TNI-POLRI-ASN MEMPUNYAI PAYUNG HUKUM TERSENDIRI UNTUK MENGEMBANGKAN KOMPETENSI

STRATEGIC ASSESSMENT
LIKE SHARE
  • 7.3K
  • 4.3K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12.1K
    Shares

274,714 total views, 2 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Surabaya, Jawa Timur. TNI, POLRI dan ASN sudah mempunyai payung hukum tersendiri untuk mengembangkan kompetensi. Siapapun pemenang Pilpres 2019, peran militer tetap dominan karena dikedua kubu semua terdapat militer yang mendukung.

Demikian dikemukakan Muktiono, SH. M. Phil dalam diskusi publik bertema “Merespon Kembalinya Dwi Fungsi TNI Melalui Penempatan Tentara di Lembaga Sipil” yang diadakan Kontras Surabaya di Surabaya, Jawa Timur belum lama ini seraya menambahkan, dalam diskusi ini harus sekritis mungkin karena kita traumatik dengan kepemimpinan TNI dan ke ikut campuran TNI di politik dan ranah sipil. Dalam perhitungan militer, kita masih lemah karena kita terlambat dalam inovasi, karena militer fokus pada masalah domestik bukan fokus faktor eksternal.

“Apakah restrukturisasi TNI ini adalah bagian dari pada bentuk lain DWI Fungsi TNI, kita Jangan terjabak dari kaburnya Dwi Fungsi TNI. Karena restrukturisasi TNI ini tidak bisa dilepaskan dengan keadaan politik hari ini. Isu ini makin mencuat setelah Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan para elit TNI,” ujar Dosen Fakultas Hukum Unibraw Malang ini.

Menurut Muktiono. di partai politik kekuatan militer dan kekuatan orde baru mulai masuk, oleh Luhut, seakan dwi fungsi ini akan tumbuh kembang kembali, sedangkan kita masih punya traumatik. UU 34 2004, sudah jelas ketika TNI ingin masuk pada sipil itu ada batasan batasannya serta itu sangat sulit dan harus atas kehendak sipilnya bukan dari pihak militer.

“Apa yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan, itu sudah jelas atas inisiasi pihak militer yang tidak mempunyai jabatan struktural bukan dari pihak sipil. Melibatkan TNI ditengah sipil itu adalah pilihan pragmatis. Pendidikan TNI itu mulai sejak masuk dan pelatihan “Dibunuh atau Membunuh” dan itu sudah disebutkan dalam hukum humaniter. Kita harus mewaspadai itu karena ini mirip dengan dwi fungsi, dan peradilan militer seperti tidak berfungsi,”urainya.

Sementara itu, Andi Irfan J. SH mengatakan, tugas TNI itu membawa senjata, bukan membawa ballpoint. Tentara kita tidak patriot-patriot banget. Apakah ada buku sejarah yang menyebutkan bahwa Nasution seorang pemberontak?…….
“Tentara profesional ialah yang mempunyai Alusista yang memadai serta kehidupannya tidak perlu ikut campur kedalam ranah sipil. Nalar jenderal kita masih merasa dirinya seorang dewa dan seakan paling benar mengawasi gerak gerik kehidupan masyarakat,” ujar Sekjen Federasi Kontras ini.

Sedangkan, Khairul Fahmi mengatakan, konflik militer dan sipil pertama mulai tahun 1946 dalangnya adalah Sudirman. Penempatan TNI di lembaga sipil sebenarnya sudah ada, dan hari ini mungkin akan mengadakan perluasan yang lebih.
“Ada asumsi, bahwa TNI tidak ada ikut campur politik meski ada di lembaga sipil. Apakah ada garansi? Saya tidak habis pikir. Penjelasan Luhut Binsar Panjaitan menurut saya adalah penjelasan yang dangkal sebab ketika TNI masuk pada lembaga Sipil, ini akan mengundang permasalahan tersendiri,” ujar pengamat militer ini seraya menambahkan, jangan sampai apa yang sudah kita perjuangkan dimasa lalu menjadi sia-sia, serta jangan sampai kotak pandoranya dibuka kembali (Red).


LIKE SHARE
  • 7.3K
  • 4.3K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    12.1K
    Shares