadi solusi yang harus diambil untuk mengatasi penumpukan jenderal non-job. “Mau tidak mau bagaimana pun solusi yang diambil harus memperbaiki pembinaan personalia di masa mendatang. Kalau enggak, ini akan terulang lagi,” katanya.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah perwira tinggi TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak sembilan tahun lalu. Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan. Jumlah itu melonjak menjadi 63 jenderal pada 2017. Jenderal tanpa jabatan itu hanya masuk kantor di lantai 8 gedung utama Markas Angkatan Darat.

Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, jumlah Pati TNI yang menganggur terus terakumulasi sejak 9 tahun lalu. Di Angkatan Darat, misalnya, pada 2011 terdapat 11 jenderal yang tidak mendapat jabatan, jumlah tersebut melonjak menjadi 63 jenderal pada tahun 2017.

Penolakan Pati TNI menjabat di institusi sipil juga disuarakan sejumlah anggota DPR-RI. Anggota Komisi I DPR-RI dari FPDIP Effendi Simbolon mengatakan, menumpuknya jumlah Pati dan menengah yang menganggur disebabkan oleh buruknya manajemen di tubuh TNI. “Wacana penambahan pos jabatan sipil yang bisa diisi militer berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dan mengorbankan karir birokrat/ASN. Sebaiknya TNI memperbaiki manajemen sumber daya manusianya di internal TNI dengan memperhatikan aspek kesejahteraan personil,” ujar Effendi Simbolon.

Sementara itu, Muhammad Arwani Thomafi, anggota Komisi I DPR-RI dari FPPP mengatakan, meski restrukturisasi kini menjadi kebutuhan TNI yang perlu segera diselesaikan, pemerintah tidak boleh keluar dari semangat reformasi, karena gagasan menempatkan perwira TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil sudah keluar dari spirit untuk mereformasi TNI, dan jika wacana ini berlanjut bakal terjadi gejolak penolakan di masyarakat.

Salah seorang perwira menengah TNI kepada penulis mengatakan “Saya sepakat dengan pendapat Gubernur Lemhanas bahwa penumpukan pada level Pamen (Kolonel) dan Pati adalah karena tidak matangnya perencanaan personalia. Harusnya sejak diundangkannya UU No 34/2004 ttg TNI yang didalamnya mengatur usia pensiun Perwira 58 tahun maka harus ada jabaran yang jelas bagaimana mengisi struktur jabatan TNI yang ada. Selama ini belum ada langkah-langkah yang katakanlah out of the box untuk mengatasi hal tersebut. Para pejabat yang bertanggung jawab disitu cenderung menjalankan tugas sebagaimana dulu-dulunya, berpikir “Belanda masih jauh” sehingga penumpukan tersebut semakin banyak.

“Saya sepakat juga dengan usulan beliau bahwa harus ada pemetaan berapa Perwira yang akan menduduki jabatan puncak nantinya, sehingga intake Perwira bisa direncanakan dengan baik. Sekarang pembinaan personel hanya lips of service saja, Perwira yang seharusnya sudah tersisih karena seleksi alam (melanggar aturan hukum) ternyata masih bisa bersaing dengan Perwira yang mengabdi tanpa cacat, bahkan sering terjadi orang tersebut malah jadi pimpinan. Merit System hanyalah sekedar slogan tanpa aksi nyata. Menyedihkan sekali bila fenomena ini terjadi. Semoga tulisan dan pernyataan Gubernur Lemhanas diatas bisa menjadi masukan buat pimpinan TNI,” harapnya.

Menurut penulis, sebenarnya banyaknya jenderal yang non job disebabkan kegagalan dalam reformasi internal dalam tubuh TNI, dimana TNI gagal membreak-down tugas pokok dan fungsinya dikaitkan dengan tantangan perkembangan lingkungan strategis di bidang pertahanan, seperti misalnya terkait Revolusi 4.0 apa yang harus diantisipasi TNI, termasuk “perebutan penguasaan udara” di ranah internasional yang semakin intens terjadi, termasuk soal “maritime security” dalam rangka mendukung cita-cita Jokowi mewujudkan Poros Maritim Global.

Pimpinan TNI sepertinya kurang mengevaluasi apakah penempatan Pati TNI disejumlah institusi “sipil berbau militer” apakah sudah dikirimkan personil terbaiknya, atau hanya personil dengan kualifikasi kurang, sebab penempatan Pati TNI di institusi sipil lama-kelamaan akan menimbulkan defisit demokrasi, menimbulkan cibiran bahwa institusi sipil dirusak oleh TNI jika Pati yang ditempatkan ternyata “tidak dapat bekerja”.

Jika Presiden Jokowi ataupun Prabowo Subianto (jika menang di Pilpres) tetap memaksakan ide penempatan jabatan Pati TNI non job di institusi sipil dilanjutkan, maka penolakan bahkan social disobeydience spirit akan terjadi. Publik sendiri sebenarnya paham “Pati TNI non job di Mabes TNI…lho kok ditransfer ke lembaga sipil. Apa ini tidak merusak tatanan birokrasi negara pada akhirnya”. Hal yang sama juga bisa terjadi jika Pati non job di Mabes Polri “dipaksa” ditempatkan dengan menjabat di institusi sipil adalah melawan amanah konstitusi, karena konstitusi kita melarang keras perusakan terhadap institusi negara.
Penulis adalah CEO Cersia.


LIKE SHARE
  • 14.9K
  • 6.5K
  • 1.1K
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    22.6K
    Shares