TOLAK KEMBALINYA DWI FUNGSI ABRI MELALUI PENEMPATAN TNI DI LEMBAGA SIPIL Oleh : Koalisi Masyarakat Sipil

STRATEGIC ASSESSMENT
LIKE SHARE
  • 4.1K
  • 1.2K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5.8K
    Shares

68,035 total views, 1 views today

STRATEGIC ASSESSMENT. Jakarta. Sudah 20 tahun lebih kita lepas dari Orde Baru (Orba), tapi baru-baru ini ada rencana untuk kembalikan Dwifungsi TNI. TNI berwacana untuk restrukturisasi dan reorganisasi. Termasuk menempatkan militer ke jabatan-jabatan sipil, menambah unit dan struktur baru di TNI, meningkatkan status jabatan dan pangkat di beberapa unit, dan memperpanjang usia pensiun anggota TNI. Ini salah satunya karena banyak perwira TNI yang tidak memiliki jabatan atau non-job.

Rencana ini banyak diprotes karena seperti kembali ke zaman Orba dulu saat ada Dwifungsi ABRI. Saat itu Dwifungsi digunakan untuk memastikan Soeharto bisa berkuasa hingga 32 Tahun. Ini jelas enggak sejalan dengan semangat reformasi dan dapat mengganggu sistem demokrasi kita.

Sejak era reformasi, militer enggak bisa lagi menduduki jabatan sipil dan politik seperti anggota DPR, Kepala Daerah, atau jabatan di Kementerian. TNI hanya bisa menduduki jabatan yang ada kaitannya dengan pertahanan. Itu semua udah diatur dalam UU TNI.

Karena itu, kami menilai rencana penempatan militer aktif pada jabatan sipil tidak tepat. Seharusnya restrukturisasi TNI itu harus melihat pada efektivitasnya menjalankan fungsi pertahanan dan tentunya nggak boleh bertentangan dengan agenda reformasi TNI.

Kami mendesak kepada DPR dan Presiden Joko Widodo agar tidak mendukung agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI yang bertentangan dengan reformasi TNI melalui revisi UU TNI ataupun melalui peraturan perundang-undangan lainnya.
Dukung petisi ini agar kita tidak kembali ke zaman Orde Baru yang militeristik dan tak demokratis. Petisi ini juga didukung oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI); Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS); The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial); Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam); Human Rights Working Group (HRWG); Indonesian Corruption Watch (ICW); Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia; Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI); Setara Institute; INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers; Lesperssi; Institut Demokrasi; Human Right Law Studies (HRLS) FH UNAIR; Lokataru Foundation; Indonesian Legal Roundtable (ILR); Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi); Perkumpulan Pendidikan untuk Demokrasi (P2D); Pusat Studi Papua Universitas Kristen Indonesia; Yayasan Pemberdayaan Sosial Pijar Lentera – Jakarta,Merauke,Manokwari; Forum Akademisi untuk Papua Damai (FAPD); Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia; Pusat Pengembangan HAM dan Demokrasi (PPHD) Universitas Brawijaya; Yayasan Desantara; PAHAM Papua; KPJKB Makassar; Yayasan Inklusif; Yayasan Perlindungan Insani Indonesia; Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Negri Medan; Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) FH Universitas Andalas; Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem); Lembaga Bantuan Hukum (LBH Semarang); Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua; Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten; YAPPIKA-Action Aid; Institut Perempuan; Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

Sedangkan individu/tokoh yang mendukung petisi ini antara lain Prof. Dr. H. Mochtar Pabottingi (Profesor Riset LIPI), Prof. Dr. Frans Magnis Suseno (Budayawan), Prof. Dr. Syamsuddin Haris (Profesor Riset LIPI), Dr. Karlina Supelli (Dosen STF Driyakara), Dr. Agus Sudibyo (pegiat media), Dr. Robertus Robet (Dosen UNJ), Dr. Nur Iman Subono (Dosen UI), Dr. Ali Syafaat (Dosen FH UB), Mangadar Situmorang, Ph.D (Dosen HI FISIP UNPAR), Dr. Ani Sucipto (Dosen Fakultas Ilmu Sosial-Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia), Dr. Antie Solaiman (Dosen dan Pemerhati Masalah Papua), Dra. Sri Yanuarti (Peneliti Senior LIPI), Diandra Mengko (Peneliti LIPI), Bhatara Ibnu Reza, Ph.D (Dosen UBJ), Usman Hamid (Direktur Amnesty Internasional Indonesia), Suciwati (Pendiri Museum HAM Omah Munir), Rafendi Djamin (Mantan Wakil Indonesia Untuk AICHR), Darmawan Triwibowo (Direktur TIFA), Asep Komarudin (Pegiat HAM), Sholehudin A. Azis (Dosen Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah), Siska Prabhawaningtyas Ph.D (Dosen Universitas Paramadina), Bivitri Susanti (Dosen STHI Jentera), Ray Rangkuti (Direktur Lingkar Madani Indonesia), Muji Krtika Rahayu (Dosen STHI Jentera), Charles Simabura (Dosen dan Peneliti PUSaKO FH Univ Andalas), Leonard Simanjuntak (Aktivis Lingkungan), Edna Caroline (Wartawan pertahanan), Feri Amsari (Dosen FH Universitas Andalas), Fitriani, M.A., Ph.D (Dosen FISIP UI), Rifai (Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai/YCMM), Lutfi Rahman (Syarikat Indonesia), Zumrotin K. Susilo, Pater John Djonga (YTHP), Alissa wahid (Gusdurian), Alghfari Aqsa (Pengacara Publik), Nawawi Baharuddin, S.H (Sekretaris Board INFID), Ahmad Qisai, PhD. (Dosen Paramadina), M. Najib Azca, Ph.D (Kepala PSKP UGM), Valentina Sagala (Aktivis Perempuan) dan Dr. Saiful Mujani (Saiful Mujani Research and Consulting).


LIKE SHARE
  • 4.1K
  • 1.2K
  • 432
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    5.8K
    Shares